Breaking News
  • BI Sudah Habiskan Rp 11 T untuk Kuatkan Rupiah
  • Gempa 7,8 SR Guncang Fiji
  • Kemensos: Bansos Saja Tak Cukup Tangani Kemiskinan
  • Resmi! Pendaftaran CPNS 2018 Dibuka 19 September
  • Wadahi Mahasiswa yang Suka Piknik, Kemenpar Resmikan GenPI UBM

HUKUM TPDI Kecam Sikap Polda NTT terkait Kasus OTT Iptu Aldo Febrianto 24 Apr 2018 20:39

Article image
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus pada suatu kesempatan di Polda NTT (Foto: Dok. PS)
"Jangan membodohi masyarakat NTT terus-menerus. Jangan lukai rasa keadilan publik dengan sikap tidak bertanggungjawab. Mutu pelayanan keadilan di NTT semakin memprihatinkan hanya karena ulah oknum aparat," kecam Petrus.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI ) mengecam sikap kepolisian daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) terkait penanganan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Propam Polda NTT terhadap Iptu Aldo Febrianto yang menjabat Kasat Reskrim Polres Manggarai pada tanggal 11 Desember 2017 lalu.

Koordinator TPDI, Petrus Selestinus, melalui rilis yang diterima media ini, Selasa (24/4/18) mengecam Polda NTT yang hingga saat ini belum menetapkan status tersangka dan penahanan terhadap Iptu Aldo. Padahal, menurut Petrus, sejak tanggal 4 Januari 2018, TPDI dan Forum Pemuda NTT Jakarta dalam audiensinya meminta Kompolnas memantau penanganan kasus ini karena diduga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam penanganan kasus OTT Iptu Aldo.

“Sebagai sebuah operasi yang dipersiapkan secara matang, maka OTT Propam Polda NTT mustahil tidak memenuhi unsur pidana pemerasan dan atau suap, apalagi bukti-bukti materil yang mendukung OTT berupa temuan uang Rp 50 juta dari tangan Iptu Aldo Febrianto dibenarkan oleh korban Yustinus Mahu, bahwa uang itu hasil pemberian dari dirinya saat berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan telah disita Propam Polda NTT,” terang Petrus.

Advokat Peradi ini menuturkan bahwa sejak audiensi, TPDI mendapat tiga surat berturut-turut dari Kompolnas yang menginformasikan hasil pemantauannya terhadap kinerja Propam dan Penyidik Polda NTT.

“Terakhir, melalui surat nomor: B-520/Kompolnas/4/2018 tertanggal 16 April 2018, menginformasikan penjelasan Polda NTT sebagai tindak lanjut dari hasil pelaksanaan gelar perkara pada tanggal 19 Maret 2018. Namun, pada butir kedua dalam surat tersebut justru mengagetkan dan mengecewakan karena ada kecenderungan kuat bahkan upaya nyata dari Penyidik dan Propam Polda NTT untuk mengakhiri penyelidikan kasus dugaan pemerasan hasil OTT dan bahkan hanya menindak Iptu Aldo Febrianto dari aspek penegakan disiplin di internal Polri. Ini presenden buruk yang mencoreng institusi Polri,” kritik Petrus.

Kecenderungan itu, lanjut Petrus, tampak jelas dari hasil gelar perkara oleh Polda NTT tanggal 19 Maret 2018 yang justru memperlemah proses hukum dan menegasikan harapan dan rasa keadilan publik Manggarai terutama Yustinus Mahu sebagai korban. Ia membantah rujukan pendapat ahli hukum pidana dari Undana Kupang, Pius Bere yang mengatakan bahwa peristiwa tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana umum pasal 368 ayat (1) KUHP dan Pidana Korupsi pasal 12 huruf 2 UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU Tipikor No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor.

“Berdasarkan penjelasan Polda NTT, memperlihatkan sebuah kecenderungan bahkan upaya kuat di kalangan Penyelidik dan Propam Polda NTT bahwa proses hukum atas kasus Iptu Aldo Febrianto hanya akan diselesaikan melalui mekanisme Penegakan Disiplin internal Polri, Sementara penyelidikan dugaan Tipikor yang diduga akan dihentikan hanya dengan alasan niat dari Yustinus Mahu sebagai korban, tidak ingin kasus ini dilanjutkan dan tidak berniat memberikan, justru karena Yustinus Mahu hanya mengikuti saran Kabid Propam Polda NTT untuk memberikan uang Rp 50 juta kepada Iptu Aldo Febrianto yang diperkuat dengan pendapat ahli hukum pidana. Ini upaya hukum yang cacat dan sangat mengecewakan terutama rasa keadilan publi,” nilai Petrus.

Dijelaskan Petrus, TPDI, Forum Pemuda NTT di Jakarta bahkan masyarakat Manggarai sangat berkeberatan dengan cara penanganan kasus OTT Propam Polda NTT dan Penyidik Polda NTT yang terkesan bertele-tele, melindungi kepentingan korps, melanggar pasal 34 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yaitu terhadap kasus Tertangkap Tangan, petugas langsung menyerahkan tersangka kepada Penyidik kepolisian terdekat, namun sudah lima bulan penyelidikan, status Iptu Aldo Febrianto masih sebagai terperiksa.

"Ini mengindikasikan sebuah rekayasa hukum guna melindungi nama baik korps dan mengkapitalisasi posisi Yustinus Mahu yang rentan terhadap bayang-bayang akan dijadikan tersangka suap, sehingga korban Yustinus Mahu diduga diarahkan untuk tidak melanjutkan tuntutannya terhadap Iptu Aldo Febrianto, sambil melihat reaksi publik Manggarai," tegasnya.

Padahal, kata Petrus, kelanjutan penangan kasus ini tidak boleh bergantung kepada niat Yustinus Mahu sebagai korban yang merasa diperas atau memberi suap kepada Iptu Aldo Febrianto, karena konten kasus ini adalah Tindak Pidana Umum dan atau Tipikor bukan delik aduan, sehingga tidak boleh diserahkan pada kehendak korban; dilanjutkan atau cabut.

“Kita tahu Yustinus Mahu memiliki posisi yang rentan untuk ditakut-takuti sehingga diduga telah diintimidasi akan ditindak berdasarkan pasal suap. Tetapi jika ada indikasi direkayasa, ini bukan delik aduan, tetapi delik Pidana Umum dan Khusus (Tipikor). Apalagi, pengungkapan kasus ini adalah hasil dari sebuah OTT Propam Polda NTT yang merespons keresahan masyarakat Manggarai,"ungkapnya.

Petrus beranggapan bahawa korban Yustinus Mahu boleh saja berkeinginan untuk tidak menuntut dan mencabut Laporan Polisi bahkan mencabut semua keterangan yang sudah termasuk BAP. Akan tetapi, kasus pemerasan atau suap dalam OTT ini bukan delik aduan, karena itu sikap tegas, profesional, jujur dan konsisten dari Penyidik dan Propam Polda NTT harus dikedepankan kepada publik.

"Jangan membodohi masyarakat NTT terus-menerus. Jangan lukai rasa keadilan publik dengan sikap tidak bertanggungjawab. Negara sudah keluarkan biaya triliunan rupiah untuk peningkatan pelayanan keadilan di NTT, tetapi mutu pelayanan keadilan di NTT semakin memprihatinkan hanya karena ulah oknum aparat," kecam Petrus.

--- Guche Montero

Komentar