Breaking News

REGIONAL Tindaklanjuti Arahan Pemerintah Pusat, Kabupaten Landak Batalkan DAK 94 Miliar 03 Apr 2020 10:58

Article image
Bupati Kabupaten Landak, dr. Karolin Margret Natasa. (Foto: Dok Pemkab Landak)
Bupati Karolin menerangkan bahwa pembatalan DAK Kabupaten Landak sudah sesuai dengan arahan dari Pemerintah Pusat dengan melakukan pengalihan anggaran ke penanganan Covid-19.

LANDAK, IndonesiaSatu.co-- Pemerintah Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, melakukan pembatalan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Landak senilai Rp 94 miliar.

Hal tersebut sesuai dengan perintah dari Pemerintah Pusat melalui Menteri Keuangan RI untuk melakukan penghentian semua proses pengadaan barang jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik 2020.

Kebijakan dimaksud diterbitkan melalui surat Nomor: S-247/MK_07/2020 tanggal 27 Maret 2020, yang meminta agar seluruh proses pengadaan barang/jasa untuk seluruh jenis/bidang/sub-bidang Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik selain Bidang Kesehatan dan Bidang Pendidikan, baik yang sedang berlangsung maupun belum dimulai prosesnya, untuk dapat dihentikan pelaksanaannya.

Surat dengan klasifikasi sangat segera itu ditujukan ke semua Gubernur, Bupati dan Walikota penerima fisik DAK fisik se-Indonesia.

Bupati Landak, dr. Karolin Margret Natasa menerangkan bahwa pembatalan DAK Kabupaten Landak sudah sesuai dengan arahan dari Pemerintah Pusat dengan melakukan pengalihan anggaran ke penanganan Covid-19.

"Kita melakukan pembatalan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Landak sesuai dengan arahan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Keuangan. Besaran DAK Kabupaten Landak berkisar Rp 94 miliar tersebut dapat digunakan untuk pencegahan dan penanggulangan Corona Virus Disease (Covid-19). Namun kita tetap menunggu arahan dari Pemerintah Pusat lebih lanjut," kata Bupati Karolin saat ditemui Tim Media Center, Kamis (2/4/20) dan dipublikasikan di laman resmi FB Pemerintah Kabupaten Landak.

Bupati Karolin juga menjelaskan bahwa pembatalan DAK fisik meliputi berbagai bidang yang dipastikan tidak dapat dilaksanakan sesuai perintah Pemerintah Pusat.

"Adapun Pembatalan DAK ini meliputi DAK air minum, sanitasi, jalan, irigasi, pasar, pariwisata, pertanian, rumah swadaya, transportasi pedesaan, yang dipastikan tidak dapat dilaksanakan sesuai perintah Pemerintah Pusat. Karena anggaran tersebut akan dialihkan untuk menanggulangi bencana Covid-19 di Indonesia," terang Karolin.

Lebih lanjut Karolin meminta agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat menyisir anggaran masing-masing.

"Saya meminta kepada seluruh OPD Kabupaten Landak agar dapat menyisir kembali anggaran di masing-masing satuan kerja, sehingga dapat mengefektifkan anggaran yang ada," jelas Karolin.

Bupati Karolin juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kabupaten Landak karena belum bisa melaksanakan pembangunan.

"Kami mohon maaf kepada masyarakat Kabupaten Landak karena ada beberapa pembangunan yang belum dapat dilaksanakan karena situasi keuangan negara difokuskan pada penanganan Covid-19. Semoga situasi segera pulih dan pembangunan dapat diteruskan kembali," harap Karolin.

--- Guche Montero

Komentar