Breaking News

PENDIDIKAN Uskup Timika Soroti Kebijakan Penarikan Guru PNS dari Sekolah Swasta 18 Jul 2019 19:12

Article image
Uskup Keuskupan Timika, Mgr. John Philip Saklil. (Foto: Sevianto/SP)
"Tapi ini di Papua, di daerah terisolir, bisa dibayangkan bagaimana guru-guru saja menderita," ungkap Uskup John.

TIMIKA, IndonesiaSatu.co-- Uskup Keuskupan Timika, Mgr. John Philip Saklil menyoroti kebijakan Kepala Dinas Pendidikan, Jeni O Usmani yang akan menarik para guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari sekolah swasta.

Melansir seputarpapua.com, Uskup John mengaku, ribuan murid di sekolah yang dikelola Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik (YPPK) Timika, Papua bakal terlantar apabila seluruh guru PNS ditarik dari sekolah swasta sesuai kebijakan Kepala Dinas Pendidikan, Jeni O Usmani tersebut. 

Uskup John mengatakan, tidak masalah jika pemerintah menarik seluruh guru PNS dari swasta, apabila sudah mampu betanggung jawab terhadap pendidikan ribuan anak didik yang mayoritas generasi asli Papua. 

"Silahkan kalau ada kebijakan bahwa Negara mau ambil alih tanggung jawab anak-anak didik ini. Tapi anak-anak ini mau dikemanakan kalau pemerintah saja belum siap. Anak-anak mau sekolah di mana," kata Uskup di Timika, Senin (15/7/19).

Diterangkan, YPPK Timika mengelola sekitar 50 sekolah yang menampung 15 ribuan siswa, tersebar di wilayah perkotaan, pedalaman dan pesisir, termasuk sekolah-sekolah yang dikelola lembaga gereja lain dan madrasah. 

Uskup mengakui, Gereja Katolik melalui YPPK belum mampu membiayai seluruh pengelolaan pendidikan. Menurutnya, selama ini gereja mendirikan sekolah atas rekomendasi pemerintah yang kemudian memberikan dukungan, termasuk guru-guru PNS. 

"Kalau guru-guru PNS di sekolah swasta ditarik semua, tenti proses belajar-mengajar tidak akan berjalan. Lalu siapa yang bertanggung jawab atas anak-anak didik ini. Apakah pemerintah berpikir sudah bisa mengakomodir ribuan murid ini," sorot Uskup.

Kondisi Terisolir, Beda dengan Sekolah Swasta di Jawa

Menurut Uskup John, mengelola sekolah swasta di Papua terutama di kantong-kantong masyarakat lokal terisolir, tidak sama dengan sekolah swasta di Pulau Jawa yang mendapatkan keuntungan. 

Ia mengutarakan, walaupun sekolah bertatus swasta di Papua, namun lebih banyak mengelola sekolah gratis di tengah keterbatasan orang Papua, apalagi di wilayah pedalaman dan pesisir yang masih sangat tertinggal. 

"Kita mau tuntut SPP berapa, semua sekolah gratis karena orang tua siswa juga tidak mampu. Kalau sekolah di Jakarta, saya ini orang terkaya. Tapi ini di Papua, di daerah terisolir, bisa dibayangkan bagaimana guru-guru saja menderita," ungkapnya. 

"Tidak sama di Jawa. Kami di sini pengeluaran. Cuma hanya karena misi kemanusiaan saja, maka kita butuh ada sekolah supaya ada peradaban, supaya gereja bisa bertumbuh seiring SDM juga berkembang," sambung Uskup.

Ia mengatakan, pemerintah tidak perlu peduli terhadap sekolah swasta. Namun, pemerintah harus memastikan sudah mampu bertanggung jawab mendirikan sekolah negeri dan siap mengelola pendidikan hingga di kampung-kampung terisolir.

Bila belum demikian, kebijakan menarik guru-guru PNS dari sekolah swasta walau tujuannya memaksimalkan sekolah negeri, sama halnya sebuah keputusan yang sangat ceroboh dan mengorbankan mayoritas generasi asli Papua di Mimika.

