Breaking News

NASIONAL TPDI: Pernyataan BKH Soal Kapolda Jabar Sangat Keliru dan Tendensius 17 Jan 2017 12:02

Article image
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus. (Foto: Ist)
Pernyataan politikus Partai Demokrat dapat berdampak negatif, bukan saja akan menambah beban Polri dalam menghadapi kelompok intoleran, tetapi juga sekaligus akan memberi angin segar kepada kelompok intoleran dan radikal.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) menilai pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny K. Harman (BKH) terkait jabatan Pembina Ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) yang disandang Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Anton Chaliyan sangat keliru, dan tendensius.

Pernyataan politikus Partai Demokrat tersebut justru dapat berdampak negatif, bukan saja akan menambah beban Polri dalam menghadapi kelompok intoleran, tetapi juga sekaligus akan memberi angin segar kepada kelompok intoleran dan radikal.

“TPDI sangat-sangat menyayangkan pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dr. Benny K. Harman, dari Fraksi Partai Demokrat bahwa jabatan Pembina Ormas GMBI yang melekat pada Irjen Pol. Anton Chaliyan, yang kebetulan menjabat Kapolda Jabar sebagai tidak etis, adalah keliru dan sangat tendensius,” ujar Koordinator TPDI, Petrus Selestinus, di Jakarta, Selasa (17/1/2017).

Petrus yang juga Advokat Peradi ini mengatakan, jabatan Pembina dalam Ormas sebagaimana saat ini disandang Irjen Pol. Anton Charliyan pada ormas GMBI merupakan jabatan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab anggota Kepolisian Negara RI, yaitu untuk memenuhi ketentuan pasal 13 dan 14 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri.

Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 menyatakan, "Tugas Pokok Kepolisian RI adalah memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, menegakkan hukum  dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Sedangakan pasal 14 ayat (1 huruf c) UU No. 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa, “Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan pertauran perundang-undangan".

“Dengan demikian maka Irjen Pol. Anton Charliyan sebagai anggota Kepolisian Negara RI ketika merangkap juga sebagai Pembina Harian Ormas GMBI sesungguhnya untuk memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melekat dengan fungsi-fungsi sosialnya yaitu membina masyarakat,” ujar Petrus.

Petrus mengatakan, publik bisa saja menilai sikap BKH dan Partai Demokrat telah memberi angin segar bagi FPI.

“Memang sangat politis dan bahkan politiking apabila BKH sampai meminta Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Anton Charliyan harus dicopot dari jabatannya selaku Kapolda dan untuk itu akan memanggil Kapolri untuk menjelaskan jabatan Pembina Harian Irjen Pol. Anton Charliyan dalam Ormas GMBI termasuk aktivitas GMBI turut mengamankan Kota Bandung ketika ada unjuk rasa FPI mengantarkan Rizieq Shihab saat diperiksa Polda Jawa Barat,” ujarnya. 

Menurut Petrus, keterlibatan Kepolisian sebagai Pembina Ormas merupakan wujud tanggung jawab profesionalisme Polri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab umum dan moral. Yang dilarang dan tidak diperkenankan oleh UU Polri adalah anggota Kepolisian RI terlibat dalam kegiatan politik praktis. Pasal 26 UU Polri mewajibkan Polri untuk bersikap netral dalam politik.

Karena itu, Petrus menilai BKH keliru menafsirkan undang-undang dalam konteks jabatan Pembina Ormas yang disandang Kapolda Jabar.

“Dengan demikian sikap BKH dalam persoalan pembinaan ormas oleh anggota Polri sebagai sebuah pelanggaran, justru ini cara berpikir yang keliru dan salah memaknai tugas dan tanggung jawab pokok Polri menurut UU. Karena itu BKH bisa dianggap telah menyalahgunakan fungsi kontrol Komisi III DPR RI terhadap mitra kerjanya yaitu Polri untuk tujuan politik lain di luar menggunaan fungsi kontrol Dewan terhadap Polri,” pungkas Petrus.

 

--- Very Herdiman

Komentar