Breaking News

HUKUM TPDI: Permintaan Jaksa Agung Tangani Kasus OTT, Mencurigakan dan Memalukan 01 Jul 2019 11:20

Article image
Koorddinator TPDI dan Jubir FAPP, Petrus Selestinus. (Foto: Dokpri PS)
Upaya Jaksa Agung, Prasetyo yang meminta agar hasil OTT KPK terhadap dua Jaksa untuk ditangani sendiri, akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum.

JAKARTA, IndonsiaSatu.co-- "Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak boleh menyerahkan penanganan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap dua orang Jaksa di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta kepada Jaksa Agung untuk ditangani sendiri. Karena OTT yang dilakukan oleh KPK berbeda dengan OTT dalam pengertian “tertangkap tangan” menurut KUHAP, di mana terangkap tangan bisa dilakukan oleh siapa saja yang menemukan sebuah kejahatan yang tengah terjadi."

Demikian hal itu disoroti Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dalam siaran pers di Jakarta, Senin (1/7/19).

Koordinator TPDI, Petrus Selestinus menilai, OTT KPK merupakan sebuah sistim penindakan yang bekerja sejak lama, karena yang hendak ditindak bukan hanya pelakunya, melainkan sistem yang korup pada instansi di mana pelakunya berasal. Oknum dari instansi itu pun harus ditindak.

"OTT sudah masuk dalam sebuah rangkaian penyelidikan bahkan sudah masuk dalam fase penyidikan. Karena itu, permintaan Jaksa Agung, Prasetyo agar dua oknum Jaksa yang di-OTT untuk ditangani sendiri, sebagai sikap yang mencurigakan dan memalukan," kritik Petrus.

Menurut Advokat Peradi ini, upaya Jaksa Agung, Prasetyo yang meminta agar hasil OTT KPK terhadap dua Jaksa untuk ditangani sendiri, akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum.

"Apalagi selama ini sumbangsih Kejaksaan Agung dalam pemberantasan korupsi khususnya penindakan di internal Kejaksaan, sagat rendah. Hal itu terbukti dari minimnya penindakan terhadap praktek suap dan pemerasan dalam setiap tahap penanganan kasus pidana umum dan pidana khusus yang merugikan masyarakat pencari keadilan di daerah-daerah. Bahkan, tidak pernah diungkap atau nyaris tak terdengar," sorot Petrus.

Indikasi Perlindungan Korps

Petrus menyoroti bahwa praktek perlindungan korps secara berlebihan selama ini, membuat dua institusi Kejaksaan sangat minim prestasi dan tidak memberi kontribusi signifikan dalam pemberantasan korupsi.

"Oleh karena itu, KPK tidak boleh dan tidak pada tempatnya menyerahkan penanganan kasus OTT dua oknum Jaksa untuk ditangani sendiri oleh Jaksa Agung," tegasnya.

Menurutnya, permintaan untuk menangani sendiri oleh Jaksa Agung Prasetyo tanpa diperkuat referensi alasan hukum yang berada di bawah tanggung jawabnya, kecuali janji tidak akan kompromi dengan oknum siapa pun yang melakukan kejahatan.

"Ini adalah sebuah janji klise atau sudah usang tanpa bukti. Karena faktanya, praktek di mana oknum jaksa memeras pencari keadilan, jaksa meminta dibayar oleh pencari keadilan dalam berbagai modus operandi, masih terus terjadi dan memakan korban para pencari keadilan," kecamnya.

Petrus menegaskan, hal itu adalah bentuk intervensi Jaksa Agung sekaligus tidak menghormati independensi KPK demi melindungi korpsnya.

Ia menilai, suburnya praktek suap dan pemerasan di kalangan oknum Jaksa terhadap pencari keadilan selama bertahun-tahun hingga saat ini masih sering dikeluhkan oleh masyarakat pencari keadilan, karena lemahnya kepemimpinan Jaksa Agung dan terkesan praktek suap dan pemerasan ini dibiarkan.

"Apalagi sistim penindakan di Kejaksaan Agung tentu berbeda dengan sistim penindakan KPK melalui sebuah OTT. Karena itu, Jaksa Agung Prasetyo ujung-ujung yang meminta agar penyidikan dan penuntutan ditangani sendiri merupakan peristiwa yang aneh dan mencurigakan, meskipun KPK berwenang melimpahkan proses penyidikannya kepada Polri atau Kejaksaan," paparnya.

Juru bicara Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) ini menandaskan, kalau saja Jaksa Agung ingin menangani sendiri perilaku anak buahnya karena parktek suap dan pemerasan yang diduga dilakukan oleh oknum anak buahnya, maka Jaksa Agung sebenarnya dengan mudah bisa menangkap melalui OTT terhadap praktek suap yang diduga dilakukan oknum-oknum Jaksa di setiap Kejaksaan di seluruh Indonesia dengan sagat mudah.

"Tidak perlu "ngemis" minta menangani hasil OTT KPK. Ini sepertinya ada sesuatu yang hendak ditutup-tutupi," pungkasnya.

 

--- Guche Montero

Komentar