Breaking News

HUKUM Tuntut Ungkap Kematian Ansel Wora, PMKRI Kupang Desak Polda NTT Copot Kapolres Ende dan Periksa Bupati Ende 14 Dec 2019 19:25

Article image
Ketua Presidium PMKRI Cabang Kupang, Adrianus Oswin Goleng. (Foto: Voxntt.com)
PMKRI Cabang Kupang dengan tegas meminta Kapolda NTT, Irjen Pol. Hamidin untuk mencopot Kapolres Ende, AKBP Achmad Muzayin dan meminta agar segera memeriksa Bupati Ende, H. Djafar H Achmad.

KUPANG, IndonesiaSatu.co-- Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kupang menggelar aksi unjuk rasa di Polda Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (11/12/19).

Melansir Voxntt.com, aksi PMKRI tersebut sebagai wujud kepedulian menuntut keadilan dan penegakkan hukum oleh aparat kepolisian terhadap kasus kematian Anselmus Wora (45), seorang ASN pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ende yang sudah memasuki tahap penyidikan.

Dalam aksi unjuk rasa tersebut, PMKRI Cabang Kupang dengan tegas meminta Kapolda NTT, Irjen Pol. Hamidin untuk mencopot Kapolres Ende, AKBP Achmad Muzayin.

Selain itu, PMKRI Kupang juga meminta agar segera memeriksa Bupati Ende, H. Djafar H Achmad.

“Kami meminta Kapolda NTT untuk segera mencopot Kapolres Ende, karena terkesan lalai dalam menangani misteri kematian Almarhum Anselmus Wora,” tegas Ketua Presidium PMKRI Cabang Kupang, Adrianus Oswin Goleng.

Adrianus juga menegaskan bahwa PMKRI Kupang memberikan mosi tidak percaya terhadap Kapolres Ende dan tim penyidik Polda NTT di bawah pimpinan Wadirdireskrimum, Anton Christian Nugroho.

PMKRI beralasan, sejauh ini dalam catatan PMKRI, pihak penyidik tidak mampu menangani beberapa kasus dugaan pembunuhan sebelumnya hingga kepastian proses hukum.

"Untuk itu, kami meminta Kapolda NTT segera membentuk tim investigasi yang lebih kompeten dan profesional di bawah pimpinan Ipda Buang Sine. Sebab, rekam jejak dalam menangani banyak kasus oleh salah seorang penyidik di Polda NTT itu sudah tidak diragukan lagi," demikian PMKRI.

Adrianus pun menyayangkan lambannya proses hukum kematian Anselmus Wora yang ditangani Polres Ende yang semestinya sudah menunjukkan titik terang ketika status hukum sudah ke tahap penyidikan.

“Kami menduga ada motif terselubung di balik kematian Anselmus Wora yang harus dibuka oleh pihak Kepolisian. Kami sadar bahwa aksi ini tidak kemudian mengembalikan nyawa almarhum, namun ini tanggung jawab moril soal kemanusiaan yang harus menemukan keadilan hukum. PMKRI, termasuk keluarga ingin mencari kebenaran, keadilan dan kepastian hukum di balik misteri kematian ini,” tegasnya.

Melalui beberapa keterangan dan hasil kajian, PMKRI Kupang menduga kematian almarhum Anselmus Wora sudah terencana oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Menurut PMKRI, untuk memperoleh barang bukti dan petunjuk, mestinya pihak penyidik turut memeriksa Bupati Ende Ende, H. Djafar H Ahmad. Pemeriksaan tersebut tentu dalam rangka mendalami status dan keberadaan mobil DAK.

"Melalui Bupati, dapat diselidiki keberadaan sopir pribadinya atas nama Hasan alias Acan
di lokasi kejadian. Kapasitas Acan bukan pegawai di lingkup Dishub Kabupaten Ende, lantas kehadiran dia (Acan, red) untuk apa dan siapa yang perintahkan. Pertanyaan ini yang harus digali oleh penyidik guna mengungkap misteri kematian almarhum secara terang di hadapan publik, secara khusus kepada keluarga korban,” tuntut PMKRI.

Penetapan Tersangka

Dikatakan Adrianus, berdasarkan keterangan pihak Kepolisian bahwa sudah menaikan status hukum ke tingkat penyidikan, sebagaimana tertera dalam SP2HP Nomor: B/305/XI/2019/Reskrim.

Dalam keterangan ini diperoleh bahwa Acan sudah diperiksa sebagai saksi di balik kasus kematian Anselmus Wora. Bahkan pihak penyidik sudah menggelar autopsi guna memastikaan dugaan pembunuhan oleh dan publik dengan bukti kejanggalan pada bagian kepala dan ubun-ubun korban.

“Lantas, tunggu apa lagi untuk menetapkan status tersangka, jangan sampai takut,” tegas Adrianus.

PMKRI Kupang juga telah memperoleh informasi dari keluarga almarhum yang menghubungi PMKRI bahwa almarhum tidak sedang dalam keadaan sakit dan tidak memiliki riwayat mengidap penyakit saat ke berangkat Pulau Ende bersama kedua rekannya. Artinya, korban saat itu dalam keadaan sehat.

Menurut keterangan keluarga pula, rekan almarhum yang mengajak ke Pulau Ende tidak pernah menghubungi mereka saat peristiwa terjadi. Padahal, nomor handphone (hp) isteri almarhum diduga kuat sudah ada di rekan Anselmus Wora.

Bahkan, lanjut Adrianus, rekan almarhum itu tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib ataupun pihak berwenang di Pulau Ende.

Rekan almarhum itu dinilai tidak bertanggung jawab dan terkesan menyembunyikan peristiwa kematian Anselmus Wora.

Bahkan, yang bersangkutan tidak pernah mendatangi rumah duka untuk mengklarifikasi dan memberikan kesaksian kejadian kepada isteri, anak-anak dan keluarga almarhum.

“Patut dicurigai bahwa terdapat pernyataan dan keterangan yang berbeda antara kedua rekan yang mengajak korban ke Pulau Ende, baik pada saat di RSUD Ende ataupun di sekitar area ruangan jenazah, juga pada kesempatan lain kepada orang yang menanyakan atau mendengarkan banyak keterangan soal kematian Ansel Wora tersebut,” jelas Adrianus.

Proses Pembiaran

Senada dengan Adrianus, Presidum Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Cabang Kupang, Esto Ance menilai ada upaya pembiaran oleh Kapolres Ende dalam mengungkapkan misteri kematian almarhum Anselmus Wora.

“Kami meminta dan menyerukan agar Polda NTT dapat mengintervensi dan melakukan penyidikan serta pengungkapan fakta hukum terhadap misteri kematian almarhum Anselmus Wora diduga meninggal tidak wajar (dibunuh, red),” desak Esto.

Selain itu, PMKRI juga menuntut pihak Polda NTT melalui unit Intel agar mengambil alih dan segera menginvestigasi misteri kematian Anselmus Wora.

"Investigasi tersebut tentu saja harus transparan, profesional dan independen tanpa intervensi pihak manapun. Kami juga mengecam sikap pihak penegak hukum yang lamban dan antipati dalam mengungkap fakta di balik kematian almarhum Anselmus Wora ini,” kecam PMKRI.

--- Guche Montero

Komentar