Breaking News

REGIONAL Tindaklanjuti Aduan Aliansi Masyarakat Desa Kolikapa, DPRD Ende Lakukan Verifikasi Faktual 31 Jul 2020 09:38

Article image
Ketua Komisi I DPRD Ende, Mohhamad Orba K. Ima. (Foto: Rian Laka/floreseditorial.com)
"Prinsipnya, tidak boleh ada penyalahgunaan keuangan desa. Pansus itu senjata terakhir jika upaya lain sudah ditempuh," tegas Orba.

ENDE, IndonesiaSatu.co-- Komisi I DPRD Ende langsung merespon pengaduan Aliansi Masyarakat Desa Kolikapa, Kecamatan Maukaro, usai mendatangi kantor DPRD Ende terkait dengan mosi tidak percaya kepada kepala Desa Kolikapa tentang pelayanan dan pembangunan yang terjadi di desa Kolikapa pada Kamis, (23/7/20) lalu.

Diwawancarai media ini, Selasa (28/7/20), Ketua Komisi I DPRD Ende, Mohhamad Orba K. Ima menjelaskan bahwa usai menyerap pengaduan Aliansi Masyarakat Desa Kolikapa terkait pengelolaan pemerintahan desa, pengelolaan Dana Desa (DD) dan realisasi fisik pembangunan di desa, pihak DPRD Ende bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) langsung turun ke Desa Kolikapa guna melakukan monitoring dan verifikasi langsung di lapangan dengan difasilitasi oleh Camat Maukaro, Ignasius Kapo dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kolikapa.

"Dari hasil verifikasi, mengemuka bahwa terjadi mis-komunikasi dan mis-persepsi terkait proses-proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa," kata Orba.

Selain itu, lanjut dia, ditemukan bahwa terdapat beberapa item dan volume pembangunan fisik yakni bronjonisasi dan bentangan rabat tahun Anggaran 2017 dan bronjonisasi tahun Anggaran 2018/2019.

"Sepintas, dari volume pekerjaan, tidak masalah. Juga terkait Hari Orang Kerja (HOK) yang sesuai regulasi semestinya maksimal 30%. Fakta di lapangan bahwa ada program teknis yang tidak daoat dilakukan secara manual oleh masyarakat, sehingga disepakati untuk meminta bantuan dan pendekatan dengan pemilik alat berat sehingga terjadi pergeseran pos Anggaran untuk HOK. Oleh Aliansi Masyarakat dinilai terjadi perhitungan yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB), sehingga terjadi mis-persepsi," ujarnya.

Ia mengatakan bahwa saat verifikasi di lapangan, secara volume terpenuhi, hanya secara spesifik (detail) tidak dijelaskan, misalnya jenis Galvanis yang digunakan dan kualitas serta perhitungan.

Ketua Orba menegaskan bahwa dalam verifikasi faktual tersebut, oleh kedua belah pihak disepakati agar pengelolaan Anggaran Desa harus dilakukan secara transparan sesuai mekanisme, baik musrenbangdus, musrenbangdes hingga penetapan APBDes.

Selanjutnya, kedua belah pihak akan difasilitasi oleh Camat Maukaro untuk proses selanjutnya yakni diaudit oleh pihak inspektorat dan audit internal oleh APIP, agar disampaikan ke lembaga DPRD untuk ditindaklanjuti dengan meminta untuk melakukan audit investigasi.

"Secara umum, dari realisasi fisik pekerjaan, tidak terdapat masalah. Namun jika diaudit, tentu lebih detail dan spesifik sebelum disimpulkan," katanya.

Rekomendasi Komisi I DPRD

Menjawabi pertanyaan wartawan terkait komitmen Komisi I DPRD Ende terhadap aspirasi dan aduan masyarakat tersebut, Orba menerangkan bahwa pertama-tama harus dipahami mekanisme pengaduan, karena ada satuan tugas (satgas) pengelolaan DD.

"Pada prinsipnya, pengelolaan DD harus sesuai regulasi dengan mengedepankan aspek transparansi, efisien, efektif, dan akuntabel," sebutnya.

Artinya, lanjut dia, setiap tahap harus dilalui melalui forum musyawarah sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban. Pengelolaan DD harus membeti dampak langsung kepada masyarakat desa dengan memprioritas sistem padat karya yakni peran aktif masyarakat desa sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengadaan bahan baku (material) maupun pekerja.

