Breaking News

NASIONAL TPDI Sentil Respon AHY Soal Isu Kudeta Partai Demokrat 06 Feb 2021 07:51

Article image
Koordinator TPDI dan Advokat Peradi, Petrus Selestinus. (Foto: Ist)
Petrus menilai, sikap hiperaktif AHY terkait dinamika politik kader-kader dan fungsionaris PD, bisa ditafsirkan sebagai sikap yang otoriter dan paranoid.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Ketua Umum Partai Demokrat (PD), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam konferensi persnya tanggal 2 Februari 2021, menyatakan telah mengirim surat kepada Presiden Jokowi, meminta klarifikasi dan konfirmasi tentang adanya dugaan keterlibatan pejabat di lingkaran Istana dalam gerakan pengambilalihan paksa kepemimpinan PD.

Koordinator TPDI, Petrus Selestinus, mengatakan bahwa sikap Ketua Umum PD, AHY, patut disesalkan, karena tidak pada tempatnya mengirim surat kepada Presiden Jokowi meminta klarifikasi dan konfirmasi tentang dugaan keterlibatan pejabat di lingkaran Istana dalam gerakan pengambilalihan kepemimpinan PD.

"Presiden dan pejabat lingkaran Istana bukan organ Partai Demokrat dan bukan organ Mahkamah Partai Politik di PD," sentil Petrus dalam keterangan kepada media ini, Kamis (4/2/2021).

Petrus beralasan, menurut UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Parpol maupun AD-ART PD, bahwa Mahkamah Partai Politik merupakan organ Yudikatif Partai Politik yang menyelenggarakan kekuasaan Yudikatif Partai, dengan wewenang menyelesaikan perselisihan Partai Politik, menyangkut kepengurusan Partai Politik, yang putusannya bersifat final dan mengikat, karena itu bukan wewenang seorang Ketua Umum Partai.

Klarifikasi Istana

Merespon surat AHY dimaksud, Jend Purn. TNI Moeldoko, selaku pribadi telah memberikan tanggapan atas keterangan pers AHY, bahwa jangan membawa Presiden, pihaknya menerima beberapa tamu, ngobrol-ngobrol dan karena itu ia meminta pemimpin jangan baperan, harus menjadi pemimpin yang kuat dan jangan mudah terobang-ambing.

Petrus menilai, sikap hiperaktif AHY terkait dinamika politik kader-kader dan fungsionaris PD, bisa ditafsirkan sebagai sikap yang otoriter dan paranoid.

Pasalnya, AHY terlalu jauh menarik ke luar isu kudeta sebagai persoalan internal PD ke lingkaran Istana.

"Padahal, secara yuridis dan organisatoris, isu kudeta dimaksud, termasuk dalam kualifikasi perselisihan Partai Politik, yang menjadi domain Mahkamah Partai," nilainya.

Secara hukum, lanjut dia, AHY seharusnya menyerahkan persoalan beberapa kader dan fungsionaris PD yang diduga melakukan gerakan merebut paksa Partai Demokrat, kepada Mahkamah Partai PD selaku organ yudikatif Partai dan selanjutnya Mahkamah Partai Politiklah yang melaksanakan tugas penyelidikan dan meminta klarifikasi kepada semua pihak, sehingga bukan tugas AHY.

Sistem Hukum Tidak Mengenal Dualisme Kepengurusan

Petrus mengatakan bahwa menuduh ada pejabat di lingkaran Istana akan mengambil-alih kepemimpinan PD dengan cara mengkudeta, kemudian menulis surat resmi meminta agar Presiden Jokowi mengklarifikasi isu kudeta dimaksud, merupakan langkah serampangan yang tidak memiliki dasar hukum, etika dan moral serta berpotensi melahirkan krisis kepercayaan publik terhadap PD dan AHY bisa di KLB-kan.

"Hanya orang yang sedang mengidap paranoid, yang khawatir akan ada pihak luar mengkudeta kepengurusan sebuah Partai Politik. Sebab, UU tentang Parpol, dengan tegas melarang dan tidak mengakui anggota atau pengurus Partai Politik yang sudah diberhentikan dari keanggotaan atau kepengurusan Partai Politiknya membentuk kepengurusan  dari Partai Politik yang sama," tegas Petrus.

Advokat Peradi ini menegaskan, isu akan ada mantan kader PD melakukan kudeta terhadap kepemimpinan PD, menunjukkan betapa AHY sedang depresi berat, paranoid hingga semakin tinggi rasa "tidak percaya diri" terhadap keabsahan proses pergantian kepemimpinan PD dari SBY kepada AHY, termasuk terhadap kursi Ketua Umum yang diduduki oleh AHY saat ini," tutup Petrus.

--- Guche Montero

Komentar