Breaking News
  • BI Sudah Habiskan Rp 11 T untuk Kuatkan Rupiah
  • Gempa 7,8 SR Guncang Fiji
  • Kemensos: Bansos Saja Tak Cukup Tangani Kemiskinan
  • Resmi! Pendaftaran CPNS 2018 Dibuka 19 September
  • Wadahi Mahasiswa yang Suka Piknik, Kemenpar Resmikan GenPI UBM

REGIONAL TPDI Ungkap Dugaan Korupsi Bupati Ende 10 Jan 2018 22:20

Article image
Koordinator TPDi, Petrus Selestinus (Foto: Ist)
"Jika seorang Bupati melanggar larangan-larangan sebagaimana dimaksud dalam UU Pemerintahan Daerah, maka konsekuensinya Bupati bersangkutan dapat diberhentikan atau didiskualifikasi dari Jabatan Bupati dan selanjutnya menghadapi proses hukum untuk dimint

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) mengungkap dugaan korupsi yang dilakukan Bupati Ende, Marselinus Y.W. Petu atas pekerjaan sejumlah proyek yang menggunakan dana APBD Kabupaten Ende yang melibatkan orang-orang dekat Bupati.

Koordinator TPDI, Petrus Selestinus sebagaimana rilis yang diterima media ini, Selasa (10/1/18) mengaku telah mengantongi sejumlah dokumen dan informasi akurat dari masyarakat untuk diteruskan kepada pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Presiden Joko Widodo terkait persoalan yang ditengarai bermasalah secara hukum ini.

“Pihak TPDI telah mengantongi sejumlah dokumen valid termasuk informasi akurat yang menyebutkan bahwa ada dugaan korupsi pengerjaan sejumlah proyek di kabupaten Ende yang dikerjakan oleh orang-orang dekat Bupati Marsel lewat Perusahaan Konsultan atas nama CV Sao Ria Plan. Perusahaan ini diduga kuat mempunyai hubungan kepemilikan dan atau pengurusan dengan Bupati Marsel yang nyaris tidak tersentuh oleh aparat Penegak Hukum di Kabupaten Ende dalam melakukan Penyelidikan maupun Penyidikan atas laporan yang masuk,” ungkap Petrus.

Menurut Petrus, saat ini terdapat sejumlah kasus untuk sejumlah proyek yang ditengarai bermasalah secara hukum dan mengarah kepada Tindak Pidana Korupsi atau KKN yakni terkait penanganan 44 Paket Perencanaan Pekerjaan pada sejumlah Instansi Pemerintah Kabupaten Ende untuk Tahun Anggaran APBD Tahun 2015 yang lazimnya sudah ditetapkan pada pertengahan Bulan Desember Tahun 2014.

“Masing-masing Dinas Pendidikan dan Olahraga sebanyak 18 Paket; Dinas Kesehatan sebanyak 6 Paket; Dinas Pekerjaan Umum sebanyak 3 Paket; Sekretariat Daerah sebanyak 1 Paket; Dinas Pertanian sebanyak 5 Paket; Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian sebanyak 5 Paket; Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebanyak 5 Paket; dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebanyak 1 Paket. Jika dianalisis dari masa Penetapan APBD Tahun Anggaran 2015, maka Penetapan APBD Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2015 ditetapkan pada Anggaran Tahun Berjalan yaitu pertengahan Desember 2014 (130 hari kerja terhitung Januari-Mei 2015). Apakah dalam waktu 130 hari kerja, CV Sao Ria Plan dapat menyelesaikan pekerjaan survey, pembuatan desain/gambar dan penghitungan RAB, yang hanya membutuhkan waktu 2,95 hari kerja (130 hari dibagi 44 Paket Proyek)?” tanya Petrus.

Advokat Peradi ini menjelaskan bahwa untuk mensiasati ‘peran siluman ini’, menurut informasi yang dikantongi TPDI menyebutkan bahwa CV. Sao Ria Plan yang hanya bekerja selama 130 hari untuk 44 Paket Proyek mendapatkan pembayaran dari pihak Pemda Kabupaten Ende senilai Rp. 684.240.276 (enam ratus delapan puluh empat juta, dua ratus empat puluh ribu, dua ratus tujuh puluh enam rupiah). Sementara untuk pekerjaan Pengawasan, CV. Sao Ria Plan mendapat 15 Paket Proyek, belum termasuk Proyek APBD Tahun Anggaran 2016.

