Breaking News

HUKUM TPDI: Protes dari INI dan IPPAT Bentuk Perlawanan terhadap Ketidakadilan 22 Jan 2021 23:06

Article image
Koordinator TPDI dan Advokat Peradi, Petrus Selestinus. (Foto: Ist)
"Padahal prinsip hukum Tipikor, perkara korupsi harus didahulukan penangannya dari perkara yang lain," tegas Petrus.

KUPANG, IndonesiaSatu.co-- Dalam kasus 30 Hektar (ha) lahan Toro Lema, Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT menggunakan instrumen UU Tipikor untuk kasus-kasus yang masuk dalam rezim hukum perdata dan hukum adat Manggarai Barat, hingga menjadikan Theresia Koroh Dimu, SH. M. Kn, seorang Notaris dari Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) di Kupang menjadi tersangka korupsi dan ditahan di Rutan.

Akibatnya, muncul protes dari organisasi Profesi, Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), NTT di Kupang, pada Kamis (21/1/2021) dengan aksi tutup kantor (tidak melayani masyarakat), sebagai upaya membangun solidaritas dan kepedulian dalam menjaga harga diri dan kehormatan profesi Notaris dan PPAT dalam wadah INI dan IPPAT wilayah NTT.

Terhadap reaksi protes tersebut, Ketua Presidium Kongres Rakyat Flores (KRF), Petrus Selestinus, angkat bicara.

Menurut Petrus, reaksi protes dan aksi mogok itu menegaskan bahwa ada yang salah dengan tindakan Penyidik Kejaksaan terhadap profesi Notaris dan PPAT dalam proses peradilan.

"Notaris (PPAT) seharusnya hanya boleh dijadikan Saksi Fakta tentang peristiwa hukum apa yang terjadi di hadapannya saat Akta dibuat," sorot Petrus dalam keterangan tertulis kepada media ini, Jumat (22/1/2021).

Perlawanan terhadap Ketidakadilan

Petrus menilai, aksi solidaritas dan kepedulian terhadap profesi Notaris (PPAT) atas penetapan tersangka dan penahanan terhadap Notaris (PPAT), Theresia Koroh Dimu oleh Kejati NTT, merupakan bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan.

Pasalnya, Kejati NTT dinilai kebablasan, sewenang-wenang, apalagi hanya memilih kasus-kasus tertentu atas dasar pertimbangan subjektif dari Kepala Kejati, Dr. Yulianto, SH. MH dan dengan bukti-bukti yang sangat sumir.

Dijelaskan bahwa dua organisasi Profesi, INI dan IPPAT NTT berencana akan melaporkan aksi Kepala Kejati NTT, Dr. Yulianto ke Presiden Jokowi, Menko Polhukam bahkan Jaksa Agung, karena di mata INI dan IPPAT, Kejaksaan Tinggi NTT telah melakukan tindakan melampaui wewenang.

"Tentu INI dan IPPAT memiliki bukti dan memastikan ada yang salah dengan apa yang dilakukan oleh Kepala Kejati NTT, dkk, sebagai penanggung jawab tertinggi atas penyidikan perkara korupsi lahan Toro Lema," katanya.

INI dan IPPAT pasti masih ingat pesan Presiden Jokowi kepada Kajati dan Kapolda seluruh Indonesia, pada pembukaan Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda seluruh Indonesia di Sentul-Bogor pada 13 November 2019 lalu, agar Jaksa dan Polisi jangan mencari-cari perkara, jangan 'menggigit' orang yang benar, jangan pura-pura 'salah gigit', jangan menakut-nakuti dan memeras Birokrat, Kepala Daerah dan Pelaku Usaha yang berinovasi  membangun bangsa ini.

Banyak Kasus Korupsi Mangkrak di NTT

Koordinator TPDI ini menegaskan bahwa apa yang terjadi dengan sikap Dr. Yulianto dan Kejaksaan Tinggi NTT, justru di luar akal sehat publik, karena begitu banyak kasus korupsi di NTT yang penanganannya mangkrak, begitu banyak kasus lahan yang diklaim Pemerintah Daerah atau Pusat dikuasai pihak ketiga, bahkan tidak kurang dari 79 kasus korupsi dilaporkan ke KPK.

"Namun dari sekian banyak kasus yang terjadi, Kejaksaan Tinggi NTT tidak memberikan perhatian untuk dilakukan penindakan," sorot Petrus.

Advokat Peradi ini mengaku mendukung upaya pemberantasan korupsi di NTT, bahkan menagih utang janji Kepala Kejati NTT sebelumnya yang dimutasi tanpa pertanggungjawaban, sentara datang yang baru tanpa visi dan misi yang jelas, hanya wariskan perkara korupsi lama yang tidak tertangani tanpa alasan yang jelas.

"Padahal prinsip hukum Tipikor, perkara korupsi harus didahulukan penangannya dari perkara yang lain," tegasnya.

"Karena itu, kita akan tetap kritis jika pemberantasan korupsi yang dilakukan itu hanya sekedar kedok, sekedar aksi sesaat untuk sebuah sensasi, hanya tebang pilih, memilih kasus yang dinilai empuk untuk sekedar gertak sambal demi mengisi pundi-pundi pejabat, hingga pejabat yang bersangkutan pensiun atau dimutasi ke pos baru atas nama prestasi, padahal minus prestasi," tutupnya.

--- Guche Montero

Komentar