Breaking News

REGIONAL TPDI: Panglima TNI dan Kapolri Harus Klarifikasi Klaim Pemilikan Lahan Milik Warga Suku Paumere 20 Dec 2018 08:23

Article image
Koordinator TPDi, Petrus Selestinus (kanan) saat berada di lokasi tanah ulayat suku Paumere, Nangapanda, Ende. (Foto: CM)
“Jelas praktek ini sebagai tindakan perampasan hak milik warga dengan mengatasnamakan institusi Negara sekaligus merupakan perbuatan melanggar Hukum," nilai Petrus.

ENDE, IndonesiaSatu.co-- Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) mendesak Panglima TNI dan Kapolri untuk mengklarifikasi klaim pemilikan tanah oleh Korem 161 Wira Sakti Kodim Ende dan Satuan Brimob Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) atas lahan milik warga Suku Paumere, kecamatan Nangapanda, kabupaten Ende.

Koordinator TPDI, Petrus Selestinus dalam rilis kepada media ini, Selasa (18/12/18) mengatakan bahwa desakan tersebut sehubungan dengan pemasangan beberapa buah papan nama atas nama institusi TNI-AD dan Sat. Brimob Polda NTT oleh sejumlah oknum, tepatnya di tanah sengketa yang merupakan tanah milik warga Suku Paumere di Nangapanda, Kabupaten Ende.

“Tindakan yang mengatasnamakan institusi (TNI-AD dan Polri) tentu mengundang tanda tanya publik, bahkan diduga merupakan tindakan penyalahgunaan nama Instusi Negara oleh oknum-oknum spekulan tanah untuk kepentingan kelompok tertentu yang bertujuan merampas tanah warga yang berasal dari hak ulayat Suku Paumere yang secara turun-temurun menguasai, mengelola dan memiliki hak atas tanah ulayat seluas tidak kurang dari 6000 hektar (Ha) hingga saat ini,” ungkap Petrus.

Petrus yang langsung meninjau lokasi tanah Suku Paumere menjelaskan bahwa meski di atas tanah seluas 6000 Ha tersebut masih terjadi sengketa pemilikan atas sebagian tanah seluas kurang-lebih 2000 Ha antara beberapa kelompok warga Suku Paumere dengan Musa Gedu, warga Dusun Ngajo selaku pihak Ketiga sejak tahun 1974 silam, hingga saat ini belum terselesaikan, baik secara adat (Hukum Adat,red) maupun berdasarkan Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lainnya.

“Pengakuan Korem 161 Wira Sakti Kodim 1602 Ende, dalam suratnya yang ditujukan kepada Ombudsman Provinsi NTT Nomor B/199/III/2018, tertanggal 7 Maret 2018, Perihal Jawaban Surat Ombudsman NTT, menegaskan bahwa TNI-AD sebagai pemilik atas lahan seluas 2000 Ha berdasarkan permintaan dan penyerahan dari masyarakat dan Ahli waris Musa Gedu kepada TNI melalui Pangdam IX Udayana tanggal 20 Januari 2008,” terang Petrus.

Senior Advokat Peradi ini menduga TNI-AD dan Sat. Brimob Polda NTT justru diperalat dalam sengketa pemilikan lahan tersebut sehingga beberapa oknum pun melakukan aktivitas di tanag sengketa dengan menggunakan simbol-simbol Negara dan institusi.

“Klaim pemilikan lahan seluas kurang lebih 2000 Ha yang merupakan hak ulayat Suku Paumere oleh TNI-AD dan Sat Brimob Polda NTT berdasarkan penyerahan dari Ahli Waris alm. Gedu Raja kepada TNI-AD untuk kepentingan Pembangunan Partahanan Negara RI, terkesan janggal dan cacat prosedural, sebab baik TNI-AD, Mabes Polri sebagai pihak yang memerlukan lahan, maupun pemerintah daerah Kabupaten Ende sebagai pihak yang berwenang membentuk Panitia Pengadaan Tanah, tidak pernah mengirim Panitia guna mengadakan sosialisasi, penyuluhan, negosiasi maupun prosedur terkait sebagaimana syarat-syarat itu diatur di dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum,” katanya.

Perampasan Hak Milik Warga

Petrus menilai, seandainya TNI-AD dan Sat Brimob Polda NTT mengklaim pemilikan atas tanah seluas kurang-lebih 2000 Ha, maka hal itu harus dibuktikan dengan adanya peralihan hak yang jelas (transaksi jual-beli, tukar menukar, hibah atau pewarisan), sehingga mekanisme yang harus dilalui yakni sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden, yakni perlunya Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum.

“Yang perlu dibuktikan adalah; apakah pihak TNI-AD dan Sat. Brimob Polda NTT sudah menempuh mekanisme Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum ketika hendak membangun sarananya di atas tanah warga Suku Paumere yang masih bersengketa dengan pihak Musa Gedu.  Desakan ini menjadi sangat penting dan harus diklarifikasi, karena masyarakat dan pemangku kepentingan di atas tanah hak ulayat Suku Paumere di Nangapanda, menegaskan bahwa hingga saat ini baik pihak  Panitia Pengadaan Tanah TNI-AD maupun Sat. Brimob Polda NTT tidak pernah melakukan sosilisasi, penyuluhan, pendataan terhadap status hukum, batas-batas tanah, hak-hak pihak lain, status pemilikan sengketa atau tidak, bangunan rumah, Gereja atau Masjid dan benda-benda lain yang ada di atasnya, yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan,” beber Petrus.

Padahal, lanjut Petrus, menurut Peraturan Presiden RI menegaskan bahwa Pelepasan atau Penyerahan Hak atas Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, harus dilaksanakan berdasarkan prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah. Sementara di atas tanah warga yang berasal dari hak ulayat Suku Paumere di Nangapanda tersebut, sejak tahun 1974 hingga sekarang, masih terjadi sengketa pemilikan di Pengadilan Negeri Ende.

“Ini janggal. Sebab, pihak TNI-AD dan Sat. Brimob Polda NTT tidak pernah memperlihatkan bukti pemilikan atau masuk ke dalam sengketa Perdata melalui Gugatan Intervensi, sekedar membela kepentingan perdatanya sebagai pihak yang mengklaim sebagai pemilik atas tanah,” nilainya.

Ia menandaskan bahwa praktek atau pola penguasaan tanah dan upaya pemilikan tanah oleh TNI-AD dan Sat. Brimob Polda NTT di atas tanah Hak Ulayat Suku Paumere, jika benar dilakukan penyerahan secara langsung oleh pihak Ahli Waris Musa Gedu tanpa melalui mekanisme Panitia Pengadaan Tanah dalam hal ini untuk kepentingan Pertahanan Keamanan.

“Jelas praktek ini sebagai tindakan perampasan hak milik warga dengan mengatasnamakan institusi Negara sekaligus merupakan perbuatan melanggar Hukum, terutama dilakukan dengan ‘cara represif’ dan tidak menghormati prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah sesuai dengan perintah Peraturan Presiden,” pungkasnya.

--- Guche Montero

Komentar