Breaking News

INTERNASIONAL Trump Larang Mantan Anggota ISIS AS Kembali ke Negaranya 22 Feb 2019 11:52

Article image
Hoda Muthana, mantan penyebar propaganda ISIS kelahiran AS. (Foto: The Guardian)
Menurut undang-undang AS, seorang anak diplomat tidak secara otomatis diberi kewarganegaraan AS.

WASHINGTON, IndonesiaSatu.co -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump Rabu (21/2/2019) melarang mantan penyebar propaganda ISIS kelahiran AS untuk kembali ke negaranya. Melalui Twitter, Trump mengatakan bahwa dia telah “menginstruksikan” Menteri Luar Negeri Mike Pompeo “untuk tidak mengizinkan Muthana kembali ke AS”.

Pernyataan Trump tersebut disampaikan di saat dia menekan negara-negara Eropa untuk memulangkan kembali warga mereka yang menjadi pejuang ISIS di Irak dan Suriah.

"Nona Hoda Muthana bukan warga negara AS dan tidak akan diterima di Amerika Serikat," kata Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dalam pernyataan pendek sebagaimana dilansir okezone.com dari AFP, Kamis (21/2/2019).

"Dia tidak memiliki dasar hukum, tidak ada paspor AS yang valid, tidak ada hak untuk paspor, atau visa untuk bepergian ke Amerika Serikat," tambahnya seraya meminta agar warga AS tidak bepergian ke Suriah.

Pompeo tidak menjelaskan dasar hukum yang digunakan untuk tidak mengakui Muthana, seorang perempuan asal Alabama, sebagai warga AS. Muthana diketahui bepergian ke Suriah dengan menggunakan paspor AS yang menunjukkan bahwa dia adalah warga AS.

Satu celah yang dapat dimanfaatkan pemerintah untuk tidak mengakui perempuan berusia 24 tahun itu sebagai warga negara AS adalah fakta bahwa dia merupakan seorang putri diplomat dari Yaman. Menurut undang-undang AS, seorang anak diplomat tidak secara otomatis diberi kewarganegaraan AS.

Namun, Pengacara Muthana, Hassan Shilby, memperlihatkan akta kelahiran yang menunjukkan bahwa kliennya lahir di New Jersey pada 1994 dan mengatakan ayahnya telah berhenti menjadi diplomat selama beberapa bulan sebelum kelahirannya.

"Dia adalah warga negara AS. Dia memiliki paspor yang sah. Dia mungkin telah melanggar hukum dan, jika dia memang melakukannya, dia bersedia menanggung hukumannya," kata Shilby. Dia menambahkan bahwa Muthana sedang menjalani proses hukum dan bersedia dipenjara jika terbukti bersalah.

"Kita tidak bisa sampai pada titik di mana kita hanya melepaskan kewarganegaraan dari mereka yang melanggar hukum. Amerika tidak seperti itu. Kita memiliki salah satu sistem hukum terbesar di dunia, dan kita harus mematuhinya."

Pekan ini, Pemerintah Inggris menyatakan akan mencabut kewarganegaraan dari Shamima Begum, seorang remaja yang pergi ke Suriah dan bergabung dengan ISIS empat tahun lalu.

Shamima yang ditemukan telah melahirkan seorang anak di Suriah menyatakan dia ingin kembali ke Inggris untuk membesarkan putranya. Namun, pemerintah Inggris menolak untuk menerimanya kembali.

Inggris mengatakan, pencabutan kewarganegaraan Shamima diputuskan karena mengetahui bahwa perempuan berusia 19 tahun itu memiliki kewarganegaraan Bangladesh. Namun, Bangladesh ternyata juga tidak mengakuinya, membuat Shamima secara efektif tidak memiliki kewarganegaraan.

Sama seperti Shamima, Muthana juga menyatakan menyesali masa lalunya dengan kelompok ISIS dan ingin kembali ke AS untuk membesarkan anak bayi yang dilahirkannya dari salah seorang militan yang menjadi suaminya.

Dalam surat kepada pengacaranya, Muthana mengatakan bahwa dia “sulit untuk mengungkapkan penyesalannya atas kata-katanya di masa lalu, sakit yang dia sebabkan kepada keluarganya dan keprihatinan kepada negaranya”.

--- Simon Leya

Komentar