Breaking News

HUKUM TPDI: Usulan Benny Soal Audit Transaksi Jiwasraya Beralasan Hukum 26 Feb 2020 12:04

Article image
Komisaris PT. Hanson International Tbk (MYRX) Benny Tjokrosaputro berjalan meninggalkan gedung bundar Kejaksaan Agung usai diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). (Foto: ANTARA)
"Usulan Benny Tjokro agar perlunya audit atas transaksi Jiwasraya sejak 2006-2016, sangat beralasan hukum," ungkap Koordinator TPDI, Petrus Selestinus.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Permintaan Pengusaha Benny Tjokrosaputra (Bentjok), tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi PT. Asuransi Jiwasraya, untuk sekian kalinya agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tidak hanya memfokuskan audit pada Transaksi Pembelian Saham secara langsung dan atau tidak langsung yang dilakukan PT. Asuransi Jiwasraya pada periode 2016 hingga sekarang,  melainkan juga harus mengaudit Transaksi Pembelian Saham PT. Asuransi Jiwasraya pada periode sebelumnya yaitu periode 2006-2016.

"Sebagai pengusaha yang sangat berpengalaman dalam dunia Investasi Saham, usulan Benny Tjokro agar perlunya audit atas transaksi Jiwasraya sejak 2006-2016, sangat beralasan hukum," ungkap Koordinator TPDI, Petrus Selestinus dalam rilis yang diterima media ini, Selasa (25/2/20).

Menurut Petrus, sebagai pengusaha berpengalaman, maka keyakinan Bentjok bahwa pembelian saham PT. Asuransi Jiwasraya, pada periode 2006-2016 sebagai transaksi yang merugikan melalui beberapa manajer investasi, patut dijadikan referensi oleh Kejagung dan BPK dalam melakukan pemeriksaan dan Audit.

"Bentjok pasti memiliki alasan yang sangat mendasar tentang perlunya BPK RI memeriksa transaksi PT. Asuransi Jiwasraya pada periode sebelum 2016, karena itu perlu didukung dan direalisasikan," ungkapnya.

Advokat Peradi ini berpandangan bahwa praktek Pemberantasan Korupsi cenderung mentersangkakan seseorang demi melindungi pelaku korupsi yang sesungguhnya atau (tebang pilih, red).

"Dalam kasus PT. Asuransi Jiwasraya, Kejaksaan Agung (Kejagung) jangan sampai terjebak pada model penindakan yang menjadikan orang lain tersangka demi melindungi pelaku korupsi yang sesungguhnya alias menjadi tumbal kekuasaan. Apa yang dikonstatir Bentjok soal tumbal kekuasaan, sudah diantisipasi di dalam hukum positif. Karena itu, alasan Bentjok agar pemeriksaan BPK  terhadap peristiwa yang terjadi sebelum 2016 memiliki dasar hukum yang kuat," nilainya.

Ia menilai, permintaan Bentjok agar BPK tidak memaksakan audit  PT. Asuransi Jiwasraya pada saat ini, bila belum memeriksa Transaksi Pembelian Saham yang menjadi portofolio PT. Asuransi Jiwasraya pada periode 2006-2016, sangat logis karena kondisi transaksi saham PT. Asuransi Jiwasraya pada periode 2016 hingga sekarang tidak terlepas dari perilaku Transaksi Saham yang terjadi pada 2006-2016, yang oleh Bentjok diyakini berpotensi merugikan negara yang sangat besar bahkan menjadi sebab utama PT. Asuransi Jiwasraya gagal bayar saat ini.

"Untuk itu, penyitaan aset-aset milik Bentjok  oleh Kejagung, tidak boleh dilakukan secara sembrono asal sita. Karena tidak semua aset Bentjok terkait dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi yang disangkakan kepada Bentjok, dkk, terlebih aset Bentjok yang sudah berada dalam penjaminan pada pihak ketiga atau kreditur yang saat ini juga menjadi korban gagal bayar, sebagai akibat langsung dari kondisi transaksi saham Perusahaan milik Bentjok yang gagal bayar," tandasnya.

Sebelumnya, seperti dilansir Kompas.com, Bentjok meminta Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung), memeriksa pembelian saham secara langsung atau tidak langsung oleh Jiwasraya periode 2006-2016.

Dia meyakini, pada periode tersebut sudah terjadi transaksi pembelian saham yang kelak merugikan pihak Jiwasraya.

Transaksi pembelian itu terjadi baik secara langsung oleh Jiwasraya maupun secara tidak langsung melalui sejumlah manajer investasi.

Bentjok meminta, BPK jangan memaksakan audit bila belum tuntas memeriksa transaksi pembelian saham yang menjadi portofolio Jiwasraya periode 2006-2016.

Selain itu, Bentjok juga mengingatkan BPK dan Kejagung jangan asal merampas aset PT. Hanson International Tbk (MYRX), karena Hanson merupakan perusahaan publik sehingga jangan sampai aset Hanson dirampas guna menutup kesalahan yang dilakukan pihak lain.

--- Guche Montero

Komentar