Breaking News

BERITA TPDI Nilai Komite Referendum NTT Tidak Legitimate! 27 Jun 2021 12:53

Article image
Komite Referendum NTT saat Deklarasi mendukug Jokowi Presidn Tiga Periode. (Foto: kompas.com)
"Sehingga secara hukum, Referendum tidak memiliki legitimasi untuk mengubah UUD 1945," tegasnya.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Wacana Referendum yang digagas Komite Referendum Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam beberapa pemberitaan, mendapat sorotan dan penilaian kritis dari Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) sekaligus Ketua Presidium Kongres Rakyat Flores (KRF), Petrus Selestinus.

Dalam keterangan tertulis kepada media ini, Sabtu (26/6/2021), Petrus menilai Komite Referendum NTT tidak legitimate karena tidak memiliki payung hukum, tidak diatur dalam UUD 1945 dan tidak memiliki prinsip perwakilan. 

Petrus menjelaskan, Referendum merupakan sebuah istilah yang sering muncul dalam dinamika politik di Indonesia, bukan saja di era Orde Baru, tetapi juga di era reformasi, terkait dengan upaya meminta persetujuan rakyat tentang perubahan konstitusi.

Di era Orde bBaru, Referendum dimaksudkan untuk membentengi agar tidak ada kekuatan politik manapun termasuk MPR, yang bisa dengan mudah melakukan amandemen terhadap UUD 1945, apalagi yang sifatnya merongrong dasar negara dan status quo, karena itu TAP MPR Nomot IV/MPR/1983, Tentang Referendum dan UU Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Referendum, dibentuk untuk menjadi benteng UUD 1945.

Pada Era Reformasi, Referendum sebagai benteng pertahanan UUD 1945 justru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan TAP MPR Nomor VIII/ MPR/1998 yang mencabut TAP MPR Nomor IV/MPR/1983 Tentang Referendum, kemudian disusul dengan UU Nomor 6 Tahun 1999, Tentang Pencabutan UU Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Referendum, karena tidak sesuai dengan semangat, jiwa dan prinsip perwakilan di dalam UUD 1945.

Referendum dan Komite Referendum Tidak Legitimate

Menurut Petrus, apa yang terjadi di NTT (Komite Referendum, red) dengan misi meminta pendapat rakyat mengamandemen UUD 1945, kedengarannya prestisius.

"Namun tidak legitimate, karena tidak ada payung hukum, tidak diatur dalam UUD 1945 dan tidak sejalan dengan prinsip perwakilan yang terkandung di dalam UUD 1945 itu sendiri," nilainya.

Tugas menjajaki bagaimana persepsi masyarakat NTT tentang jabatan Presiden Jokowi tiga periode, kata dia, sebetulnya cukup dilaksanakan oleh sebuah lembaga survei yang kredibel, karena Referendum dalam pengertian UU adalah hal ikhwal meminta pendapat rakyat secara langsung tentang setuju atau tidak setuju terhadap kehendak MPR untuk mengubah UUD 1945.

Advokat Peradi ini beralasan, persepsi publik tentang apakah jabatan Presiden Jokowi bisa diperpanjang menjadi tiga periode, sejumlah lembaga survei sudah melakulan survei dan telah mengumumkan hasilnya bahwa mayoritas rakyat Indonesia dan beberapa Partai Politik menolak jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode.

Petrus menyinggung, selama kekuasaan politik otoriter Orde Baru berkuasa, hampir tidak ada celah bagi kekuatan politik manapun, termasuk MPR RI yang berani mengajukan usul untuk mengamandemen UUD 1945.

Bahkan untuk memperkuat benteng pertahanan UUD 1945, telah dikeluarkan TAP MPR Nomor IV Tahun 1983 Tentang Referendum dan UU Nomor 5 Tahun 1985, Tentang Referendum. 

"Tujuannya untuk memperkokoh kekuasaan Orde Baru dengan cara mempersulit amandemen terhadap UUD 1945, terutama terhadap pasal-pasal tentang masa jabatan Presiden yang nampak “tidak tak terbatas” (unlimited), akibatnya kita hanya berada dalam demokrasi yang semu," ujarnya.

Karena itu, lanjut dia, salah satu agenda Reformasi 1998, yakni mengamputasi rezim Referendum dengan TAP MPR Nomor VIII/ MPR/1998, Tentang Pencabutan TAP MPR Nomor IV/MPR/1983 Tentang Referendum, disusul dengan UU Nomor 6 tahun 1999, Tentang Pencabutan UU Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Referendum, yang secara tegas mencabut dan menyatakan tidak belaku lagi UU Nomor 5 Tahun 1985. 

Mengapa ketentuan tentang Referendum dicabut, TAP MPR Nomor IV/MPR/1983 dan UU Nokor 5 Tahun 1985 Tentang Referendum dipandang tidak sejalan dengan semangat, jiwa dan prinsip perwakilan yang telah diamanatkan UUD 1945 bahkan tidak dikenal dalam UUD 1945.

"Sehingga secara hukum, Referendum tidak memiliki legitimasi untuk mengubah UUD 1945," tegasnya.

"Pertanyaannya, untuk kepentingan siapa Komite Referendum NTT dibentuk; apa yang hendak dilakukan oleh Komite Referendum; dan seberapa besar kemampuan masyarakat NTT dapat mengubah persepsi rakyat Indonesia untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode?" kritiknya.

--- Guche Montero

Komentar