Breaking News

KEAMANAN TPDI Sebut Intoleransi, Radikalisme dan Terorisme sebagai Entitas Menakutkan di NTT 19 Jul 2020 08:42

Article image
Ketua Tim Task Force FAPP, Petrus Selestinus (tengah) saat bersilaturahmi dengan Panglima TNI dalam Forum Kebangsaan menjaga Kedaulatan NKRI. (Foto: Dok.FAPP)
"Pemimpin umat harus siap menjadi pemandu yang baik bagi umat tentang bahaya HTI melalui medsos," nilai Petrus.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) menegaskan bahwa persoalan intolernasi, radikalisme dan terorisme merupakan tiga entitas yang paling menakutkan bagi hampir semua negara di dunia, tidak terkecuali di Indonesia.

Kordinator TPDI, Petrus Selestinus mengatakan bahwa lara pejabat yang berkompoten di bidang Keamanan, para tokoh masyarakat dan tokoh agama tak henti-hentinya mengkampanyekan agar masyarakat menjauhkan diri dari perilaku intoleran.

"Intoleransi merupakan benih-benih dari radikalisme dan terorisme," tegas Petrus kepada media ini, Minggu (19/7/20).

Petrus mengatakan bahwa guna menyikapi munculnya intoleransi, radikalisme dan terorisme yang semakin masif, pemerintah telah mengambil kebijakan dengan mengubah beberapa Undang-Undangan yaitu UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2017, dan UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2018 untuk memperkuat posisi negara memberantas Intoleransi, Radikalisme, Terorisme termasuk membubarkan Ormas HTI.

"UU Ormas dan UU Terorisme sudah diubah untuk memperkuat posisi negara dan rakyat menghadapi musuh bersama yaitu intoleransi, radikalisme dan terorisme. Meski demikian, kelompok intoleran, kaum radikalis dan para teroris tetap berupaya memperluas wilayah dan jaringannya bahkan terus-menerus bermetamorfosis dengan berbagai modus termasuk lewat dakwah, internet dan media sosial demi mencapai tujuan mereka," katanya.

Medsos sebagai Media Penyebaran

Petrus yang juga Ketua Tim Task Force Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) beranggapan bahwa para pemimpin umat dan umat harus pandai menggunakan medsos termasuk mengemas konten-konten dalam medsos dengan isu-isu yang produktif dan mendidik, memandu serta memberi pemahaman tentang bahaya intoleransi, radikalisme dan terorisme, serta upaya menyikapi dalam konteks kehidupan sehari-hari dalam bingkai keutuhan NKRI.

"Umat harus didorong melakukan diskusi-diskusi seputar ancaman bahaya laten dari ketiga entitas kejahatan itu melalui penggunaan medsos sebagai sarana Komunikasi dan edukasi yang efektif. Bahkan keberhasilan pola gerakan HTI berkat penggunaan medsos dan internet secara efektif, sehingga membuat kelompok HTI berhasil membangun basis gerakannya," sebutnya.

Advokat Peradi ini menerangkan bahwa pola gerakan HTI berkembang sangat cepat, karena penggunaan medsos secara tepat dan cerdas.

"Karena itu, diskusi publik membahas bahaya dan dampak buruk dari penyebaran ideologi HTI, tidak bisa lagi dilakukan secara konvensional melalui kotbah atau pesan verbal lainnya, tetapi harus dilakukan secara tepat dan cerdas melalui kontra-medsos, karena aktivitas para mantan pengurus HTI masih efektif melalui medsos, tetap mengancam kedaulatan Negara dan kehormatan Bangsa Indonesia," lanjutnya.

Peran Krusial Gereja

Menurut Petrus, Gereja tidak boleh hanya mengandalkan pola-pola konvensional dalam menghadapi ancaman intoleransi, radikaliame dan terorisme, tetapi Gereja harus turun ke lapangan menjadi pemandu yang tepat dan cerdas bagi umat, bukan sebaliknya Umat diminta jangan bicara tentang HTI di medsos. 

"Umat tidak bisa terhindarkan lagi sebagai pengguna medsos. Suka tidak suka, pemimpin umat harus siap menjadi pemandu yang baik bagi umat tentang bahaya HTI melalui medsos," nilanya.

Potensi Pondok Pesantren

Petrus menyinggung bahwa Irjen Pol. Saut Usman Nasution, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, pada Februari 2016 yang lalu, menyatakan dari hasil profiling timnya di lapangan, setidak-tidaknya terdapat 19 Pondok Pesantren yang terindikasi mengajarkan doktrin bermuatan Radikalisme, juga beberapa Ponpes lain menjadi basis gerakan Radikalisme. Karena itu, rencana pembangunan Ponpes di Magepanda, Kabupaten Sikka, NTT, harus dibatalkan.

Ia menilai, begitu sistematis dan masifnya kelompok intoleran, radikal dan teroris membangun jaringan bahkan beberapa Pondok Pesantren dijadikan tempat persemaian bibit-bibit radikalisme, hingga kader-kadernya berhasil masuk dan menguasai sektor-sektor strategis di Pemerintahan dan BUMN, jelas menghambat pembangunan, karena setiap program yang berlabel syariah, langsung mendapat resistensi, saling curiga dan mengganggu kohesivitas tim. 

Tetkait hal itu, banding Petrus, Kementerian Pariwisata dengan program Wisata Syariah, Wisata Halal dan Hotel Syariah pernah dicoba diterapkan di Bali dan Labuan Bajo, Flores, namun publik langsung curiga dan resisten terhadap program Wisata Syaria dan Halal tersebut, karena dikhawatirkan mengganggu kohesivitas sosial nasyarakat oleh karena ketidaksamaan persepsi dalam meletakan aspek sosial budaya, lingkungan alam sekitar dan agama masyarakat setempat dengan konsep berlabel Syariah.

"Oleh karena itu, rencana pendirian Pondok Pesantren di Magepanda, Kabupaten Sikka di tengah isu intoleransi, radikalisme dan terorisme menguat di Sikka, sebaiknya dibatalkan karena meresahkan masyarakat, terutama terdapat fakta di lapangan bahwa sejumlah Pondok Pesantren di Jawa menjadi pusat persemaian bibit-bibit intoleransi dan radikalisme, sebagaimana dikonstatir Kepala BNPT tahun 2016 yang lalu," pungkasnya.

--- Guche Montero

Komentar