Breaking News

BERITA TPDI Sebut Politisasi 75 Pegawai KPK Nonaktif sebagai Perilaku Kelompok Oportunis 03 Jun 2021 08:28

Article image
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. (Foto: Ist)
Advokat senior ini beralasan, praktek di mana penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi (big fish) yang sesungguhnya, sudah diantisipasi di dalam UU Tentang KPK, namun ketentuan ini hanya ditujukan kepada Pe

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- "Pemberhentian 75 Pegawai KPK, telah dieksploitasi dan dikapitalisasi oleh ICW, YLBHI, Bambang Widjojanto, Busyro Muqoddas dan Koalisi Guru Besar Anti Korupsi, dll), sebagai perilaku oportunis, anomali (tabrak sana-sini), tanpa mengindahkan 'tata krama' atau 'fatsun politik', diduga demi melindungi koruptor 'big fish' yang dilindungi oleh Novel Baswedan, dkk."

Demikian sorotan itu disampaikan Koordinator TPDI, Petrus Selestinus, dalam keterangan resmi kepada media ini, Selasa (1/6/2021).

Perilaku oportunis, kata Petrus, melahirkan aksi-aksi yang mengarah kepada sikap-sikap intoleran terhadap pemerintah, antara lain menuntut pembatalan hasil TWK 1.271 yang sudah lulus, meminta penundaan pelantikan 1.271 Pegawai KPK menjadi ASN, menuntut pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK, mengancam Presiden Jokowi sebagai penghancur KPK jika tidak melindungi 75 Pegawai KPK nonaktif.

"Sikap Bambang Widjojanto, Busyro Muqoddas, dkk, patut dicurigai sebagai upaya untuk menutup-nutupi praktek penanganan tindak pidana korupsi yang ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi (big fish) yang sesungguhnya, sehingga Novel Baswedan, dkk harus dipertahankan atas nama dan dengan cara apapun juga di KPK," nilai Petrus.

Diperlukan Audit Forensik

Menurut Petrus, perlu dilakukan 'Audit Forensik terhadap penanganan kasus korupsi besar yang penyidikannya dilakukan oleh tim penyidik Novel Basweda, dkk, sejak KPK dipimpin Busyro Muqoddas, Abraham Samad hingga Agus Rahardjo, yang materinya dapat ditelusuri melalui putusan-putusan perkara tindak pidana korupsi yang berkekuatan hukum tetap dan BAP Penyidikan dan penuntutan di KPK.

"Dengan Audit Forensik terhadap beberapa putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, seperti dalam putusan kasus korupsi Bank Century, Hambalang, Travel Cheque Pemilihan Deputi Gub. BI, e-KTP, dll, akan nampak sejumlah nama besar disebut sebagai pelaku "turut serta" tetapi tidak dikembangkan, malahan masuk dalam bunker pengamanan Novel Baswedan, dkk di KPK sebagai perkara dark number," sorot Petrus.

Advokat Peradi ini beranggapan, model penanganan tindak pidana korupsi yang ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi (big fish) yang sesungguhnya, dalam pandangan pembentuk UU hanya terjadi di Kepolisian dan Kejaksaan.

Untuk itu, lanjutnya, hanya KPK diberi wewenang mengambilalih penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang ditangani di Kepolisian dan Kejaksaan, sementara di KPK tidak bisa diambilalih.

"Karena itu, kita tidak heran jika Novel Baswedan, dkk, mendapat dukungan dari kolega-koleganya seperti Bambang Widjojanto, Busyro Muqoddas, ICW, YLBHI, dan PGI untuk mempertahankan agar Novel Baswedan, dkk tetap menjadi Penyidik di KPK," sentilnya.

Ia menilai, modus tersebut masuk akal karena segala penyimpangan dalam Penyidikan dan Penuntutan di KPK tidak dapat diambilalih oleh Kejaksaan atau Polri. "Kondisi ini potensial membuka ruang bagi Penyidik mempermainkan kasus-kasus korupsi 'big fish' yang dikategorikan dark number di bawah kendali Novel Baswedan, dkk demi rasa nyaman koruptor," imbuhnya.

Advokat senior ini beralasan, praktek di mana penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi (big fish) yang sesungguhnya, sudah diantisipasi di dalam UU Tentang KPK, namun ketentuan ini hanya ditujukan kepada Penyidik Polri dan Kejaksaan, sedangkan untuk sebaliknya tidak bisa diambilalih.

"Inilah yang membuat misi KPK stagnan, kesalahan terbesar KPK selama ini adalah menempatkan Novel Baswedan, dkk sebagai kelompok yang membawa sukses besar KPK memberantas korupsi, padahal tidak demikian. Justru KPK di era Busyro Muqoddas, dkk; Abraham Samad, hingga di era Agus Rahardjo, gagal menjalankan misi besar KPK," tegasnya.

--- Guche Montero

Komentar