Breaking News

HUKUM TKN Jokowi: Tidak Gugat ke MK, BPN Terima Hasil Pemilu 15 May 2019 19:30

Article image
Juru Bicara TKN Ace Hasan Syadzily. (Foto: Ist)
Berdasarkan UU nomor 7 tahun 2017, jika ada perselisihan tentang hasil dari pemilu termasuk pilpres, maka jalur yang akan ditempuh adalah melalui Mahkamah Konstitusi.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Posisi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga yang mengatakan tidak akan menempuh jalur Mahkamah Konstitusi (MK) untuk protes hasil pemilu menuai tanggapan dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf. Menurut TKN, bila BPN tak mau menempuh MK, maka sama artinya BPN menerima hasil pemilu.

Berdasarkan UU nomor 7 tahun 2017, jika ada perselisihan tentang hasil dari pemilu termasuk pilpres, maka jalur yang akan ditempuh adalah melalui mahkamah konstitusi.

"Nah kalau misalnya dia tidak menempuh jalur mekanisme Mahkamah Konstitusi berarti dia menerima terhadap hasil pilpres ini. gitu aja," kata Juru Bicara TKN Ace Hasan Syadzily di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Ace pun menolak argumentasi BPN yang merujuk pada pengalaman menempuh MK di Pilpres 2014. BPN menilai, MK tak objektif dalam mengusut temuan bukti kecurangan. Namun, menurut Ace, MK tak mengusut bukti itu lantaran bukti yang diusung kubu Prabowo tak layak ditindaklanjuti.

"Sekarang misalnya tuduhan kecurangan-kecurangan itu misalnya kecurangannya itu di mana," kata Politikus Golkar itu.

Ace juga mempertanyakan frasa 'kedaulatan rakyat' yang belakangan digunakan BPN untuk mengganti frasa 'people power'. Kedaulatan rakyat, kata Ace, justru direpresentasikan dalam Pemilu 17 April 2019, di mana rakyat menggunakannya hak pilihnya.

Pemilu dengan selisih yang diprediksikan dengan keunggulan Jokowi atas Prabowo dengan belasan juta suara, menurut Ace sudah lebih merepresentasikan kedaulatan rakyat dari pada konsep kedaulatan rakyat yang diusung kubu Prabowo-Sandi.

Ace pun menilai, frasa kedaulatan rakyat itu diusung BPN sebagai bentuk penggiringan opini semata.

 

--- Redem Kono

Komentar