Breaking News

BERITA TPDI Nilai Penggunaan Bendera Bintang Kejora Bukan Perbuatan Melanggar Hukum 26 Aug 2019 21:49

Article image
Aksi Solidaritas Papua di depan Istana Negara beberapa waktu lalu. (Foto: Suara.com)
"Bendera 'Bintang Kejora' itu hanya memiliki makna sebagai sebuah panji dari kelompok mahasiswa Papua yang melakukan aksi demo," nilai Petrus.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Aksi unjuk rasa mahasiswa asal Papua di depan istana Presiden Jakarta dengan membawa bendera 'Bintang Kejora' beberapa waktu lalu sebagai reaksi solidaritas terhadap peristiwa yang bersifat rasis (persekusi, red) terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran hukum.

Sebab, sebagaimana aksi-aksi demo pada umumnya oleh mahasiswa atau organisasi masyarakat lainnya selalu saja menggunakan atribut atau simbol-simbol tertentu atau panji-panji dari organisasi yang melakukan aksi unjuk rasa, sekedar menunjukan kedudukan dan kebesaran suatu jabatan atau organisasi yang melakukan aksi demo untuk menarik perhatian pemerintah dan publik.

Demikian penilaian itu diutarakan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus dalam rilis yang diterima media ini, Senin (26/8/19).

Menurut Petrus, penggunaan bendera 'Bintang Kejora' oleh mahasiswa Papua pada saat aksi unjuk rasa di depan istana tidak dapat dikategorikan sebagai gerakan separatis atau hendak menggantikan ideologi, lambang negara dan bendera RI yaitu Bendera Merah Putih.

"Bendera 'Bintang Kejora' itu hanya memiliki makna sebagai sebuah panji dari kelompok mahasiswa Papua yang melakukan aksi demo. Jika kita melihat sikap Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) terhadap penggunaan bendera 'Bintang Kejora' yaitu sebagai kreasi masyarakat Papua dalam berorganisasi sehingga Presiden Gus Dur membolehkan. Maka sebetulnya sikap Presiden Gus Dur inilah yang benar dan pemerintah sebaiknya menggunakan sikap Gus Dur ini dalam menyikapi aksi mahasiswa Papua," nilai Petrus.

Pemerintah dan pemerintah daerah, lanjut Petrus, tidak boleh alergi terhadap penggunaan bendera "Bintang Kejora' oleh mahasiswa Papua pada saat demo. Karena secara hukum khususnya UU Nomor 24 Tahun 2009, tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, diatur juga tentang apa yang disebut panji, yaitu bendera yang dibuat untuk menunjukan kedudukan dan kebesaran serta kehormatan suatu jabatan atau organisasi yaitu Organisasi Papua Merdeka.

"Dengan demikian, tuduhan atau reaksi yang berlebihan sementara pihak termasuk alat negara terhadap penggunaan bendera 'Bintang Kejora' oleh masyarakat dan mahasiswa Papua saat aksi demo adalah tindakan yang  melawan hukum bahkan bisa dikategorikan sebagai tindakan diskriminatif dan mengekang kemerdekaan berserikat dan berpendapat," ujar Advokat Peradi ini.

Anggota Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) ini beralasan, sepanjang itu sebagai perwujudan kemerdekaan berorganisasi dan berpendapat, maka biarkan mahasiswa Papua berkreasi dan berorganisasi dalam alam negeri tercinta Indonesia yang menjunjung tinggi pasal 28 UUD 1945.

"Selama mahasiswa Papua merasa 'kue' kemerdekaan berserikat dan berpendapat tidak diberikan sepenuhnya kepada mereka sebagai warga negara Indonesia, maka mereka akan terus menuntut kemedekaan yang tidak lain adalah menuntut perlakuan yang sama dengan saudara-saudaranya warga negara Indonesia lainnya yang juga memiliki organisasi yang berbeda dan memiliki bendera organisasi yang berbeda serta digunakan pada aksi demo juga, tetapi tidak ditindak," tandas Petrus.

 

--- Guche Montero

Komentar