Breaking News

HUKUM TPDI Pertanyakan Komitmen KPK Hukum Mati Koruptor Bansos Covid-19 21 Dec 2020 08:04

Article image
Ketua KPK RI, Firli Bahuri dalam salah satu sesi konferensi pers. (Foto: Ist)
Petrus menegaskan bahwa kurva Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengalami proses involusi secara sistemik dan terdegradasi.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co "Tersangka korupsi proyek bantuan sosial (bansos) Covid-19 di lingkup Kemensos, Juliari Batubara, dkk, saat ini bisa tersenyum sumringah, karena KPK hanya kenakan sangkaan pasal suap selaku penerima, sesuai ketentuan pasal 12 huruf (a) atau huruf (b) atau pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.”

Demikian hal itu diutarakan Koordinator TPDI, Petrus Selestinus dalam keterangan tertulis kepada media ini, Sabtu (20/12/2020).

Pasalnya, Ardian dan Harry ditempatkan selaku pihak pemberi suap hanya dikenakan sangkaan pasal 5 ayat (1) huruf (a) atau pasal 5 ayat (1) huruf (b) atau pasal 13 UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Petrus mempertanyakan alasan KPK; mengapa Juliari P. Batubara, dkk, hanya dijerat dengan pasal suap. Sebab, semua unsur pidana dan syarat bukti permulaan yang cukup sudah terpenuhi.

“Dengan demikian, KPK dipastikan tidak akan menerapkan pasal pidana mati sesuai harapan publik dan komitmen Ketua KPK, Firli Bahuri,” nilai Petrus.

Padahal sesuai temuan penyidik KPK, lanjut dia, diperoleh fakta bahwa kebijakan untuk korupsi dana bansos pandemi Covid-19, didesain oleh Juliari P. Batubara, dkk, dengan merekayasa pendirian PT. Rajawali Parama Indonesia (RPI) dan beberapa PT lainnya, pada Juli dan Agustus 2020, sebagai sarana untuk menyamarkan korupsi dan sekaligus pencucian uang.

Involusi Wajah KPK

Petrus beranggapan, jika KPK pada akhirnya hanya berhenti pada penerapan pasal suap sebagai patokan, lantas mengabaikan pasal 2 ayat (2) UU Tipikor, hal itu pertanda bahwa KPK sedang berinvolusi menuju ke arah kemerosotan sistemik; dari semangat OTT untuk menerapkan hukuman mati, serta-merta merosot hanya menerapkan pasal suap dengan ancaman pidana ringan.

“Dalil KPK ini bisa melahirkan dugaan bahwa KPK sedang bermain dalam ranah simbiosis mutualisme dengan kekuatan tertentu, yang diduga memiliki agenda terselubung untuk meloloskan pelaku dari ancaman pidana mati,” sorotnya.

Menurutnya, publik bisa bertanya; ada apa dengan KPK sehingga berubah dari galak yang akan menghukum mati, lalu merosot dan loyo hanya dengan mengenakan pasal suap yang ancaman pidananya ringan.

“Padahal pimpinan KPK beberapa kali mendeclare komitmennya untuk menghukum mati tersangka pelaku korupsi di saat negara menghadapi bahaya pandemi Covid-19. Namun pada saat yang bersamaan, KPK mendeclare hanya menerapkan pasal suap terhadap Juliari P. Batubara, dkk, yang jelas mengecewakan publik karena lunturnya idealisme dan suburnya pragmatisme dalam penyidikan,” imbuh Petrus.

Mematikan Partisipasi Publik

Petrus menilai, penjelasan KPK sendiri yang mengungkap fakta bagaimana awalnya rancang bangun korupsi dana bansos Covid-19, ada pembagian peran, ada peran swasta sebagai pemberi suap dan ada peran penyelenggara Negera penentu kebijakan sebagai penerima suap, diawali dengan pendirian PT. RPI pada Agustus 2020.

Bahkan, KPK menduga pemilikan PT. RPI adalah Matheus Joko Santoso, dkk, secara nominee, untuk menyamarkan hasil korupsi melalui pencucian uang.

Dengan demikian, kata Advokat Peradi ini, penerapan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagai suatu keniscayaan, karena ada segala skenario dan rekayasa rekanan-rekanan sudah ditentukan semua dengan berlindung di balik Penunjukan Langsung.

“Di sini unsur perbuatan melawan hukum, menguntungkan diri sendiri dan orang lain, kerugian negara, pada saat negara sedang menghadapi bahaya pandemi Covid-19, telah terpenuhi semua,” katanya.

Petrus menegaskan bahwa kurva Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengalami proses involusi secara sistemik dan terdegradasi.

“Ini jelas langkah mundur pemberantasan korupsi di era pimpinan KPK Firli Bahuri, dkk, sekaligus memperkuat persepsi publik bahwa lahirnya UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memperlemah KPK, ditunjang dengan inkonsitensi sikap pimpinan yang berdampak pada hilangnya kedigdayaan KPK,” lanjutnya.

Padahal, ujarnya, KPK secara berturut-turut telah menunjukkan kedigdayaan melalui OTT terhadap pelaku korupsi ‘big fish’ dan ‘high rank’, yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Edhy Prabowo dan Menteri Sosial RI, Juliari P. Batubara, di saat pandemi COVID-19.

Namun semua itu terdegradasi, ketika tersangka hanya dikenakan pasal suap minus pasal 2 UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tipikor, yang mengacam pelaku dengan pidana mati.

“Akhirnya yang dibuat mati oleh KPK bukan “koruptornya”, tetapi yang dibuat “mati” adalah semangat partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi, karena setiap OTT sumber informasinya dari masyarakat,” pungkasnya.

--- Guche Montero

Komentar