Breaking News

HUKUM TPDI: KPK Harus Abaikan Panggilan Komnas HAM 16 Jun 2021 22:56

Article image
Koordinator TPDI dan Advokat Peradi, Petrus Selestinus. (Foto: Ist)
"Komnas HAM nampak ditunggangi oleh kepentingan kelompok lain yang ingin mendiskreditkan Pemerintah dan DPR terkait revisi UU KPK dan pembersihan dalam tubuh KPK terkait pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK, melalui momentum TWK Pegawai KPK," u

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), telah mengirim surat panggilan kedua dan menjadwalkan akan memeriksa Pimpinan KPK, Selasa (15/6/2021), dengan agenda acara meminta penjelasan Pimpinan KPK.

Koordinator TPDI, Petrus Selestinus, menilai surat panggilan kedua dari Komnas HAM terhadap Pimpinan KPK, pertanda Komnas HAM mengabaikan UU Nomor 39 Tahun 1999, Tentang HAM dan mempolitisasi kasus Penonaktifan 75 Pegawai KPK karena tidak lulus TWK yang diselenggarakan oleh BKN, sembari memberi panggung kepada kelompok kepentingan yang hendak menggoreng isu HAM.

"Padahal TWK itu adalah instrumen untuk melaksanakan UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, sesuai amanat UU Nomor 19 Tahun 2019, Tentang KPK, amanatkan bahwa Pegawai KPK adalah ASN, yang diangkat menurut UU Nomor 5 Tahun 2014, Tentang ASN dan peraturan perundang-undangan lainnya," nilai Petrus dalam keterangan resmi kepada media ini, Rabu (16/6/2021).

Bukan Wewenang Komnas HAM

Menurut Petrus, Pimpinan KPK harus menegaskan bahwa Komnas HAM tidak berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Pimpinan KPK, karena materi kasus yang dipersoalkan adalah tentang sengketa kepegawaian yang masuk dalam rumpun kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan di sana terdapat upaya hukum.

"Komnas HAM seharusnya sudah dapat memastikan bahwa apa yang menjadi objek pengaduan 75 Pegawai KPK bukan pelanggaran HAM, pengaduan dimaksud didasarkan pada adanya itikad buruk, terdapat upaya hukum yang efektif berupa Gugatan, Banding, Kasasi dan PK; dan saat ini upaya hukum itu sedang berjalan di MK," nilainya.

Dengan demikian, lanjut Advokat Peradi itu, upaya Komnas HAM yang tidak henti-hentinya memanggil Pimpinan KPK dan mengadakan Konferensi Pers terus-menerus, sebagai politicking dan berpotensi merintangi tugas KPK menegakkan hukum untuk memberantas korupsi dan itu berarti Komnas HAM juga terjebak dalam tindak pidana korupsi," sorot Petrus.

Petrus mengatakan, tidak kurang dari Koalisi Guru Besar dibentuk untuk memperkuat aksi publisitas 75 Pegawai KPK Nonaktif, karena secara hukum upaya ke Komnas HAM bukanlah upaya hukum dan tidak akan mendapatkan kepastian hukum, kecuali tekanan opini publik di atas panggung yang tepat dan panggung itu adalah Komnas HAM.

"Komnas HAM nampak ditunggangi oleh kepentingan kelompok lain yang ingin mendiskreditkan Pemerintah dan DPR terkait revisi UU KPK dan pembersihan dalam tubuh KPK terkait pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK, melalui momentum TWK Pegawai KPK," ujarnya.

Penunggangan terhadap Komnas HAM, lanjut dia, oleh karena Komnas HAM tidak memiliki UU Tentang Hukum Acara dan tidak dapat memberikan kepastian hukum, sehingga dengan mudah diperalat, ditarik ke kiri dan ke kanan untuk aksi publisitas, setidak-tidaknya konferensi pers tiap hari pada isu yang sama yang didaur ulang," tukasnya.

Advokat senior ini menyebut Komnas HAM sudah terjebak menjadi alat perjuangan kelompok yang diduga kuat merupakan kelompok residu politik gerakan #2019 Ganti Presiden#, sebagaimana dalam berbagai narasi kelompok ini mencoba mendesak Presiden Jokowi masuk dalam konflik murahan ini.

"Jika upaya 75 Pegawai KPK ini ditolerir, maka potensi kegaduhan politik yang meluas dapat terjadi; di mana kelompok lain yang selama ini tidak lolos TWK akan dieksploitasi menjadi sebuah kekuatan perlawanan terhadap pemerintah, meminta perlakuan yang sama agar lulus test, termasuk yang kalah di Pilpres-pun minta dilantik jadi Presiden dengan alasan ada praktek Pemilu melanggar HAM," sentilnya.

--- Guche Montero

Komentar