Breaking News

HUKUM TPDI: Peraturan Kabareskrim Tidak Boleh Batasi Konstitusional Tugas Advokat dan Hak Saksi 16 Aug 2020 16:38

Article image
Koordinator TPDI dan Advokat PERADI, Petrus Selestinus. (Foto: Ist)
"Dengan demikian, tidak boleh dibatasi dengan Peraturan di bawah UU apalagi dengan Perkaba," timpal Petrus.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- "Konstitusional tugas Advokat dan Hak Saksi mendapat bantuan hukum tidak boleh dibatasi oleh peraturan Kabareskrim." 

Demikian sorotan itu disampaiakan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus dalam keterangan tertulis kepada media ini, Sabtu (15/8/20).

Petrus mengatakan bahwa profesi Advokat Indonesia kembali dilecehkan oleh Penyidik Institusi Polri, ketika Advokat Petrus Bala Pattyona dan Barman Sitompul, ditolak oleh Penyidik Tipikor Bareskrim Polri saat hendak mendampingi kliennya, Brigjen Polisi Prasetyo Utomo pada pemeriksaan sebagai saksi, Kamis (13/820), dengan alasan Perkaba Nomor 3 Tahun 2013.

Menurut Petrus, meskipun Brigjen Polisi Prasetyo Utomo diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Djoko S. Tjandra, namun Ia adalah tersangka yang ditetapkan oleh Bareskrim Polri dalam kasus Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan tersangka Djoko S.Tjandra dan saksi Anita Anggraeni Kolopaking.

"Karena itu pendampingan oleh seorang Penasehat Hukum tidak boleh diabaikan atas alasan apapun juga," sorot Petrus.

Dalam release Petrus Bala Pattyona, lanjut Petrus, dijelaskan bahwa kehadiran Petrus Bala dan Barman Sitompul sebagai Penasehat Hukum Brigjen Polisi Prasetyo Utomo, ditolak oleh Penyidik dengan alasan bahwa Saksi dalam kasus dugaan Tipikor tidak diperkenankan untuk didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan SOP Perkaba.

"Perkaba No. 3 Tahun 2013, yang menolak kehadiran Advokat yang telah ditunjuk secara resmi oleh seorang Saksi yang juga Tersangka dalam perkara Tipikor, berimplikasi pada pelecehan Profesi Advokat selaku Penegak Hukum yang sedang menjalankan Kewajiban Konstitusionalnya dan juga melecehkan Hak Konstitusional Saksi, karena haknya untuk mendapatkan Bantuan Hukum ditiadakan," ujar Petrus.

Perkaba jadi Instrumen Insubordinasi

Petrus berpandangan bahwa Perkaba Nomor 3 Tahun 2013, menjadi instrumen insubordinasi terhadap UUD 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam ketentuan pasal 28J ayat (1) dan (2) UUD 1945 menyatakan bahwa 'setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara' dan 'dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada "pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang."

Menurutnya, frasa pembatasan yang ditetapkan dengan UU bermakna bahwa pembatasan Hak seorang Saksi dan Kewajiban seorang Advokat harus dengan UU sesuai dengan perintah pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dan pasal 73 dan 74 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

"Oleh karena itu, Perkabareskrim Nomor 3 Tahun 2013 yang menjadi dasar Penyidik menolak Advokat Peryus Bala Pattyona, tidak memiliki dasar hukum apapun," imbuhnya.

Ditegaskan bahwa ketentuan pasal 18 ayat (4) dan pasal 73 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan: "setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"; sedangkan pasal 73 menyebutkan bahwa Hak dan kebebasan yang diatur dalam UU ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan UU. 

"Dengan demikian, tidak boleh dibatasi dengan Peraturan di bawah UU apalagi dengan Perkaba," timpal Petrus.

Apa yang dialami Advokat Petrus Bala Pattyona dan Saksi Brigjen Polisi Prasetyo Utomo,  kata dia, merupakan potret buram dalam Penegakan Hukum, bahkan menjadi tragedi Negara Hukum, karena pimpinan Penegak Hukum tidak taat lagi kepada Konstitusi, tidak taat pada Hirarki dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan sesuai UU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, lantas membuat peraturan sendiri untuk melanggar HAM dan Hukum. 

"Ini jelas sebagai bagian dari sikap insubordinasi dalam hirarki Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," kata Advokat Peradi ini.

Perkaba Bukan Peraturan Perundang-Undangan

Di dalam pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Perkaba tidak masuk dalam kategori hirarki Peraturan Perundang-Undangan. 

Karena itu, tidak masuk di akal sehat publik, jika sekelas institusi Polri menganulir kekuatan berlakunya pasal tentang HAM dalam UUD 1945, KUHAP dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang melarang Saksi menggunakan Advokat selama pemeriksaan hanya dengan Perkaba.

"Ini menghina konstitusionalitas Profesi Advokat sekaligus membelenggu konstitusional Hak seorang Saksi, meskipun Kabareskrim berwenang membuat Peraturan seperti halnya Perkaba Nomot 3 Tahun 2013," katanya.

Namun demikian, lanjut Petrus, derajat dan konstitusionalitas Perkaba dimaksud hanya mengikat ke dalam institusi Polri, karenanya tidak mengikat pihak lain termasuk Advokat, Saksi bahkan Penyidiknya sendiri.

Sementara Pasal 5 dan 7 KUHAP dan UU Nomor 2 Tahun 2000 tentang Polri, menegaskan bahwa seorang Penyidik mempunyai wewenang antara lain; mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Dalam penjelasannya, dimaknai bahwa tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;  selaras dengan kewajiban hukum, dan seterusnya; tindakan itu harus patut dan masuk akal; atas pertimbangan yang layak; dan menghormati Hak Asasi Manusia.

"Dengan demikian, Kabreskrim tidak punya pilihan lain selain mengembalikan Hak Saksi Brigjen Polisi Prasetyo Utomo, untuk tetap didampingi Penasehat Hukum saat diperiksa sebagai Saksi, mengingat seorang Saksi berpotensi menjadi Tersangka, apalagi Saksi Brigjen Polisi Prasetyo Utomo sudah berstatus Tersangka dalam perkara Tipikor yang sama dijadikan Saksi Mahkota, tentu saja wajib hukumnya untuk didampingi Penasehat Hukum Petrus Bala Pattyona, dkk yang sudah ditunjuk," pungkasnya

--- Guche Montero

Komentar