"Karena sekolah kami lebih banyak ada di kantong-kantong masyarakat lokal. Apakah pemerintah siap mendirikan sekolah di semua kampung, dalam waktu singkat. Apalagi pernyataan kepala dinas mau menarik guru tahun ini juga, tahun ajaran baru," katanya.

Patut Digugat

Uskup John berpendapat, apabila kebijakan menarik guru-guru PNS adalah keputusan pribadi, maka Kadis Pendidikan Mimika sudah sepantasnya digugat. Sebab, Ia tidak memperhitungkan dampak atas kebijakannya yang akan menelantarkan ribuan anak didik.

"Karena dia tahu dan mau, akibat kebijakan itu dapat menghancurkan dunia pendidikan. Gubernur, Bupati saja tidak bicara soal ini. Mengapa seorang kepala dinas bisa bertindak mengorbankan anak didik," tutur Uskup.

Pernyataan yang dilontarkan Kadis Pendidikan selaku pejabat Negara kepada publik, kata Uskup, tentu saja dianggap resmi. Meski kebijakan yang bersangkutan kerap kali meresahkan, namun sejauh ini belum ada tindakan apapun dari pejabat di atasnya. 

"Dia bertindak semaunya, tapi selama ini tidak ada yang gugat juga. Saya terus terang, sangat kecewa terhadap pemerintah yang tidak pernah menjalankan aturan secara prosedural, etika, semaunya saja. Seperti ini, Bupati tidak bertindak juga," sesalnya. 

Tanpa disadari, lanjut Uskup, kebijakan penarikan guru-guru PNS secara tidak langsung sudah merupakan kejahatan kemanusiaan, karena ribuan anak didik akan terlantar dan kehilangan hak dasar akan layanan pendidikan. 

"Saya tidak bisa bayangkan kalau seluruh sekolah swasta ini ditarik guru-guru PNS. Satu generasi bisa buta huruf semua," kata Uskup. 

Uskup juga menyesalkan pemerintah selama ini tidak memiliki inisiatif apapun untuk duduk bersama sekolah-sekolah swasta di Mimika, membuat kejasama dan regulasi yang akan menjadi landasan dalam pelayanan pendidikan. 

"Tidak ada suatu kerjasama (MoU, red) terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak supaya tidak asal bertindak semau kepala dinas atau yayasan. Kita tahu, kita ini mitra dalam pendidikan, tapi itu juga tidak ada," tukasnya. 

Apalagi, menyusul kebijakan Kadis Pendidikan yang sama sekali tidak dibicarakan bersama sekolah-sekolah swasta mengingat jumlahnya jauh lebih banyak dari sekolah negeri di Mimika.

"Bahwa kalau dianggap sekolah yayasan itu mitra, turut membantu Negara dalam mencerdaskan anak-anak bangsa, mari kita duduk bicara sama-sama," katanya. 

Uskup Johnenilai, kebijakan tersebut mungkin saja tidak menjadi persoalan jika dibicarkan jauh sebelum diterapkan. Artinya, sekolah swasta juga bisa mencari jalan keluar atau pun harus menutup sekolah dengan terpaksa. 

"Misalnya mungkin ada kebijakan secara bertahap, atau mungkin ada survey lebih dahulu tentang kelemahan dan kekukarangan, ada kesepakatan dengan yayasan, saya rasa wajar saja. Tetapi kenapa tidak ada komunikasi, tiba-tiba tarik," sesalnya. 

"Andai saja ada pembicaraan lebih dahulu, lalu kebijakan dilakukan secara bertahap, misalnya dalam dua tahun ke depan. Sehingga kalau misalnya kita mau tutup sekolah, kita juga sudah informasikan," katanya. 

Sebelumnya, Kadis Pendidikan Mimika, Jeni O Usmani menyatakan akan menarik guru-guru PNS dari sekolah swasta di Mimika pada tahun ajaran baru 2019.

Ia beralasan, guru PNS digaji oleh pemerintah sehingga wajib mengabdi atau mengajar di sekolah negeri. Disamping itu, di sekolah negeri masih kekurangan guru

--- Guche Montero

Komentar