Breaking News

HUKUM Tim Hukum Jokowi Sebut Permohonan Tim Prabowo Seperti Kuliah Umum 18 Jun 2019 11:32

Article image
Tim kuasa hukum pasangan Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin di ruang sidang MK. (Foto: Fajar)
Permohonan yang dibacakan selama tiga jam dalam sidang 14 Juni lalu itu disebut penuh teori, argumentasi ilmiah, pandangan ahli, analisis, kajian, hingga aspek perbandingan hukum dari negara lain.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Tim kuasa hukum pasangan Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin menilai paparan kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno seperti kuliah umum atau studium generale.

Demikian sekapur sirih yang merupakan bagian dari tanggapan tim kuasa hukum pasangan Jokowi - Ma'ruf Amin yang tidak dibacakan dalam sidang hari ini di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019).

"Pada sidang pendahuluan tanggal 14 Juni 2019 lalu, kita semua telah mendengarkan paparan Pemohon yang oleh banyak kalangan disebut semacam kuliah umum atau studium generale yang sangat panjang tentang aspek-aspek pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif atau TSM dalam Pemilu," demikian tertulis dalam dokumen keterangan dikutip Tempo.co, Selasa (18/6/2019).

Menurut tim Jokowi, ada pula yang mengatakan paparan pihak Prabowo-Sandiaga seperti skripsi. Permohonan yang dibacakan selama tiga jam dalam sidang 14 Juni lalu itu disebut penuh teori, argumentasi ilmiah, pandangan ahli, analisis, kajian, hingga aspek perbandingan hukum dari negara lain.

Dalam sidang sebelumnya kuasa hukum Prabowo menyampaikan sejumlah argumen kuantitatif dan kualitatif untuk menguatkan dalil mereka bahwa terjadi kecurangan TSM di pemilihan presiden 2019. Mereka mengutip sejumlah pakar, seperti Yusril Ihza Mahendra, Saldi Isra, Refly Harun, hingga guru besar hukum dari dua universitas di Australia, Tim Lindsey dan Tom Power.

Kuasa hukum Prabowo juga merujuk sejumlah negara saat menyampaikan pendapat mereka bahwa MK berwenang untuk tidak hanya memutus selisih jumlah suara dalam sengketa pemilu. Ada empat negara yang dirujuk, yakni Kenya, Australia, Maladewa, dan Ukraina.

 

--- Simon Leya

Komentar