Breaking News

KEAMANAN TPDI: Cegah Radikalisme di NTT, Masyarakat Harus Diberdayakan 03 Aug 2020 08:12

Article image
Ketua Tim Task Force Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP), Petrus Selestinus saat bertemu Panglima TNI. (Foto: Dok.PS)
"Radikalisme dan intoleransi merupakan entitas menakutkan yang secara konstitusional dapat merong-rong eksitensi empat pilar kebangsaan," sorot Petrus.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- "Masyarakat harus diberdayakan dalam melakukan aksi kontra radikalisme dan intoleransi yang perlahan bertumbuh subur di bumi Nusa Tenggara Timur (NTT). Radikalisme dan intoleransi merupakan entitas menakutkan yang secara konstitusional dapat merong-rong eksitensi empat pilar kebangsaan."

Demikian sorotan itu diutarakan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus dalam rilis kepada media ini, Senin (3/8/20).

Petrus menerangkan bahwa maraknya jual beli bahan peledak bom ikan di kalangan para nelayan di NTT terutama di Kabupaten Sikka, mandeknya proses hukum, bahkan barang bukti bahan peledak yang sudah disita lalu dijual kembali oleh oknum Jaksa tanpa penindakan dan sikap aparat mencari pembenaran dengan berlindung di balik alasan bahwa bahan peledak hasil OTT bukan digunakan untuk bom, berkontribusi memperkuat kelompok tertentu yang secara diam-diam membangun basis Rmradikalisme di NTT, khususnya di Kabupaten Sikka.

Begitu pula dengan munculnya perilaku intoleran dan radikal oleh sekelompok warga Muslim di Masjid Baitul Sadik, Nangahale, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, yang menolak Hukum Negara karena hanya mau tunduk kepada perintah Allah sesuai Hukum Syariah.

"Indikasi gerakan intoleran dan radikalis bahkan terlihat miris dengan sikap Kapolres Sikka, AKBP Sajimin yang membiarkan bahkan menutup-nutupi perilaku intoleran dan radikal. Jangan dianggap remeh, cepat atau lambat Sikka bisa menjadi basis gerakan radikalisme selain di Kota Kupang," katanya.

Advokat Peradi ini menegaskan bahwa dalam salah satu kesempatan, mantan Kepala BNPT, Irjen Pol (Purn) Ansyaad Mbai, saat menjadi Ahli di persidangan Gugatan HTI di PTUN Jakarta tanggal 1 Maret 2018 lalu, mengatakan bahwa ada bibit radikalisme pada tubuh simpatisan HTI dalam memperjuangkan ideologinya, selalu berlindung di balik dalih mengatas namakan Syariah Islam menurut kebenaran yang mereka yakini saja. 

Menurut Petrus, pandangan Ansyaad Mbai ini koheren dengan sikap sekelompok warga Muslim di Nagahale, Sikka. 

"Pembangkangan sekelompok warga Muslim di Masjid Baitul Sadik, Nangahale atas nama Hukumnya sendiri, pertanda bibit-bibit radikalisme sudah tumbuh dan saatnya sikap radikal memaksakan kehendak dipertontonkan secara terbuka, menolak Hukum Negara dan Kekuasaan Aparatur Negara, dan hanya mau tunduk kepada Hukum Syariah. Mereka ingin berbeda sendiri dari mayoritas warga Muslim Sikka lainnya. Ini adalah pola gerakan HTI atau simpatisan HTI yang wajib diwaspadai," imbuhnya.

Warga Harus Diperdayakan Kontra Radikalisasi

Petrus yang juga Ketua Tim Task Force Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) ini berpandangan, sebagai warga masyarakat yang heterogen dan toleran di tengah ancaman intoleransi dan radikalisme, maka seluruh warga Flores harus diberdayakan untuk mampu melakukan gerakan Kontra Radikalisasi (kontra narasi, kontra propaganda dan kontra ideologi) secara konsisten untuk mempertahankan empat pilar negara yaitu; NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika, yang selalu dicoba untuk diganti dengan ideologi Khilafah.

"Menguatnya radikalisme di Flores saat ini, karena lemahnya kepemimpinan yang hanya membangun citra diri seolah-olah telah menjadi pemimpin dalam memberikan pelayanan terhadap seluruh kepentingan warganya. Namun sesungguhnya mereka hanya memburu rente demi meraih kekuasaan politik, mengorbankan kepentingan umum yang lebih besar, membiarkan bibit-bibit intoleransi dan radikalisme bersemai demi mendulang suara," sorotnya.

Ia menilai, kepemimpinan lokal hasil Pilkada sangat rapuh dan lemah, sehingga harus ditopang dengan kebijakan pimpinan TNI dan Polri dalam menempatkan aparatur terbaiknya di daerah secara selektif dan sangat hati-hati.

"Langkah ini perlu dilakukan guna menjaga kehormatan dan wibawa Negara serta hak-hak warga bangsa yang majemuk agar tidak terpapar intoleransi dan radikalisme yang saat ini mulai muncul dan mengancam kehidupan warga masyarakat di daerah," lanjutnya.

Hidden Agenda Memberlakukan Hukum Syariah

Petrus menilai, perilaku sekelompok warga Muslim dan Imam Masjid Baitul Sadik di Nangahale pada Mei 2020 lalu dengan menolak permintaan Tim Gabungan TNI-Polri dalam Satgas Covid-19 Sikka agar tidak melakukan sholat dan taraweh berjamaah, karena hanya mau tunduk pada perintah Allah, jelas merupakan sikap intoleran dan radikal yang ingin dipublish bahwa mereka ada dan hanya mau taat pada hukumnya, yaitu Syariah.

Begitu pula dengan sikap 20 warga Sikka, peserta Ijtima Gowa asal Nangahale dan sekelompok warga Wuring secara berjamaah menolak petugas Covid-19 Kabupaten Sikka ketika hendak dilakukan Rapid Test.

"Ini jelas embrio sikap radikal, karena menolak kebijakan negara soal kewajiban Rapid Test, ketika ada warga Nangahale dan Wuring yang baru pulang dari Ijitima Gowa, Sulsel, terdiagnosa sudah positif Covid-19," katanya.

Kejadian terkini, terang dia, seorang Mahasiswa IKIP Muahamadyah Sikka, bernama Yohanes San Salvador Lado Gili (San), ujung-ujung diganti namanya menjadi Muhammad Ihsan Hidayat, dengan Akta Masuk Islam dan Ganti Nama oleh oknum Masjid Darussalam Waioti, Moh. Ihsan Wahab, S. Hi, pada tanggal 22 Juni 2020 lalu, sehingga secara tanpa hak, melanggar hukum nasional dan tradisi budaya Sikka.

"Ini pelanggaran hukum terhadap larangan melakukan kegiatan yang menjadi tugas Penegak Hukum Cq. Pengadilan Negeri dan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, sesuai UU Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Ormas dan UU Administrasi Kependudukan, sebagai hukum nasional. Ini pola hidden agenda kelompok radikal, yang mencoba menerapkan hukum Syariah di Sikka dan tempat lain di Flores," tegasnya.

Peristiwa secara susul-menyusul terjadi dan memiliki persamaan pola dan keterkaitan antara yang satu dengan yang lain.

"Ini petunjuk kuat dan alarm serius bahwa di Sikka terdapat sekelompok orang yang secara diam-diam ingin memberlakukan Hukum Syariah melalui pola-pola yang intoleran dan radikal oleh sekelompok orang yang diduga keras telah terpapar radikalisme," tandasnya.

--- Guche Montero

Komentar