Breaking News

HUKUM TPDI: Warganet Sikka Tidak Boleh Takut Berekspresi (Kritik) di Medsos 25 Nov 2019 06:58

Article image
Koordinator TPDI dan Advokat PERADI, Petrus Selestinus. (Foto: Ist)
"Justru inilah yang merupakan pelanggaran HAM yang dilakukan sebuah Institusi atau Organisasi yang didirikan dengan cita-cita yang sangat mulia yakni mengamalkan Pancasila, tetapi menolak dikritik dengan sikap yang arogan, represif dan intimidasi," kecam

MAUMERE, ImdonesiaSatu.co-- Menanggapi permintaan maaf Abel Fernando, warga RT 008/RW 002, Desa Kajowair, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka, kepada Persit Kartika Chandra Kirana (PKCK) Cabang XIV Kodim 1603 Sikka beberapa waktu yang lalu, berpotensi melahirkan trauma bagi Warganet Sikka atas ancaman akan dikenakan Pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektroni (UU ITE). 

"Kita berharap pengalaman Abel Fernando tidak menjadi momok yang menakutkan bagi sebagian besar Warganet (Netizen) Sikka, karena takut diperhadapkan dengan UU ITE, jika dialog, saran dan kritik para Warganet tentang ke isu-isu hukum, sosial dan politik dalam rangka kontrol terhadap pemerintah, tidak disikapi secara represif dan anti-kritik," kata Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus dalam rilis pernyataaan sikap kepada media ini, Senin (25/11/19).

Petrus menerangkan, di dalam UU Nomor 11 Tahun 2016 Tentang  ITE, memang terdapat beberapa Pasal yang mengatur beberapa perbuatan yang dilarang oleh UU, yakni perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukan untuk menimbulkan rasa kebencian, permusuhan berdasarkan SARA, yang bermuatan melanggar kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, pemerasan, dan lain-lain yang dapat diakses ke media Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik, yang apabila dilanggar dapat dipidana dengan pidana penjara berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE, yakni ada yang 6 tahun penjara dan ada yang 4 tahun penjara.

Diketahui, Abel Fernando akhirnya menyampaikan permintaan maafnya atas unggahan di group Facebook Forum Peduli Rakyat Sikka, yang berisi: "organisasi Parsit Kartika Chandra Kirana (PKCK) Kodim 1603 Sikka tidak layak untuk mendapatkan juara pertama lomba kuliner berbahan lokal".

Respon Represif dan Intimidasi

Menurut Advokat Peradi ini, yang jadi soal yakni respon yang terkesan represif dan intimidasi, di mana Abel dijemput pada malam hari oleh seorang Babinsa dan ditempatkan di Kantor Kodim Sikka, sehingga menimbulkan ketakutan bagi Abel Fernando dan keluarganya, bahkan berdampak pada matinya kritik sebagai bentuk partisipasi publik terhadap pembangunan di kabupaten Sikka.

"Padahal kritik Abel tidak masuk kualifikasi 'pencemaran nama baik", bahwa kemudian kritik dimaksud ada pihak yang tidak terima, maka seharusnya diklarifikasi dengan tetap mengedepankan hukum adat dan budaya setempat atau Hukum Acara yang berlaku, bukan dengan pemaksaan dan pengekangan di Kantor Kodim," sorot Petrus.

Bahwa sebagai ormas yang menghimpun para istri Anggota TNI-AD, kata Petrus, maka PKCK seharusnya menjadikan kritik Abel sebagai masukan yang positif dan jika perlu terkait dengan kritik dimaksud, PKCK seharusnya memprakarsai sebuah dialog tentang efisiensi dan efektifitas penggunaan Medsos di kalangan Netizen atau warganet dalam membangun Sikka dan relevansinya dengan beberapa perbuatan yang dilarang oleh UU ITE dalam media Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik.

"Karena pada prinsipnya, media Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik berpangaruh sangat besar dalam membentuk perilaku bagi setiap pembaca terutama berita bohong (hoax)," nilainya.

Petrus menyayangkan bahwa jika sebuah kritik yang positif dan membangun oleh Abel Fernando sudah dihujani dengan penjemputan paksa pada malam hari oleh seorang Babinsa secara tanpa hak dan wewenang yang tentu saja melanggar hukum, kemudian mengekang kemerdekaan yang bersangkutan di Kantor Kodim 1603 Sikka dan diteruskan ke Polres Sikka, maka hal itu merupakan ancaman serius terhadap kebebasan berekspresi yang dijamin oleh UU.

"Justru inilah yang merupakan pelanggaran HAM yang dilakukan sebuah Institusi atau Organisasi yang didirikan dengan cita-cita yang sangat mulia yakni mengamalkan Pancasila sekaligus membina istri para Prajurit, tetapi menolak dikritik dengan sikap yang arogan, represif dan intimidasi," kecam Petrus.

--- Guche Montero

Komentar