Breaking News

HUKUM TPDI Sebut Sikap Bangkang PDI Perjuangan Sebabkan Gagalnya Penggeledahan Ruang Kerja Hasto 18 Jan 2020 22:51

Article image
Koordinator TPDI, Petrus Selestinus dalam satu sesi konferensi pers. (Foto: Dokpri PS)
"Soal Surat Izin Dewas KPK hanyalah upaya mengkambing-hitamkan Penyidik KPK, seakan-akan KPK sewenang-wenang dan lalai melengkapi dokumen dalam tugas-tugas pro-justisia," nilai Petrus.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Polemik tentang perlunya Surat Izin Dewan Pengawas (Dewas) bagi KPK dalam melakukan Penggeledahan dan Penyegelan di Kantor DPP PDI Perjuangan harus diakhiri. 

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus menilai, masalah utamanya bukan terletak pada Izin Dewas KPK, melainkan sikap bangkang DPP PDI Perjuangan yang menolak kantornya digeledah.

"Soal Surat Izin Dewas KPK hanyalah upaya mengkambing-hitamkan Penyidik KPK, seakan-akan KPK sewenang-wenang dan lalai melengkapi dokumen dalam tugas-tugas pro-justisia," nilai Petrus dalam rilis kepada media ini, Sabtu (18/1/20).

Menurut Advokat Peradi ini, secara normatif sesungguhnya baik KPK maupun PDI Perjuangan sama-sama tahu bahwa tidak semua tindakan penggeledahan dan penyitaan memerlukan Surat Izin.

"Justru dalam Pasal 34 ayat (1) KUHAP membolehkan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak. Sehingga tidak mungkin untuk mendapatkan Surat Izin terlebih dahulu," lanjutnya.

Dengan demikian, kata dia, polemik dan tuduhan seputar tidak adanya Surat Izin Penggeledahan sebagai penyebab gagalnya penggeledahan dan penyegelan Penyidik KPK atas ruang kerja Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, sebetulnya hanya pepesan kosong. 

Bahkan, lanjutnya, publik terjebak dalam pepesan kosong itu, sementara Hasto Kristiyanto sukses membuat framing untuk mengkambing-hitamkan Surat Izin Dewas sebagai penyebab gagalnya penggeledahan. 

Petrus menyinggung fakta sejarah yang memperlihatkan bahwa Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang pernah bersikap bangkang terhadap KPK ketika memanggilnya pada tanggal 21 Februari 2011 lalu untuk menjadi Saksi bagi puluhan Kader PDI Perjuangan (Max Moein, dkk) sebagai Tersangka dalam kasus dugaan korupsi gratifikasi penerimaan Traveler Cheque, terkait pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Miranda S Gultom di KPK.

"Saat itu Megawati Soekarnoputri menolak hadir disertai demo dari simpatisan PDI Perjuangan terhadap KPK," singgungnya.

Padahal, dalil Petrus, sikap bangkang itu tanpa dasar, menurut pasal 38 UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang menyatakan bahwa segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang, yang mengatur mengenai Hukum Acara Pidana, berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada KPK, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini. "Artinya, mengenai Surat Izin Dewas, berlaku ketentuan pasal 34 ayat (1) KUHAP yang mengecualikan Surat Izin penggeledahan dan penyegelan jika dalam keadaan yang sangat mendesak dan perlu," sorotnya.

Petrus menyebut hal itu justru sangat memalukan dan merugikan terutama bagi DPP PDI Perjuangan sebagai Partai Politik yang Fraksinya di DPR ikut aktif sebagai penentu dalam merevisi UU KPK.

"Dengan bersikap resisten terhadap pelaksanaan atau penerapan UU KPK, bahkan seolah-olah tidak paham saat menghadapi KPK ketika dalam pelaksanaan tugas Pencegahan dan Pemberantasan korupsi, maka ini menjadi tontonan yang tidak menarik dan tidak memberikan pendidikan politik yang baik tidak saja bagi kader-kader PDI Perjuangan, tetapi juga bagi publik," tandasnya.

--- Guche Montero

Komentar