Breaking News
  • Kapolda resmikan Bhayangkara Papua Football Academy
  • Kemen-PUPR tingkatkan kapasitas pekerja konstruksi dengan sertifikasi
  • Presiden Jokowi bersarung "blusukan" ke Mal Mataram
  • Pusat Konservasi Elang Kamojang lestarikan populasi elang jawaPusat
  • Wamen ESDM kaji FSRU penuhi pasokan gas

TAJUK Tindak Tegas Koruptor! 16 Jun 2017 10:49

Article image
Koruptor harus dihukum sebesar-besarnya karena telah merugikan kepentingan umum. (Foto: Ist)
Meminimalisasi putusan hukum atas dasar alasan mengasihani sudah merupakan bentuk kekalahan dari penegak hukum.

TAK jarang kita mendengar perkataan ini: “Tidakkah Anda mengasihani keluarga koruptor? Sampai hatikah Anda menghukum dirinya? Bagaimana anak-anaknya? Bagaimana masa depan keluarganya? Ah, inikah balasan dari negara kepadamu ya pahlawan reformasi?”

Pertanyaan-pertanyaan ini sering dilontarkan tim pembela ataupun keluarga koruptor yang terbukti bersalah. Tentu saja hal ini cenderung diungkapkan untuk memancing simpati atau dukungan publik. Diharapkan dari simpati massa itu, hukuman terhadap pelaku dapat dikurangi atau sedapat mungkin diminimalisasi.

Dalam penalaran logika, argumen-argumen di atas dikategorisasi sebagai argumentum ad misericordiam. Artinya, berargumentasi dengan mengeksplorasi sikap mengasihani. Orang menggangkat isu-isu emosional agar minta dikasihani. Terdapat semacam konstruksi ide ataupun bahasa yang membuat orang lain merasa kasihan.  

Banyak orang tidak menyadari bahwa esplorasi ide atau bahasa itu akhirnya membuat orang lupa persoalan sebenarnya. Substansi persoalan tidak diperhatikan lagi atas dasar kasihan. Pengangkatan isu emosional privat akhirnya menindas isu rasionalitas publik.

Tampak bahwa menggunakan argumentum ad misericordiam secara jelas tidak dapat membuat pembedaan antara isu rasional dan isu emosional.  Kedua dileburkan. Bahkan isu pribadi dikapitalisasi untuk mengalahkan isu publik.

Namun, hukum tetaplah hukum yang rasional. Seorang koruptor harus tetap dihukum seberat-beratnya, tentu sesuai dengan ketentuan yang  berlaku. Meminimalisasi putusan hukum atas dasar alasan mengasihani sudah merupakan bentuk kekalahan dan pelanggaran dari penegak hukum.

Lagipula, salus populi suprema lex, penyelamatan bangsa (sebagai kepentingan publik ) adalah hukum tertinggi yang tidak dapat dikalahkan siapapun.

Salam Redaksi IndonesiaSatu.co

Komentar