Breaking News
  • 12 parpol lama lolos verifikasi faktual
  • 150 ton bahan narkoba asal China gagal masuk ke Indonesia
  • Eropa murka, siap jawab tantangan perang dagang Donald Trump
  • KM Pinang Jaya tenggelam di Laut Jawa akibat cuaca buruk
  • Presiden Jokowi masih pertimbangan Plt Gubernur dari Polri

HUKUM TPDI Desak Copot Kapolres Manggarai 15 Apr 2018 22:55

Article image
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus (Foto: Dok. PS)
"Jika Kapolres dan para penyidik Polres Manggarai menunjukkan kinerja dan presenden buruk dalam pengungkapan kasus ini, maka TPDI mendesak agar segera dicopot dari jabatan,” desak Petrus Selestinus.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) kembali menyoroti kinerja penyidikan kepolisian resor (polres) Manggarai yang hingga saat ini belum menemukan titik terang pengungkapan kasus penembakan yang menewaskan Ferdinandus Taruk pada 27 Maret 2018 di Sondeng, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai.

Koordinator TPDI, Petrus Selestinus melalui keterangan yang diterima media ini, Sabtu (14/4/18), selain menyoroti perkembangan penyidikan, juga mendesak pencopotan Kapolres Manggarai jika tidak berhasil mengungkap tuntas kasus tersebut termasuk menangkap pelaku penembakan yang hingga kini masih misterius.

“Tahap penyidikan oleh Polres Manggarai guna mengungkap motif dan pelaku penembakan yang mengakibatkankorban meninggal dunia dengan peluru yang bersarang di kepala, hingga kini belum menemukan titik terang. Padahal, proses penyidikan sudah memasuki minggu ketiga sejak kejadian. Jika gagal mengungkap kebenaran kasus dan menangkap pelaku, Kapolres Manggarai harus segera dicopot dari jabatannya,” tuntut Petrus.

Menurut Petrus, public bahkan tidak mendapatkan akses untuk mendapatkan informasi bagaimana proses Puslabfor berjalan dan kapan Penyidik Polres Manggarai mengumumkan hasil pemeriksaan puslabfor Polri di Denpasar, Bali.

“Penyidik terkesan hanya mengandalkan jenis dan asal-usul pemilikan peluru guna menentukan sekaligus memastikan apakah peluru itu bersumber dari senjata yang dimiliki oleh oknum aparat yang pada malam itu disebut-sebut sedang melakukan operasi pembasmian anjing rabies. Artinya, publik belum mendapatkan titik terang bahwa tanpa peluru itu Polisi bisa mendapatkan pelaku penembakan,” nilainya.

Advokat Senior Peradi Jakarta ini menerangkan bahwa jika pihak penyidik hanya mengandalkan pembuktian untuk menentukan pelaku penembakan hanya dari jenis, nomor dan ukuran peluru yang bersarang di kepala korban, maka hal tersebut justru diragukan untuk mengungkap pelaku.

“Kekhawatiran akan adanya permainan untuk menghilangkan jejak pelaku sangat mungkin terjadi. Karena, disamping faktor mentalitas oknum aparat, juga pengawasan untuk mencegah terjadinya manipulasi hampir tidak ada dan kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dalam proses Puslabfor,” imbuhnya.

Petrus membeberkan pengalaman serupa ketika proses penyidikan terhadap sebab-sebab kematian almarhum Romo Faustin Sega di Bajawa, kabupaten Ngada, berujung dengan autopsi pada tanggal 14 Februari 2009. Keterangan awal oleh Penyidik Polres Ngada menyatakan bahwa korban yang meninggal pada November 2008 tergolong kematian wajar karena mengidap penyakit sehingga dimakamkan tanpa proses autopsi. Padahal, pihak Gereja dan JPIC menemukan sejumlah tanda mencurigakan.

“Mengenai contoh peristiwa serupa, persoalan yang muncul kemudian adalah timbulnya perbedaan pendapat yang sangat tajam soal sebab-sebab kematian almarhum Romo Faustinus Sega antara Penyidik Polres Ngada dengan TPDI dan JPIC Keuskupan Agung Ende, karena kinerja aparat Kepolisian Ngada sangat buruk, sehingga bukan saja tuntutan agar jenazah diautopsi tetapi juga agar Kapolres Nagada dan beberapa penyidik yang diduga mempersulit pengungkapan kasus, harus segera dicopot.

Tuntutan ini akhirnya didengar oleh pimpinan Polri sehingga bukan saja Kapolres Ngada dan sejumlah penyidik yang diganti tetapi juga Tim Dokter Forensik, dr. Mu'nim Idris (alm) dari Jakarta didatangkan dan dikawal langsung oleh TPDI dan JPIC-KAE sehingga dilakukan autopsi pada tanggal 14 Ferbruari 2009 yang sebagian hasilnya langsung diumumkan pada saat itu juga oleh dr. Mu'nim Idris yaitu bahwa korban Romo Faustin meninggal karena benturan benda keras di bagian kepala.

Menanggapi kasus penembakan dan sebab-sebab kematian Ferdinandus Taruk yang hingga saat ini Polres Manggarai terkesan hanya mengandalkan peluru yang dioperasikan dan saat ini masih di Puslabfor Denpasar Bali, TPDI berharap agar proses penyidikan Polres Manggarai harus tetap harus diawasi, dikontrol tidak saja dari internal Polda NTT tetapi juga dari Masyarakat, Advokat, Pers dan Gereja agar hak-hak korban, keluarga korban dan masyarakat Manggarai tidak dirugikan hanya katena rendahnya rasa tanggung jawab dan buruknya kinerja penyidik.

“Banyak pengalaman ketika menghadapi kasus-kasus yang menyangkut upaya untuk mendapatkan keadilan bagi rakyat kecil di NTT dan harus berhadapan dengan kinerja dan mentalitas aparat.  Ini soal keadilan hukum, martabat dan harga diri manusia NTT yang harus diperlakukan sama di mata hukum tanpa pandang bulu, apalagi Negara sudah kmengalokasikan anggaran belanja untuk Polri guna meningkatkan pelayanan publik, ketertiban serta penegakan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat yang sudah jelas menjadi korban,” ujar Petrus.

Ia meminta agar Pimpinan Polri dan masyarakat Manggarai tidak boleh memandang remeh persolan pelayanan publik yang sangat buruk bagi kepentingan warga masyarakat terutama rakyat kecil yang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keadilan di depan hukum.

“Hentikan segala bentuk diskriminasi dalam pelayanan publik, khsusnya terhadap rakyat kecil. Ciptakan dan kembalikan budaya kerja dan budaya hukum dengan menghargai serta memperlalukan semua orang sama di hadapan hukum, apalagi rakyat kecil juga sama-sama membayar pajak termasuk untuk menggaji Polisi. Lalu, mengapa rakyat sulit mendapatkan pelayanan keadilan secara proporsional? Jika Kapolres dan para penyidik Polres Manggarai menunjukkan kinerja dan presenden buruk dalam pengungkapan kasus ini, maka TPDI mendesak agar segera dicopot dari jabatan,” tandasnya.

--- Guche Montero

Komentar