Sementara tahap pertanggungjawaban harus berjenjang. Peran TPK harus memaksimalkan media-media yang ada di desa (diskusi, forum, musyawarah) dengan melibatkan lembaga BPD dan elemen di desa sehingga dapat diperranggungjawabkan pada saat LKPj.

Wacana Pembentukan Pansus DPRD

Disinggung mengenai wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD, Ketua Orba mengaku hal itu merupakan kewenangan badan legislatif.

Meski demikian, pembentukan Pansus harus memepertimbangkan urgensi persoalan.

"Pansus merupakan kewenangan DPR, namun harus dilihat urgensi. Persoalan akan menjadi besar ketika sudah terjadi secara sistemik, berdampak luas dan dilakukan secara terstruktur. Jika sifatnya kasuistik, insidentil dan administratif, bisa diselesaikan tanpa harus melalui Pansus, sejauh tidak ada kepentingan lain. Prinsipnya, tidak boleh ada penyalahgunaan keuangan desa. Pansus itu senjata terakhir jika upaya lain sudah ditempuh," tegasnya.

Komitmen Komisi I DPRD

Terkait aspirasi dan pengaduan masyarakat serta bentuk komitmen Komisi I DPRD Ende terhadap roda pembangunan di tingkat Desa, Ketua Orba menekankan bahwa prioritas pengelolaan DD tidak semata mengejar infrastruktur, namun juga pemulihan ekonomi masyarakat, pemberdayaan kelompok-kelompok usaha, pembangunan sumber daya masyarakat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, pihaknya akan terus mengawasi konsistensi DPMD, yang sesuai tupoksi menjadi ujung tombak dalam mengawasi sistem pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk sistem keuangan desa (siskeudes) secara transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

"Ada celah dari sistem yang ada dengan pertanggungjawaban yang dibuat sehingga terjadi pendelegasian kewenangan ke pemerintah tingkat Kecamatan guna mengurangi beban kerja di tingkat Kabupaten, termasuk menambah Admin Siskeudes menjadi 5 orang dari sebelumnya hanya satu Admin. Juga ke depan perlu dibentuk Tim Kerja guna meng-cover pelayanan desa-desa," urainya.

Disentil terkait keluhan keterlambatan honor (gaji) para Kepala Desa dan perangkat desa yang sudah 7 bulan, Ketua Orba menjelaskan bahwa salah satu alasan secara regulasi yakni perubahan PMK 40 ke PMK 50, sehingga terjadi perubahan pencairan yakni dari tiga tahap satu termin, kini menjadi enam tahap dua termin dengan besar pencairan sebagaimana diatur dalam regulasi.

"Ada ADD 10%. Akibat kebijakan refocusing dan realokasi dampak Covid-19, setiap desa berkurang lagi sekitar Rp. 23 juta. Bisa diatur dari sumber pendapatan yang ada, tidak masalah. Soal kewenangan bisa diatur di tingkat desa, sejauh hal itu diatur secara musyawarah bersama," sarannya.

Ia mengatakan bahwa soal mekanisme pencairan Dana Desa, juga tergantung kesiapan dokumen, apalagi selain sudah memiliki 5 orang Admin, juga sudah ada sistem pencairan manual.

Menurutnya, jika penerimaan berkurang, maka dapat merevisi RAPBDes.

"Yang dikhawatirkan yakni transfer DD ke rekening daerah. Sejauh ini, baru 90 desa yang sudah ditransfer dari total 255 desa di kabupaten Ende," bebernya.

Orba menekankan bahwa jika para Kepala Desa bisa menggunakan hak diskresi sesuai tingkat kewenangan dalam mengatasi hal itu (honor perangkat), maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan.

"Agar tidak terlalu kaku, maka hal itu (hak diskresi) bisa digunakan. Namun, catatan penting yakni tidak melebihi dari pagu anggaran yang ada, tidak disalahgunakan (tepat sasaran), serta tidak mengganggu pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa," tandasnya.

Adapun Komisi I DPRD Ende yang turun langsung dalam kegiatan monitoring dan verifikasi faktual di Desa Kolikapa, Kecamatan Maukaro tersebut yakni; Orba K. Ima (Gerindra), Vian Moa Mesi (NasDem), Virgilius Kami (Demokrat), Chairul Anwar (PKS), Emanuel Minggu (PSI), Ambrosius Reda (Partai Golkar), dan H. Hasbullah Moh. Mberu (PKS).

--- Guche Montero

Komentar