Breaking News

LINGKUNGAN HIDUP Tolak Pelanggaran HAM oleh PT. MSM, Masyarakat Adat Sumba Timur Gelar Aksi di Istana Negara 12 Jul 2019 01:12

Article image
Perwakilan dari beberapa Masyarakat Adat Sumba Timur saat menggelar aksi di depan Istana Negara, Jakarta. (Foto: FB Gekeng Tukan)
Sebagai wujud tuntutan, perwakilan Masyarakat Adat Sumba lalu menggelar aksi di depan Istana Negara, Jakarta.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Perwakilan dari beberapa kelompok masyarakat adat di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), terus mencari keadilan hingga Ibukota Negara, Jakarta. 

Mereka mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang diduga dilakukan oleh perusahaan perkebunan tebu milik PT. Muria Sumba Manis (MSM).

Indikasi pelanggaran HAM diperkuat oleh temuan dalam investigasi Lokataru, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) serta masyarakat adat di Sumba Timur. Investigasi itu dilakukan pada Januari-Maret 2019 di 5 desa.

Salah satu perwakilan masyarakat adat Sumba Timur, Tomi Umbu Pura menyatakan bahwa investigasi itu menemukan bukti dugaan pelanggaran hukum dan HAM oleh PT. MSM pada 5 bidang.

“Lingkungan hidup, keagamaan-kebudayaan, ketenagakerjaan, pertanahan dan pemidanaan," kata Tommy di kantor Lokataru, Jakarta Timur, Minggu (7/7/19) seperti dilansir tirto.id.

Tommy menjelaskan, pelanggaran terkait lingkungan hidup berupa perusakan hutan, ladang pertanian, padang penggembalaan dan privatisasi air yang merugikan masyarakat.

Tommy mencontohkan hutan Bulla seluas 0,58 hektar yang diokupasi untuk pembangunan embung. Sementara hutan Mata di Desa Wanga rusak akibat pembangunan embung penadah air sementara di tengah Daerah Aliran Sungai (DAS).

“Kerusakan DAS akibat dibendung PT. MSM di hulu yang mengakibatkan kekeringan berkepanjangan dan berimbas pada gagalnya pertanian masyarakat adat. Sementara sabana sebagai padang penggembalaan hewan masyarakat dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan tebu," kata Tommy.

Adapun pelanggaran di bidang keagamaan dan kebudayaan, lanjutnya, terjadi karena pembukaan lahan yang memicu kerusakan situs adat serta peribadatan masyarakat penganut keyakinan Marapu.

Sedangkan pelanggaran di bidang ketenagakerjaan, menurut Tommy, terjadi karena masyarakat yang beralih jadi buruh PT. MSM tidak dipenuhi hak-haknya.

“Tidak ada jaminan kesehatan bagi pekerja. Tidak ada fasilitas toilet, tempat istirahat,  kantin bagi pekerja serta erta tidak ada perjanjian kerja tertulis sehingga perusahaan bertindak sewenang-wenang dengan menetapkan target kerja tidak manusiawi dan upah yang tidak sepadan," ujarnya.

Di bidang pertanahan, kata Tommy, terjadi pelepasan tanah ulayat milik beberapa marga (kabihu) secara sepihak oleh pejabat desa dan kecamatan. Selain itu, ada juga pelepasan lahan dengan penggunaan status tanah eks swapraja atas tanah ulayat yang dilakukan oleh kepala suku.

Ia menerangkan, pengukuran lahan secara sepihak oleh PT. MSM dan pejabat pemerintahan dengan dalih demi kepentingan umum juga terjadi. Selain itu, ada penerbitan izin lokasi dan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan prosedur hukum.

“Terakhir, ada pemidanaan yang dipaksakan. Ada empat masyarakat adat yang dilaporkan ke kepolisian selama proses advokasi ini. Proses hukum yang tidak sesuai serta intimidasi yang terus diterima masyarakat adat juga menambah pelanggaran HAM yang terjadi," kata dia.

Ia menjelaskan bahwa upaya masyarakat adat di Sumba Timur guna mencari keadilan sudah dilakukan sejak 2015 silanlm, namun persoalan yang mereka hadapi tidak kunjung tuntas.

“Kami sudah pernah melakukan berbagai upaya dialog hingga aksi massa dengan mendatangi pemerintah dan pihak berwajib. Namun keadilan tidak pernah kami dapatkan," ujarnya.

Sementara Direktur Lokataru, Harris Azhar, mengatakan kedatangan masyarakat adat dari Sumba Timur ke Jakarta untuk mencari keadilan membuktikan bahwa tidak ada solusi dan keberpihakan dari Pemkab Sumba Timur.

Menurutnya, kinerja Pemkab Sumba Timur perlu dievaluasi.

“Slogan PT. MSM yang berbunyi: "mensejahterakan masyarakat sekitar" nyatanya bertolak belakang dengan fakta yang terjadi di Sumba Timur. Segala bentuk pelanggaran Hukum dan HAM yang dilakukan PT. MSM harus dihentikan dan ditindak tegas sesuai dengan hukum," kata Harris.

Sebagai wujud tuntutan, perwakilan Masyarakat Adat Sumba lalu menggelar aksi di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (11/7/19). 

Mereka menyampaian protes atas kebijakan pemerintah yang memberi ijin kepada korporasi yangmembuka perkebunan tebu di Sumba Timur sejak 2015 silam.

--- Guche Montero

Komentar