Breaking News

REGIONAL Tuntaskan Desa Bermasalah, PADMA Maluku Dukung Langkah Gubernur 06 Mar 2020 10:25

Article image
Perwakilan PADMA Indonesia Provinsi Maluku dan Tokoh Muda Maluku, Freni Lutruntuhluy. (Foto: Dokpri FL)
"Pergub Desa Adat merupakan payung hukum bagi hak-hak adat masyarakat, juga bentuk kehadiran negara melalui pemimpin di daerah," tandas Freni.

MALUKU, IndonesiaSatu.co-- Langkah Gubernur Maluku, Murad Ismail untuk membenahi desa-desa bermasalah sscara politik, mendapat dukungan dari Perwakilan
Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia (PADMA) Maluku.

Perwakilan PADMA Indonesia Provinsi Maluku, Freni Lutruntuhluy, kepada media ini, Kamis (5/320) menyatakan dukungan kepada Gubernur Maluku.

Menurut Freni, banyak fakta bahwa desa-desa di Maluku terbingkai persoalan politik Pilkada, sehingga banyak kepala desa terkesan serba salah dan berakibat terhadap pelayanan publik di desa berjalan tidak optimal.

“Ada beberapa point penting dari pikiran Bapak Gubernur antara lain soal banyak desa yang belum dipimpin kepala desa definitif. Juga, praktek pilkada yang erat kaitannya dengan kepentingan kepala desa sehingga berimbas kepada kinerja kepala desa yang merasa sulit bahkan tidak efektif dalam menjalankan tugasnya," nilai Freni.

Ia juga menyinggung pernyataan Gubernur soal efektifitas dan efisiensi dana desa yang harus dikontrol dengan baik sehingga dapat tepat sasaran untuk kepentingan rakyat.

Lulusan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang baru menerima mandat memegang PADMA Indonesia Perwakilan Maluku itu menilai bahwa selama ini terkesan kepala desa kerap dijadikan alat politik untuk kepentingan kekuasaan, sehingga banyak desa yang menjadi korban dan harus dipimpin oleh penjabat sementara (Pjs) kepala desa.

"Para kepala desa cenderung dijadikan domain politik arus bawah untuk kepentingan kekuasaan. Ini patut disayangkan karena desa semestinya menjadi barometer dan penggerak pembangunan di daerah. Langkah Gubernur patut diapresiasi guna mencegah kevakuman birokrasi di tingkat desa," kata Freni mengapresiasi.

Dukung Pergub Desa Adat

Freni Lutruntuhluy juga menyinggung soal rencana Gubernur Murad untuk membuat Peraturan Gubernur (Pergub) soal Desa adat.

"Terkait hal ini (Pergub, red), sudah seharusnya dilakukan secepat mungkin, karena banyak desa di wilayah Maluku memiliki riyawat sebagai desa adat, namun belum adanya legitimasi regulasi tentang hal ini. Rencana ini harus sampai pada realisasi konkrit sehingga ada jaminan legalitas terhadap hak-hak desa adat maupun masyarakat adat," imbuhnya.

Tak menampik, tokoh muda Maluku yang berkomitmen memperjuangkan hak-hak adat ini, menyebut salah problem di Maluku yakni benturan kepentingan karena dipicu oleh alasan ego sektoral dan ego kultural (adat). Ia mencontohkan salah satu peristiwa pemilihan kepala desa di Maluku Barat Daya (MBD) yang berujung pada bentrok kepentingan.

"Langkah Gubernur dengan memberi waktu 6 bulan, sekaligus untuk membuat Pergub desa-desa adat, merupakan hal yang sangat vital untuk kepentingan pembangunan di desa serta jalinan kemitraan antar elemen birokrasi. Pergub Desa Adat merupakan payung hukum bagi hak-hak adat masyarakat, juga bentuk kehadiran negara melalui pemimpin di daerah," tandasnya.

--- Guche Montero

Komentar