Melanggar perbuatan yang dilarang bagi seorang Bupati

Menurut Petrus, pihak TPDI menilai jika kepemilikan CV Sao Ria Plan yakni Ir. Marcelinus Y.W Petu, sama dengan nama Bupati Ende meski disebut dioperasikan oleh Albertus Magnus Emanuel Sara yang diidentifikasi sebagai adik kandung dari Marcelinus Y.W. Petu, maka hal itu termasuk perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh seorang Bupati.

“Dokumen informasi yang diterima oleh TPDI memuat fakta bahwa CV Sao Ria Plan didirikan dengan Akta Notaris yang dibuat oleh Kantor Notaris dan PPAT, Clemens Nggotu, dengan Akte No. 425, Tanggal 17 November 2003. Oleh karena itu, untuk mendapatkan informasi yang valid, maka KPK, pihak Kejaksaan Agung dan Bareskrim Mabes Polri perlu memanggil Notaris Clemens Nggotu selaku Pejabat Pembuat Akte Pendirian CV Sao Ria Plan untuk diperiksa sebagai saksi guna memastikan siapa sesungguhnya pendiri, pemilik dan siapa yang dipercaya untuk mengoperasikan CV Sao Ria Plan. Perlu ditelusuri sudah berapa besar uang negara yang diperoleh secara melawan hukum melalui peran CV Sao Ria Plan ini dan telah memberi keuntungan kepada mereka yang menjadi kroni Bupati Ende, Marcel Petu,” tandasnya.

Ia menegaskan bahwa upaya investigasi sedang dilakukan oleh TPDI di Ende untuk memastikan semua tanda tanya di atas sekaligus memastikan nama kepemilikan sebagaimana tertera dalam Akta Pendirian sebagai pendiri dan/atau pemilik CV Sao Ria Plan.

“Jika nama yang sama ini adalah orang yang sama, maka hal ini sudah termasuk bentuk konspirasi terhadap dugaan korupsi atas sejumlah proyek di kabupaten Ende. Jelas hal ini melanggar hukum, karena di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dengan tegas dan jelas mengatur larangan bagi seorang Bupati untuk merangkap menjadi seorang Pengusaha dan dilarang membuat Keputusan yang menguntungkan kroni-kroninya. Jelas hal ini berimplikasi hukum terhadap jabatan Bupati dan dapat diberhentikan atau didiskualifikasi secara permanen,” tandas Advokat Peradi ini.

Ia menegaskan bahwa terdapat korelasi dan urgensi terkait dengan pelaksanaan tugas, kewajiban dan wewenang bahkan larangan oleh UU terhadap seorang Bupati/Wakil Bupati ketika atau selama memimpin daerah.

“Tugas, kewajiban dan wewenang seorang Bupati adalah memajukan kesejahteraan rakyat, bukan memajukan kesejahteraan kroni-kroninya dengan cara melanggar larangan yang sudah diatur di dalam UU dan Peraturan Pemerintah lainnya. Seorang Bupati, selain memikul beban berupa tugas dan wewenang untuk mengelola keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan, juga mengamalkan Pancasila, NKRI dan mengembangkan kehidupan demokrasi, serta dilarang oleh UU untuk “membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; “membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarkat; menjadi pengurus suatu perusahaan, baik mikik swasta maupun milik negara/daerah atau pengurus yayasan”; “melakukan KKN serta menerima uang, barang atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan,” bebernya.

Menurutnya, jika seorang Bupati melanggar larangan-larangan sebagaimana dimaksud dalam UU Pemerintahan Daerah, maka konsekuensinya Bupati bersangkutan dapat diberhentikan atau didiskualifikasi dari Jabatan Bupati dan selanjutnya menghadapi proses hukum untuk dimintai pertanggungjawaban secara pidana korupsi, apabila pemberhentiannya terkait dengan KKN sebagaimana dimaksud dalam larangan bagi seorang Bupati.

“Guna menyikapi sebuah Laporan Pidana Korupsi, pihak TPDI sedang menyiapkan dokumen guna melaporkan Bupati Ende dengan semua kroni yang ada di dalamnya, dalam satu Laporan ke pihak instansi penegak hukum, KPK hingga Mendagri dan Presiden. Pihak TPDI juga juga mengirim dokumen ke pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) kabupaten Ende guna mengklarifikasi dan memverifikasi data kelayakan, integritas moral, transparansi pengelolaan APBD oleh Bupati Marsel Petu yang juga menjadi calon Bupati pada Pilkada 2018. Karena berpotensi dimintai pertanggungjawaban pidana terkait dugaan korupsi dimaksud, maka pihak TPDI mendesak KPUD Ende untuk mendiskualifikasi Bupati Marsel sebelum penetapan menjadi pesertra pemilukada Ende 2018,” pungkasnya.

--- Guche Montero

Komentar