Breaking News

HUKUM Tindaklanjuti Kasus Dugaan Tipikor Bupati Costan Oktemka, KOMPAK Indonesia Surati Pimpinan Dewas KPK RI 15 Sep 2020 20:19

Article image
Ketua KOMPAK Indonesia, Gabriel Goa saat mendatangi KPK RI. (Foto: Dokpri GS)
"Jika korupsi sudah merajalela, maka hukum harus sungguh ditegakan. Namun, jika hukum kehilangan kepercayaan (publik), maka negara sedang dalam ancaman serius," sorot Gabriel.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia menindaklanjuti investigasi dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) oleh Bupati Pegunungan Bintang, Costan Oktemka, dengan menyurati secara resmi Pimpinan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)RI dengan Nomor: 004/KI/VIII/2020.

Ketua KOMPAK Indonesia, Gabriel Goa, kepada media ini, Selasa (15/9/2020) menyebutkan sejumlah indikasi kasus tipikor oleh Bupati Costan, di antara:

Pertama, kucuran APBD Pegunungan Bintang senilai Rp 1,6 triliun setiap tahun tidak menyentuh aspek pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Pegunungan Bintang, perputaran ekonomi menjadi lumpuh total dan maraknya perjudian togel sebagai rutinitas pendapatan masyarakat. Hal itu karena karena kebijakan satu pintu oleh Bupati Costan dalam pengelolaan anggaran daerah yang terkesan egois dan mengabaikan kepentingan masyarakat.

Kedua, indikasi korupsi/penyelewengan APBD Kabupaten Pegunungan Bintang tahun Anggaran 2018 yakni belanja hibah senilai Rp 22,3 miliar dan belanja bantuan sosial senilai Rp 54 miliar lebih (hasil pemeriksaan BPK RI menyatakan temuan).

Ketiga, indikasi korupsi/penyelewengan APBD Kabupaten Pegunungan Bintang tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 64,4 miliar yang tersebar di 13 OPD. Temuan terbesar ada di Sekretariat Daerah sebesar Rp 32, 3 miliar dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp 23,4 miliar, serta sisanya di 11 OPD lingkup Pemkab Pegunungan Bintang.

Keempat, indikasi korupsi pembangunan jaringan listrik PLTM senilai Rp 45 miliar lebih.

Kelima, indikasi korupsi peningkatan jalan Oksibil-Kawor senilai Rp 23,7 miliar

Keenam, indikasi korupsi anggaran pengadaan BBM untuk kebutuhan listrik (mesin genzet) sebesar Rp 10 miliar lebih setiap tahun.

Selain indikasi di atas, KOMPAK Indonesia juga menemukan bahwa perkara tindak pidana korupsi yang sudah dilaporkan ke KPK RI dengan bukti Laporan 2017-12-000096 dan 2018-05-000087 diduga kuat diendapkan kasusnya di KPK RI.

Terhadap beberapa desakan KOMPAK Indonesia ke Lembaga KPK RI yang masif diberitakan oleh sejumlah media untuk segera memanggil dan memeriksa Bupati Pegunungan Bintang, Sekertaris Daerah dan BKDA guna melakukan klarifikasi terkait dugaan korupsi APBD Tahun Anggaran 2018-2019 tidak ditanggapi, maka KOMPAK Indonesia meminta Dewan Pengawas KPK RI agar memenuhi permohonan audienai dan menyikapi kasus-kasus yang disebutkan di atas.

"Bahkan, sehubungan dengan kondisi rakyat Pegunungan Bintang yang tidak merasakan dampak pembangunan, sekaligus menjawab visi dan misi pembangunan nasional oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar para koruptor dapat dibersihkan. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merampas hak-hak ekosob masyarakat," sorot Gabriel.

Integritas Penegakan Hukum

Selain tuntutan terhadap proses hukum, Gabriel juga meminta Mahkamah Agung (MA) untuk mengeksekusi putusannya dengan nomor: 1/P/KHS/2018 tentang perkara khusus uji pendapat kasus Bupati Pegunungan Bintang, Costan Oktemka yang hingga kini masih dipertanyakan rakyat Pegunungan Bintang.

"Ini ujian konsitensi dan integritas penegakan hukum. Sehingga, MA segera mengeksekusi putusannya itu karena berdampak buruk terhadap kepentingan rakyat Pegunungan Bintang dan menghambat kemajuan daerah akibat kejahatan korupsi secara masif.

Sebelumnya dijelaskan bahwa kasus di MA antara Ketua DPRD melawan Bupati, di mana pihak DPRD berdalil bahwa sejak dilantik, Bupati membuat banyak kebijakan yang menuai pro-kontra di masyarakat dan berakibat pada vakumnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi rakyat.

Gabriel menilai, apa yang dilakukan rakyat sebagai bentuk ketidakpercayaan publik yang mestinya dihargai oleh negara melalui lembaga penegak hukum (MA) sehingga tidak menimbulkan presenden buruk.

"Penegak hukum semestinya tidak menutup mata dan lalai dalam menyikapi setiap aspirasi yang disuarakan rakyat atas apa yang mereka alami. Jika kepercayaan rakyat sudah runtuh, artinya negara harus segera intervensi guna memenuhi rasa keadilan publik dan hak-hak rakyat. Jika negara alpa, maka akan berpotensi pada penghakiman massa sebagai bentuk protes," sorot Gabriel.

Ia juga menyinggung soal pemberian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK Provinsi Papua yang mendapat sorotan dari Lembaga DPRD, karena lembaga DPRD sebagai representasi rakyat justru tidak dihargai dan dilibatkan dalam mengevaluasi seluruh program pembangunan.

"Jika korupsi sudah merajalela, maka hukum harus sungguh ditegakan. Namun, jika hukum kehilangan kepercayaan (publik), maka negara sedang dalam ancaman serius," pungkas Gabriel.

--- Guche Montero

Komentar