Breaking News

HUKUM Tim Advokat untuk Orang Asli Papua: Polda Papua Jangan Intervensi Pengadilan 04 Feb 2020 07:49

Article image
Koordinator Tim Penasehat Hukum, Sugeng Teguh Santoso. (Foto: kabarkonstitusi.com)
"Maka Tim Advokat untuk Orang Asli Papua akan mengajukan pengaduan di Komisi III DPR RI dan Propam Mabes Polri," tegas Sugeng.

PAPUA, IndonesiaSatu.co-- Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Papua, Kombes Pol A.M Kamal menanggapi bebasnya 18 orang terdakwa kasus kerusuhan Jayapura yang ditahan di rumah tahanan Kepolisian Daerah Papua, sementara vonis belum dijatuhkan.

"Kami kecewa atas masa tahanan yang habis, namun belum divonis kasusnya. Proses penahanan habis, karena liburan bulan Desember yang membuat sidang tertunda. Atas kasus ini, Komisi Yudisial harus turun untuk mengecek proses penegakan hukum di mana yang salah,” ungkap Kamal seperti dilansir kumparan.com, Jumat (31/1/20).

Menanggapi pernyataan Kabid Humas Polda Papua, Tim Advokat untuk Orang Asli Papua, mengungkapkan bahwa dengan dikeluarkannya 18 orang terdakwa dari tahanan yang dititipkan di rutan Polda Papua itu, disebabkan masa penahanan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jayapura telah berakhir pada 26 Januari 2020, dan tidak bisa diperpanjang lagi.

Adapun masa penahanan para terdakwa saat ini adalah kewenangan Pengadilan Negeri Jayapura. Dan apabila jangka waktu penahanan belum berakhir,  Terdakwa harus dikeluarkan dari Tahanan demi hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Koordinator Tim Penasehat Hukum, Sugeng Teguh Santoso, sesuai siaran pers, Selasa (3/1/20) menyoroti bahwa pernyataan Kabid Humas Polda Papua yang meminta Komisi Yudisial harus turun untuk mengecek proses penegakan hukum merupakan bentuk intervensi terhadap lembaga pengadilan.

"Tindakan pelepasan para terdakwa adalah tindakan yang sesuai hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Pihak kepolisian seharusnya menghormati proses hukum, bukan memberikan pernyataan yang bertentangan dengan Hukum Acara Pidana," sorot Sugeng.

Menurut Sekjend DPN Peradi ini, pernyataan Polda Papua tersebut menunjukkan adanya kepentingan terkait kasus kerusuhan Jayapura selain tugas pokok penyidikannya itu. Padahal kewenangan Polda, khususnya terkait penahanan untuk kepentingan penyidikan sudah selesai pada saat perkara dilimpahkan ke Kejaksaan.

"Sinyalemen ini sudah kami duga jauh sebelumnya, yaitu di mana penahanan para terdakwa sejak saat penuntutan dipaksakan di rutan Polda," kata Sugeng.

Sementara itu, terangnya, dari 18 terdakwa yang dikeluarkan demi hukum, terdapat 2 hari penahanan beberapa terdakwa yang tidak berdasar, sebab masa penahanan sudah habis, namun terdakwa tidak dikeluarkan pada waktunya.

Selain itu, beber Sugeng, terdapat perlakuan terhadap para terdakwa kasus kerusuhan Jayapura itu sebagaimana terungkap dalam proses persidangan, yakni mengalami kekerasan fisik dan verbal, ancaman dan intimidasi selama proses pemeriksaan di tingkat penyidikan.

"Maka Tim Advokat untuk Orang Asli Papua akan mengajukan pengaduan di Komisi III DPR RI dan Propam Mabes Polri," tegas Sugeng.

Selain Sugeng, Tim Advokat untuk Orang Asli Papua yakni Frederika Korain dan Rita Selena Kolibonso.

--- Guche Montero

Komentar