Breaking News

HUKUM Tindak Pelanggar Regulasi SDA, KPK Desak Peran Aktif Kementerian dan Penegak Hukum 18 Jul 2019 23:46

Article image
Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif. (Foto: ANTARA)
Untuk itu, KPK menyentil kementerian dan aparat penegak hukum untuk berperan aktif memproses pelanggar regulasi ihwal SDA.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak semua pelanggaran regulasi terkait pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) merupakan tindak pidana korupsi. 

Untuk itu, KPK menyentil kementerian dan aparat penegak hukum untuk berperan aktif memproses pelanggar regulasi ihwal SDA.
 
"Penegakan hukum bagi orang-orang yang melanggar regulasi. Ketika bicara penegakan hukum, bukan hanya korupsi saja. Kalau melanggar UU Kehutanan, tugasnya Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK). Pelanggaran UU Lingkungan Hidup, tugasnya kepolisian dan KLHK," kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif dalam diskusi “Quo Vadis Korupsi Sumber Daya Alam Indonesia” di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa, (16/7/19) melansir viva.co.id.

Laode mengatakan bahwa guna membuktikan terjadinya korupsi bukan hal yang mudah dan memerlukan proses yang panjang. Sementara membuktikan pembalakan liar atau penambangan ilegal jauh lebih mudah.

"Jadi jangan ditumpahkan ke KPK semua. KPK itu untuk buktikan korupsi sangat susah. Tapi kalau membuktikan illegal logging sangat mudah. Apalagi illegal mining. Kalau orang dagang narkoba susah, tapi kapal tongkang sebesar itu bagaimana bisa disembunyikan di Sungai Mahakam," kata Laode.

Laode pun menyinggung mengenai pertambangan batu bara ilegal di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Kalimantan Timur. Laode menegaskan, pelanggaran yang terjadi di Bukit Soeharto sudah masif.

"Lihat Bukit Soeharto sekarang. Kalau korupsinya susah, agak susah, tapi kalau itu pelanggaran UU kehutanan, ya, pelanggaran UU Minerba, ya, pelanggaran UU Lingkungan Hidup, ya," kata Laode.

KPK, tegas Laode, meminta kementerian dan lembaga terkait termasuk aparat penegak hukum lainnya untuk menegakkan aturan dengan memproses setiap pelanggaran hukum yang terjadi.

"Jangan sampai negara membiarkan terjadinya pelanggaran aturan. Jadi tidak boleh lagi ada pembiaran seperti itu. Kalau ada pembiaran, tidak usah ada UU. Tidak usah ada penegak hukum. Jadi tidak boleh lagi ada pembiaran," tandasnya.

 

 

--- Guche Montero

Komentar