Breaking News
  • Bos First Travel Andika Divonis 20 Tahun, Istrinya 18 Tahun
  • Dolar AS Melambung, Harga Premium dan Solar Tak Naik Tahun Ini
  • Hendropriyono: TNI/Polri Jangan Takut Tegakkan Hukum
  • JK: Eks Koruptor Dilarang Nyaleg Agar Wibawa DPR Baik
  • Jonan Targetkan Akuisisi Saham Freeport Rampung Juni

REGIONAL Tipikor Polres Ende Hentikan Penyelidikan Kasus Dugaan Gratifikasi 11 Feb 2018 13:42

Article image
Aksi Organisasi GERTAK Flores-Lembata terkait Kasus dugaan gratifikasi di Kantor Polres Ende (Foto: Ian)
“Kita ketahui bersama bahwa masih dalam proses penyelidikan. Dalam perjalanan waktu, mau ditingkatkan ke tahap penyidikan. Tetapi, sesuai dengan apa yang disampaikan dari penyidik bahwa belum cukup bukti untuk dinaikan ke tahap penyidikan,” kata Kapolres

ENDE, IndonesiaSatu.co-- Tim investigasi Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kepolisian Resor (Polres) Ende akhirnya menghentikan proses penyelidikan terhadap kasus dugaan gratifikasi perda inisiatif penyertaan modal ke PDAM Ende yang melibatkan Dirut PDAM, Soedarsono dan 8 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ende yang telah berlangsung selama empat tahun terakhir.

Penghentian penyelidikan tersebut didasari oleh alasan pihak penegak hukum yang tidak menemukan unsur kerugian keuangan negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang pasal 2 tahun 2001 tentang delik material.

Kasat Reskrim Polres Ende, Iptu Sujud Alif bersama Kanit Tipikor, Sudarmin menyatakan hal ini menjawabi aksi dan tuntutan Organisasi Gerakan Anti Korupsi (GERTAK) Flores-Lembata saat menggelar aksi di Polres Ende, Jumat (09/02/18).

“Kami membutuhkan hasil kerugian keuangan negara berdasarkan audit guna meningkatkan kasus dugaan gratifikasi ke tahap penyidikan. Namun, dalam perjalanan proses penyelidikan, Tipikor tidak menemukan unsur kerugian uang negara,” ungkap Kasat Sujud.

Ia menjelaskan, pihaknya telah menyurati dan membuat laporan hasil penyelidikan ke pimpinan tertinggi yakni Kepolisian Daerah (Polda) NTT guna menangani kasus tersebut. Penanganan kasus dugaan gratifikasi mengacu pada UU KUHP maupun UU Tipikor, sehingga proses ini tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidik karena tidak ditemukan kerugian negara,” lanjutnya.

Sementara Kanit Tipikor Polres Ende, Sudarmin menyatakan bahwa proses penyelidikan kasus dugaan gratifikasi sudah tuntas dan dihentikan oleh pihak penyidik karena tidak ditemukan unsur delik pidana korupsi.

“Kerugian negara tidak ada. Uang sudah dikembalikan. Pada prinsipnya, kami menghendaki proses ini tetap berjalan, artinya tidak melanggar pendapat hukum. Kalau kita paksakan, nanti kita yang melanggar lagi,” terang Sudarmin.

Ia mengaku penghentian proses penyelidikan terjadi pada tahun 2017 silam dan pihaknya sudah menyurati ke Polda NTT bahwa proses penyelidikan dihentikan karena tidak ada unsur pidana korupsi.

“Saya sampaikan bahwa harus sampai pada kerugian negara. Namun, tidak ditemukan kerugian negara,” timpal Sudarmin.

Pernyataan kontradiktif saat dialog

Aksi organisasi GERTAK Flores-Lembata yang sejak awal konsen mengawal kasus ini akhirnya berlanjut ke sesi dialog yang dipimpin Kasat Reskrim Sujud Alif dan dihadiri Kapolres Ende, AKBP Achmad Muzayin dan Kanit Tipikor Polres Ende, Sudarmin.

Menanggapi pertanyaan koordinator GERTAK, Kanis Soge terkait perkembangan peneyelidikan oleh Polres Ende, masing-masing memberikan pernyataan berbeda.

Kasat Reskrim, Iptu Sujud Alif dan Kanit Tipikor, Sudarmin menjelaskan hal yang sama terkait perkembangan penanganan kasus tersebut bahwa proses penyelidikan telah dihentikan karena tidak menemukan adanya kerugian negara.

“Kita butuh hasil kerugian keuangan negara agar kasus ini dimajukan. Tetapi pada proses penyelidikan, saya selaku Reskrim mau menyampaikan bahwa kasus penyelidikan terkait dengan kasus dugaan gratifikasi ini sudah dihentikan. Laporan terkait penghentian penyelidikan sudah diserahkan ke Polda NTT,” kata Kasat Sujud.

Hal senada disampaikan Kanit Tipikor, Sudarmin yang menegaskan bahwa penyelidikan dugaan kasus gratifikasi sudah tuntas karena tidak ditemukan unsur pidana korupsi. Namun Kanit Sudarmin tidak mengetahui secara pasti kapan proses penyelidikan kasus tersebut dihentikan.

“Kalau tanggal saya tidak ingat. Tetapi proses penghentian pada tahun 2017. Jadi penyelidikan ini sudah tuntas. Tidak ditemukan kerugian negara. Bahwa tahap penyelidikan kita mencari unsur pidana untuk dinaikkan ke penyidikan. Kalau tidak ditemukan unsur pidana, apa yang kita tingkatkan,” katanya Sudarmin di hadapan ormas GERTAK yang disaksikan Kapolres Muzayin, Kasat Reskrim serta sejumlah aparat Kepolisian dan awak media.

Pernyataan Kasat Reskrim Sujud Alif dan Kanit Tipikor Sudarmin menjadi kontradiktif dengan pernyataan Kapolres Muzayin dan pernyataan Wakapolres Martin Kana pada aksi yang dilakukan PMKRI Cabang Ende terkait kasus serupa pada Jumat (26/01/18) lalu.

Kapolres Muzayin, usai dialog bersama perwakilan GERTAK menjelaskan bahwa proses penyelidikan dugaan kasus gratifikasi masih berjalan. Ia mengakui bahwa selama proses penyelidikan, pihaknya belum menemukan cukup bukti untuk menaikan ke tingkat penyidikan.

“Kita ketahui bersama bahwa masih dalam proses penyelidikan. Dalam perjalanan waktu, mau ditingkatkan ke tahap penyidikan. Tetapi, sesuai dengan apa yang disampaikan dari penyidik bahwa belum cukup bukti untuk dinaikan ke tahap penyidikan,” kata Kapolres Muzayin.

Sementara Wakapolres Ende, Martin Kana terhadap PMKRI membenarkan bahwa kasus dugaan gratifikasi sedang dalam proses penyelidikan. Pernyataan ini disampaikan saat aksi “ulang tahun ke-4” dugaan kasus gratifikasi oleh PMKRI Cabang Ende.

“Kasus dugaan gratifikasi masih dalam tahap penyelidikan seperti apa yang saya sampaikan,” katanya kepada wartawan.

--- Guche Montero

Komentar