Breaking News

NASIONAL Tindaklanjuti Temuan BPK RI, BAP DPD RI Sambangi Provinsi Jabar 08 Nov 2019 15:05

Article image
Wakil Ketua BAP DPD RI, Angelo Wake Kako (kiri) dalam kunjungan pengawasan di Provinsi Jawa Barat. (Foto: Tim AWK)
"Pemda dan penyelenggara di tingkat bawah dapat mengantisipasi dan bekerja sama untuk meminimalisir penyelewengan-penyelewengan kekuasan maupun anggaran di tingkat daerah,” kata Angelo.

BANDUNG, IndonesiaSatu.co-- Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dengan melakukan kunjungan kerja pengawasan di Provinsi Jawa Barat, Kamis (7/11/19).

Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan dari 8 entitas yang menjadi objek pengawasan DPD RI yakni Pemprov Jawa Barat, Pemda Bandung, Pemkab Bandung, Pemkab Cianjur, Pemkab Bandung Barat, Pemkab Karawang, Pemkot Bandung dan Pemkot Cirebon.

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh BPKP Jawa Barat dan Kanwil Dirjen Pembendaharaan Provinsi Jawa Barat serta unsur Perwakilan DPRD Provinsi Jawa Barat.

Senator Asep Hidayat selaku tuan rumah menyampaikan bahwa BAP DPD RI sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah diberikan konstitusi, berkewajiban menelaah dan menindaklanjuti temuan BPK yang berindikasi kerugian negara.

"Untuk itu, hasil temuan yang terindikasi pada kerugian negara atau daerah perlu dilakukan pendampingan agar rekomendasi yang telah ditetapkan dapat semaksimal mungkin dilaksanakan oleh pemerintah daerah,” ujar Asep.

Senator asal Jabar ini mengingatkan Pemda untuk tidak terobsesi mengejar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), apalagi sampai ada permainan-permainan dengan oknum demi mengejar WTP.

"Ada hal yang lebih utama yakni berupaya semaksimal mungkin agar setiap anggaran Pemda dapat semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat,” harapnya.

Sementara Wakil Ketua BAP DPD RI, Angelius Wake Wako, memberikan apresiasi kepada pemerintah yang telah meraih WTP yang sebelumnya WDP, di antaranya Pemkot Bandung.

"Capaian ini harus dijadikan contoh untuk Pemda yang lainnya dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK," kata Senator muda asal NTT yang akrab disapa Angelo ini.

Angelo menegaskan bahwa Pimpinan BAP DPD RI memprioritaskan upaya pencegahan dini dari berbagai praktik penyelewengan yang dilakukan penyelenggara negara di daerah.

“Spirit yang dibangun pimpinan dan anggota BAP DPD RI 2019-2020 adalah mendorong upaya pencegahan dini untuk penyelenggara negara di daerah agar berjalan efektif,” kata Angelo.

Meminimalisir Penyelewengan

Sebelumnya, seperti diberitakan media ini, mantan Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI ini mengimbau agar seluruh penyelengara negara dapat memanfaatkan ruang perbaikan oleh BPK apabila terjadi kesalahan-kesalahan dalam hal administrasi dan laporan-laporan.

“Di situlah BAP DPD harus bekerja maksimal. Ada perwakilan BAP dari seluruh provinsi, sehingga pemda dan penyelenggara di tingkat bawah dapat mengantisipasi dan bekerja sama untuk meminimalisir penyelewengan-penyelewengan kekuasan maupun anggaran di tingkat daerah,” katanya.

“Jadi, yang penting adalah bagaimana menghindari kepala daerah agar tidak terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Itu bisa dilakukan oleh BAP DPD dalam kerangka pencegahan,” tandasnya.

--- Guche Montero

Komentar