Breaking News

REGIONAL Tindaklanjuti Program BNP2TKI, ParTha Dorong Pembentukan Germandes dan RIMA di SBD 27 Jul 2019 00:07

Article image
Direktur Advokasi Parinama Astha (ParTha), Gabriel Sola. (Foto: Dokpri GS)
"Pembentukan Germandes dan RIMA ini sebagai wujud tindak lanjut konkrit ParTha usai kegiatan sosialisai BNP2TKI," kata Gabriel.

TAMBOLAKA, IndonesiaSatu.co-- Lembaga pegiat kemanusiaan dan perlindungan pekerja migran Indonesia, Parinama Astha (ParTha) mendukung program Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) saat menggelar sosialisasi program penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Nusa Tenggara Timur (NTT) beberapa waktu lalu.

Direktur Advokasi ParTha, Gabriel Goa dalam rilis yang diterima media ini, Jumat (26/7/19), mengatakan bahwa sebagai bentuk dukungan dan tindak lanjut konkrit program BNP2TKI, ParTha mendorong terbentuknya Gerakan  Migrasi Aman Desa (Germandes) dan Rumah  Informasi Migrasi Aman (RIMA) di Sumba  Barat Daya.

"Pembentukan Germandes dan RIMA ini sebagai wujud tindak lanjut konkrit ParTha usai kegiatan sosialisai BNP2TKI, sehingga ada langkah konkrit yang harus dibuat. Melalui Germandes dan RIMA ini, kita dapat berkoordinasi secara intens dengan pemerintah daerah SBD dan segenap stakeholders guna mendukung program pemerintah pusat melalui BNP2TKI," ungkap Gabriel.

Gabriel berharap agar melalui Germandes dan RIMA ini, kabupaten SBD dapat menjadi pilot project program BNP2TKI terkait penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

"Desa harus menjadi pelopor gerakan migrasi aman. Juga dibutuhkan sentral informasi terkait pekerja migran di SBD sehingga dapat menjadi pusat informasi, data, pengaduan, hingga segala kepentingan yang berhubungan dengan persoalan pekerja migran. Ini menjadi sumber data (data base) bagi Pemda ABD juga para stakeholders termasuk media dan penegak hukum," jelas Gabriel.

Mayoritas Pekerja Migran Asal NTT Ilegal

Gabriel menyayangkan bahwa di tengah maraknya pembahasan aturan turunan Undang-Undang Pelindungan PMI Nomor 18 Tahun 2017, Provinsi NTT justru terus berdatangan peti mati pekerja migran yang kini  berjumlah 65 orang, dan hanya satu orang yang dinyatakan reami (legal) yang  lainnya  ilegal.

"Realita ini sungguh miris dan ironis. Padahal, sudah ada kebijakan moratorium oleh Pemprov NTT melalui seruan tegas Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat. Tentu, setiap kebijakan harus direalisasi secara konkrit melalui revitalisasi, pengawasan hingga langkah penegakan (hukum) yang jelas dan tuntas," kata Gabriel.

Bahkan, catat Gaabriel, ada 195 PMI yang kini terancam Hukuman Mati di luar negeri, kasus Adelina Sau sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang  pelakunya  dibebaskan, serta pekerja migran yang menjadi korban pemerkosaan di Malaysia.

Seruan Moril dan Tuntutan ParTha

Gabriel menegaskan bahwa sebagai wujud keprihatinan dan panggilan kemanusiaan terhadap realitas miris tersebut di atas, maka Lembaga ParTha bersama Jaringan Nasional Tindak Pidana Perdagangan Orang (Jarnas  Anti-TPPO) menyerukan beberapa po8n tuntutan sebagai seruan moril.

Pertama, mendukung dan siap bekerjasama dengan Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri dan PBB guna melakukan pembelaan hukum dan HAM kepada PMI, sekaligus  mengawal  penegakan hukum di luar negeri.

Kedua, mendesak Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) untuk memberi atensi dan perlindungan terhadap PMI dan segera  mengeluarkan aturan-aturan turunan UU  PPMI.

Ketiga, mendesak Mabes Polri dan Polda  se-Indonesia, Kejaksaan dan Pengadilan, agar menindak tegas dan menghukum seberat beratnya para pelaku dan aktor intelektual TPPO.

Keempat, meminta dukungan PBB dan para pemimpin agama dunia, para elemen jaringan penggiat Anti Human Trafficking serta media, untuk bersama-sama menyelamatkan para  korban perdagangan manusia dari sindikat mafiosi Human Trafficking Internasional yang terjadi secara masif dan sistematis.

 

--- Guche Montero

Komentar