Breaking News
  • Bos First Travel Andika Divonis 20 Tahun, Istrinya 18 Tahun
  • Dolar AS Melambung, Harga Premium dan Solar Tak Naik Tahun Ini
  • Hendropriyono: TNI/Polri Jangan Takut Tegakkan Hukum
  • JK: Eks Koruptor Dilarang Nyaleg Agar Wibawa DPR Baik
  • Jonan Targetkan Akuisisi Saham Freeport Rampung Juni

HUKUM TPDI: Pengembalian Uang Gratifikasi PDAM Ende Menelikung Kewenangan KPK 07 Mar 2018 15:05

Article image
Koordinator TPDI, Petrus Selestinus (Foto: Ist)
“Oleh karena itu, sikap Kapolres Ende yang menghentikan penyelidikan kasus dugaan gratifikasi tujuh Anggota DPRD Ende dengan alasan telah mengembalikan uang gratifikasi kepada PDAM Ende, merupakan bentuk konspiratif atau persekongkolan guna melindungi pe

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus menyoroti pegembalian uang yang diduga sebagai pemberian gratifikasi/suap yang dilakukan oleh Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Ende, Soedarsono, BSc SKM, M. Kesling kepada Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Ende.

Petrus menilai, Apapun alasannya yang namanya Gratifikasi hanya boleh dikembalikan kepada Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) dan bukan kepada si pemberi maupun kepada Polisi. Padahal, fakta-fakta tentang adanya aliran dana PDAM Kabupaten Ende yang diberikan kepada Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Ende sudah jelas masuk dalam kualifikasi Gratifikasi dan sudah termasuk Tindak Pidana Korupsi.

“Yang patut dipertanyakan adalah, mengapa uang itu kemudian dikembalikan lagi oleh para anggota DPRD Ende kepada Direktur PDAM Ende setelah kurang lebih 2 (dua) bulan uang gratifikasi itu dinikmati oleh Anggota DPRD Ende. Sementara, pengembalian uang itu tidak akan menghilangkan sifat Tindak Pidana Korupsi, karena tidak pernah dikembalikan uang gratifikasi itu kepada KPK dalam tempo 30 hari. Padalah, Masyarakat Ende dan beberapa elemen gerakan anti-korupsi sudah melaporkan sebagai tindak pidana korupsi kepada Polres Ende disertai dengan bukti-bukti lengkap, namun Polres Ende justru membekukan penyelidikannya hingga saat ini,” ungkap Petrus.

TPDI melihat, ada yang salah kaprah dengan pengembalian uang gratifikasi kepada Direktur PDAM Ende oleh tujuh Anggota DPRD Ende yang menerima uang biaya perjalanan dinas untuk keperluan penyusunan Perda Penyertaan Modal Pemda Ende ke dalam PDAM.

“Secara hukum, uang gratitifikasi itu hanya boleh dikembalikan kepada KPK sebagai laporan hanya dalam tempo 30 hari sejak diterima, dan oleh KPK dalam tempo 30 hari harus menentukan apakah uang gratifikasi itu milik penerima (Anggota DPRD) atau menjadi milik negara. Karena faktanya, uang gratifikasi yang diterima oleh tujuh anggota DPRD Ende ini sudah lebih dari satu bulan dinikmati oleh pihak penerima dan selama kurun wakti satu bulan sejak diterima, tidak ada seorangpun yang mau melaporkan hal ihwal penerimaan gratifikasi ini ke KPK. Maka secara hukum peristiwa penerimaan uang gratifikasi ini telah menjadi Tindak Pidana Korupsi atau Suap,” ujarnya.

Advokat senior Peradi ini menerangkan bahwa sifat pidana korupsi terkait gratifikasi hanya bisa hilang jika uang yang diterima oleh tujuh orang Anggota DPRD Ende dikembalikan ke KPK dalam tempo 30 hari kerja.

“Oleh karena itu, sikap Kapolres Ende yang menghentikan penyelidikan kasus dugaan gratifikasi tujuh Anggota DPRD Ende dengan alasan telah mengembalikan uang gratifikasi kepada PDAM Ende, merupakan bentuk konspiratif atau persekongkolan guna melindungi pelaku yang sesungguhnya. Sikap demikian juga sekaligus menggambarkan bahwa penyidik Polres Ende tidak paham atau mau membodohi masyarakat Ende,” kritik Petrus.

TPDI, lanjut Petrus, dengan ini mendesak Polres Ende untuk segera membuka kembali penyidikan kasus gratifikasi tersebut dengan menyita segera uang gratifikasi dimaksud serta memberi status tersangka kepada tujuh anggota DPRD Ende bersama Direktur PDAM Soedarsono, BSc. SKM. M. Kesling. Bahkan, uang Rp. 100 juta yang sudah dibayarkan kepada Yayasan Karsa Mandiripun harus dipertanggungjawabkan secara pidana oleh Direktur PDAM dan Ketua Yayasan Karsa Mandiri.

“Jika tidak ditindaklanjuti oleh Polres Ende, maka satu-satunya jalan yakni KPK harus mengambilalih penyidikan kasus gratifikasi dimaksud. Karena model penyidikan yang dilakukan oleh Polres Ende selama ini diduga melindungi pelaku korupsi yang sebenarnya sehingga melahirkan KKN baru. Alasannya, sejak menerima uang gratifikasi dimaksud, tidak ada satupun Anggota DPRD Ende sebagai pihak penerima, melaporkan hal itu kepada KPK dalam 30 hari terhitung sejak tanggal 21 September 2015 hingga sekarang. Oleh karena itu, sifat pidana korupsinya tidak hilang dan harus diproses lebih lanjut,” tandasnya.

--- Guche Montero

Komentar