Breaking News

POLITIK Tulis Tentang Hasto, Media “RMOL.id” Diadukan ke Dewan Pers 16 Jan 2020 13:21

Article image
Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM) mengadukan RMOL.id ke Dewan Pers. (Foto: Akuratnews)
Fajri mengklaim pengaduan ini atas dasar inisiatif organisasinya, bukan atas dasar permintaan dari Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang namanya terdapat dalam pemberitaan itu.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM) mengadukan RMOL.id atas pemberitaan berjudul “Saeful Bahri Akui Sumber Duit Suap untuk Komisioner KPU Berasal dari Hasto”. Hasto yang dimaksud adalah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

“Menurut kami itu sudah tuduhan bukan lagi menduga. Kan harusnya ada kata dugaan,” kata Ketua Bidang Hukum REPDEM Fajri Safi’i di Gedug Dewan Pers, Rabu (15/1/2020).

Fajri melampirkan beberapa salinan berita RMOL.id sebagai bukti. Ia akan menyerahkan hal ini kepada dewan pers untuk diproses.

”Kami percaya Dewan Pers,” kata dia seperti dilansir Tempo.co.

Menurut dia Dewan Pers akan kembali mengundang mereka pada 24 Januari 2020 bersama dengan RMOL.id.

Fajri mengklaim pengaduan ini atas dasar inisiatif organisasinya, bukan atas dasar permintaan dari Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang namanya terdapat dalam pemberitaan itu. Ia mengatakan selama proses ini REPDEM tidak berkomunikasi dengan Hasto.

“Gak ada (komunikasi) karena kasus ini seolah diciptakan oleh opini itu dikaitkan dengan kerjaannya Sekjen padahal tidak ada kaitannya itu.”

Pada berita RMOL.id ditulis salah satu tersangka kasus pergantian antar waktu caleg PDI Perjuangan Riezky Aprilia oleh Harun Masiku, yakni Saeful Bahri mengakui uang yang digunakan untuk suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan merupakan uang dari Hasto Kristiyanto.

 

Nama baik PDI Perjuangan

Rombongan yang dipimpin Sekjen DPN Repdem Wanto Sugito, datang untuk melaporkan salah satu berita Kantor Berita Politik RMOL.

Wanto Sugito seperti dilansir RMOL.id mengurai bahwa aduan dilakukan guna menjaga nama baik PDI Perjuangan.

"Dalam berita itu ada justifikasi judul, framing, penggiringan opini yang tidak terkonfirmasi dan menyudutkan PDI Perjuangan," kata Wanto, di Gedung Dewan Pers.

Lebih lanjut, Wanto beranggapan bahwa pemberitaan terkait OTT Komisioner KPU Wahyu Setiawan tersebut mengandung fitnah, abai pada kode etik jurnalistik, sehingga menyudutkan PDI Perjuangan.

"Dalam UU Pers tegas diatur pers tidak boleh fitnah dan harus kedepankan asas praduga tidak bersalah," ungkap Wanto.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Dewan Pers Hendry CH Bangun, berjanji akan mengkaji terlebih dahulu pemberitaan yang diadukan.

--- Simon Leya

Komentar