Breaking News

REGIONAL TPDI Bantah Klaim Pemilikan Tanah Ulayat Suku Paumere oleh TNI-AD dan Satuan Brimob Polda NTT 21 Dec 2018 00:11

Article image
Koordinator TPDI, Petrus Selestinus saat berpose bersama seorang ibu di lokasi tanah adat suku Paumere, Nangapanda, Ende. (Foto: Dok. TPDI)
“Dengan alasan dan fakta tersebut, maka Pimpinan TNI dan Polri harus segera men-declare kepada publik bahwa sesungguhnya TNI-AD dan Sat. Brimob Polda NTT tidak memiliki tanah di atas tanah Hak Ulayat Suku Paumere di Nangapanda,” kata Petrus.

ENDE, IndonesiaSatu.co-- Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) membantah klaim pemilikan tanah oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) dan Satuan Brimob Polda NTT atas tanah hak ulayat Suku Paumere di Nangapanda, Kabupaten Ende, Flores, NTT.

Koordinator TPDI, Petrus Selestinus dalam rilis yang diterima media ini, Kamis (20/12/18) mengatakan bahwa bantahan tersebut didasari oleh sejumlah fakta yang ditemukan serta diperkuat dengan data akurat yang diperoleh melalui Yayasan Bantuan Hukum Keuskupan Agung Ende yang sejak beberapa tahun silam, konsen terhadap persoalan tersebut.

“Terdapat sejumlah alasan dan fakta yang dapat membuktikan ketidakbenaran klaim pemilikan tanah hak ulayat Suku Paumere. Bahwa di atas lokasi tanah hak ulayat Suku Paumere seluas 2000 Hektar (Ha) terdapat sengketa pemilikan hak atas tanah antara warga Suku Paumere dengan ahli waris, Musa Gedu, dkk sejak tahun 1974 hingga sekarang, dan belum selesai secara hukum, baik secara pidana maupun perdata,” ungkap Petrus.

Advokat senior Peradi ini membeberkan fakta lain yakni selama tahun 2008, warga Suku Paumere yang menguasai, mengelola dan memiliki hak atas tanah seluas 2000 Ha tersebut, tidak pernah dihubungi oleh instansi pemerintah manapun yang menyatakan niatnya untuk membeli atau menggunakan tanah tersebut untuk pembangunan bagi kepentingan umum, termasuk untuk tujuan pembangunan pertahanan keamanan oleh Korem.

“Bahkan, pemerintah daerah kabupaten Ende tidak pernah mengirim Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum guna mengadakan penelitian, sosialisasi, penyuluhan, inventarisasi atas status hukum tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain di atasnya, transaksi jual-beli dan perjanjian ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan,” bebernya.

Petrus menegaskan bahwa fakta juga membuktikan bahwa tidak terdapat aktivitas pemerintah daerah kabupaten Ende maupun pihak TNI-AD dan Sat. Brimob Polda NTT melalui Panitia Pengadaan Tanah dan Badan Pertanahan Kabupaten Ende terkait rencana pembangunan Korem di Nangapanda, Kabupaten Ende.

Ia menekankan bahwa sesuai Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 65 Tahun 2006 tentang PengadaanTanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum, hanya membolehkan pembelian tanah secara langsung oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah yang luasnya tidak lebih dari satu hektar, dengan cara jual-beli atau tukar-menukar atau cara lain secara langsung.

“Bahwa, baik TNI-AD maupun Sat. Brimob Polda NTT tidak pernah memperlihatkan bukti pemilikan atas tanah terkait dengan klaim atas pemilikan lahan seluas kurang lebih 2000 Ha di atas lokasi tanah hak ulayat masyarakat Suku Paumere,” nilainya.

Fakta lain yang ditemukan yakni tidak adanya Keputusan Pemerintah atau Pemerintah Daerah tentang Pencabutan Hak atas Tanah, baik terhadap pemegang hak ulayat Suku Paumere maupun anggota warga masyarakat Suku Paumere yang sudah memiliki sertifikat hak atas tanah dimaksud atas nama perorangan di atas lokasi tersebut, serta tidak adanya peristiwa Penyerahan Tanah dari warga masyarakat Suku Paumere kepada TNI-AD dan Sat Brimob Polda NTT.

“Dengan alasan dan fakta tersebut, maka Pimpinan TNI dan Polri harus segera men-declare kepada publik bahwa sesungguhnya TNI-AD dan Sat. Brimob Polda NTT tidak memiliki tanah di atas tanah Hak Ulayat Suku Paumere di Nangapanda, Kabupaten Ende,” imbuhnya.

TPDI juga mendesak, kata Petrus, untuk segera menghentikan aktivitas pemasangan papan nama ‘Tanah Milik TNI-AD dan Sat. Brimob Polda NTT’ serta pembangunan jembatan penyeberangan dalam rangka pembangunan kompleks Korem 161/Wira Sakti di atas tanah Hak Ulayat Suku Paumere.

“Tindakan pemasangan papan nama atas nama institusi di atas lokasi Hak Ulayat Suku Paumere, adalah tindakan sewenang-wenang, intimidasi, represif, kriminalisasi dan melanggar hukum (kejahatan penyerobotan tanah) yang diduga keras dilakukan oleh oknum TNI-AD dan Brimob Polda NTT, terhadap warga sipil pemilik tanah yang secara sah mempertahankan haknya dari upaya pihak ketiga dengan memperalat oknum TNI-AD dan Sat. Brimob Polda NTT di luar kepentingan TNI, NKRI, Pancasila dan UUD 1945,” kecam Petrus.

Menurutnya, reaksi penolakan masyarakat terhadap kehadiran Korem di NTT termasuk di kabupaten Sikka, Ende, Nagekeo hingga Manggarai, selain karena masyarakat NTT telah memiliki kesadaran tingggi serta yakin akan kemampuan bela negara yang dimiliki warga sipil untuk menjaga dan merawat wilayah Flores dan NTT sebagai bagian yang tak terpisahkan dari NKRI.

“Tanpa harus menuntut kehadiran Korem secara permanen di setiap Kabaten/Kota, karena Masyarakat meyakini bahwa terkait tanah Hak Ulayat Suku Paumere, TNI-AD dan Sat. Brimob Polda NTT hanya diperalat oleh pihak ketiga yang beritikad tidak baik untuk kepentingan penguasaan dan perampasan atas tanah Hak Ulayat Suku Paumere,” tandasnya.

--- Guche Montero

Komentar