Breaking News
  • BI Sudah Habiskan Rp 11 T untuk Kuatkan Rupiah
  • Gempa 7,8 SR Guncang Fiji
  • Kemensos: Bansos Saja Tak Cukup Tangani Kemiskinan
  • Resmi! Pendaftaran CPNS 2018 Dibuka 19 September
  • Wadahi Mahasiswa yang Suka Piknik, Kemenpar Resmikan GenPI UBM

HANKAM TNI-Polri Diharapkan Netral di Tahun Politik 24 Jan 2018 04:53

Article image
Presiden didampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian jelang mengikuti Rapim TNI-Polri, di Markas Besar TNI Cilangkap. (Foto: Humas Setpres)
Kapolri Jenderal Tito Karnavian menambahkan, Presiden meminta Polri agar melakukan pemetaan potensi konflik dari 171 wilayah yang akan melaksanakan pilkada.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- TNI-Polri harus tetap menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018, dan tahapan-tahapan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Presiden Presiden Joko Widodo menegaskan hal tersebut dalam pengarahan tertutup di hadapan peserta Rapat Pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Tahun 2018. Hal itu disampaikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian kepada wartawan, di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (23/1/2018) pagi.

“Harapan beliau adalah semuanya bisa berjalan dengan baik, aman, lancar, dan tidak ada permasalahan yang berarti. Sehingga akan mendukung dan mempengaruhi proses pembangunan yang saat ini sedang berjalan,” kata Panglima TNI Hadi Tjahjanto.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menambahkan, Presiden meminta Polri agar melakukan pemetaan potensi konflik dari 171 wilayah yang akan melaksanakan pilkada, di mana yang kira-kira rawan, dan kemudian dilihat tingkat kerawanannya seperti apa.

Persuasif

Presiden, lanjut Kapolri, meminta agar dilakukan langkah-langkah persuasif untuk menyelesaikan potensi konflik dibanding dengan cara-cara responsif, represif, dan kemudian menyelesaikannya sebelum potensi konflik itu berkembang.

“Beliau juga memerintahkan agar TNI dan Polri sinergi dalam menyelesaikan permasalahan potensi konflik itu. Sinergi itu dilakukan di semua lini dari atas sampai ke Polres, Kodam, Kodim, Koramil, Polsek, bahkan sampai ke Babinsa, Babinkamtibmas,” sambung Kapolri.

Presiden juga memerintahkan agar TNI dan Polri tidak eksklusif tapi merangkul semua elemen masyarakat, elemen rakyat, karena TNI dan Polri tanpa didukung rakyat juga tidak bisa maksimal.

“Ini semua dirangkul untuk mendinginkan suasana situasi politik yang cenderung akan memanas,” terang Kapolri.

Selain itu, lanjut Kapolri, Presiden Jokowi juga memerintahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme prajurit.

Terakhir, lanjut Kapolri, Presiden juga menekankan agar para pimpinan, petinggi TNI dan Polri juga mengamati perkembangan lingkungan di luar negeri/global.

“Jangan sampai nanti kita terkaget-kaget, terkejut, kita antisipatif kalau ada yang berkaitan dengan masalah-masalah dalam melaksanakan tugas pokok TNI-Polri,” pungkas Kapolri.

--- Redem Kono

Komentar