Breaking News

HUKUM Tidak Percaya Lembaga Hukum, BPN Prabowo Tolak Gugat Pemilu ke MK 15 May 2019 19:23

Article image
Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak. (Foto: Ist)
Kehilangan rasa kepercayaan terhadap lembaga hukum, kata Dahnil, terjadi setelah menjalani segala proses tahapan pemilu.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak mengkonfirmasi tidak akan mengajukan gugatan sengketa Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). BPN beralasan, sudah tidak lagi kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum.

"Karena ada distrust, kami memutuskan tidak akan melakukan gugatan ke MK," kata Dahnil ketika ditemui sesaat setelah Diskusi ''Lawan Kecurangan Pilpres 2019 Terstruktur, Sistematis & Masif'', di Media Center Prabowo-Sandi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (15/5/2019).

Kehilangan rasa kepercayaan terhadap lembaga hukum, kata Dahnil, terjadi setelah menjalani segala proses tahapan pemilu. Mulai dari proses kampanye, pencoblosan, hingga pascapencoblosan yang diduga dipenuhi dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

"Terus terang, kami melihat proses hukum yang sudah kami lalui, mulai dari proses kampanye, kami banyak dihalang-halangi, kriminalisasi tokoh-tokoh BPN, kemudian pada saat pencoblosan, pascapencoblosan, kami kehilangan distrus tproses hukum," kata mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah ini.

Ia menambahkan, saat ini hukum sudah diinterpretasikan oleh siapa yang paling kuat. Saat ini, kata Dahnil, BPN Prabowo-Sandi akan fokus menunggu perkembangan beberapa hari ke depan. Seperti yang disampaikan Prabowo fokus pada proses adil dan berkeadilan itu dulu.

--- Redem Kono

Komentar