Breaking News

NASIONAL Urgen, AWK Desak RUU Daerah Kepulauan Dipercepat 17 Sep 2021 18:45

Article image
Wakil Ketua PPUU DPD RI, Angelius Wake Kako (AWK). (Foto: Ist)
“Kalau ini kita dorong, maka disparitas kesejahteraan antara wilayah Timur dan Barat Indonesia dapat diatasi," nilai Angelo.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Angelius Wake Kako (AWK) mendesak agar Rancangam Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan sebagai salah satu Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2021, dipercepat setelah tertunda setahun lebih.

Angelo mengutarakan hal itu ketika Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI mengikuti Rapat Kerja, bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan Pemerintah guna mengevaluasi Prolegnas Prioritas RUU Tahun 2021 di ruang Baleg DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.

Angelo beralasan, progres RUU Daerah Kepulauan di parlemen yang bahkan belum masuk ke pembahasan tingkat I. Padahal, Surat Presiden (Surpres) sudah keluar sejak Mei 2020.

“Pada Februari 2020 yang lalu, kita mengharapkan agar Pemerintah segera keluarkan Surpres. Tapi ketika Surpres sudah keluar, justru pembahasan masih jalan di tempat hingga September 2021," ujar Angelo yang juga Wakil Ketua PPUU DPD RI, dalam keterangan kepada media ini, Jumat (17/9/2021).

Diketahui, dalam Prolegnas Prioritas tahun 2021, terdapat 33 RUU; dua RUU di antaranya merupakan usulan DPD RI, yakni RUU tentang Daerah Kepulauan dan RUU tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang sama-sama diusulkan pada 17 Desember 2019.

Dalam evaluasi tersebut, para pimpinan dari masing-masing lembaga sepakat bahwa di tengah pandemi Covid-19 dan waktu masa sidang yang singkat, rasionalisasi jumlah Prolegnas prioritas perlu dipertimbangkan lagi.

Senator Angelo menilai, persoalan waktu tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda-nunda pembahasan RUU yang sebenarnya sangat urgen.
Satu dari dua RUU yang mendesak bagi DPD adalah RUU Daerah Kepulauan.

"Persoalannya, semakin lama pembahasan RUU Daerah Kepulauan tersebut, semakin lama pula keterbelakangan di daerah kepulauan dibiarkan. RUU Daerah Kepulauan sangat penting dipercepat, karena pembangunan di provinsi kepulauan tidak dapat disamakan dengan wilayah daratan," tegas Angelo.

Optimalisasi Sumber Daya dan Memilimalisir Disparitas

Senator muda asal Nusa Tenggara Timur (NTT) ini menegaskan bahwa sudah saatnya kebutuhan sarana dan prasarana bagi masyarakat di daerah kepulauan yang berbeda dengan wilayah daratan dipenuhi.

Selain itu, perlu dipikirkan juga optimalisasi potensi sumber daya kelautan di provinsi kepulauan yang selama ini belum diakomodir oleh UU yang lain.

Adapun wikayah NTT masuk daftar delapan provinsi kepulauan; selain Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara.

“Kalau kita lihat Perpres Nomor 63 Tahun 2020, ada 62 daerah tertinggal dalam 11 Provinsi yang ditetapkan; di mana 4 di antaranya adalah NTB, NTT, Maluku, dan Maluku Utara yang merupakan wilayah kepulauan,” sebutnya.

Bagi Angelo, wilayah kepulauan ini memiliki sumber daya laut yang kaya, sehingga keberadaan RUU Daerah Kepulauan tersebut dapat mengoptimalisasikan sumber daya tersebut untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat di daerah Kepulauan.

“Kalau ini kita dorong, maka disparitas kesejahteraan antara wilayah Timur dan Barat Indonesia dapat diatasi. Logikanya, RUU Daerah Kepulauan adalah urgen dan harus dipercepat," ujarnya.

Menurutnya, selama ini bottle neck pembahasan ada di DPR yang belum merampungkan keanggotaan Pansus RUU Daerah Kepulauan.

Ia menyebut, setidaknya ada tiga fraksi di DPR yang belum memasukkan anggotanya ke dalam Pansus. Maka, sebagai wakil ketua PPUU DPD RI, ia mendorong agar DPR segera menuntaskan persoalan keanggotaan Pansus tersebut.

“Jika di akhir 2021 juga belum beres, saya usul pembahasan tingkat I diserahkan ke Baleg DPR agar pembahasan secara Tripartit antara DPR, Pemerintah dan DPD sebagai pengusul RUU, segera dilaksanakan,” pungkasnya.

--- Guche Montero

Komentar