Breaking News
  • BI Sudah Habiskan Rp 11 T untuk Kuatkan Rupiah
  • Gempa 7,8 SR Guncang Fiji
  • Kemensos: Bansos Saja Tak Cukup Tangani Kemiskinan
  • Resmi! Pendaftaran CPNS 2018 Dibuka 19 September
  • Wadahi Mahasiswa yang Suka Piknik, Kemenpar Resmikan GenPI UBM

INDUSTRI Utamakan Semen BUMN, Cara Jokowi Jaga Stabilitas Harga dan Nawa Cita 29 Mar 2017 06:48

Article image
Pabrik Semen Indonesia. (Foto: ist)
Gejolak harga semen akan berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur yang digagas Presiden Joko Widodo. Harga semen milik pemain asing dan swasta pasti menjadi lebih mahal dibandingkan produksi nasional.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Program pembangunan infrastruktur yang dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerlukan kebutuhan bahan baku penunjang signifikan guna mewujudkan visi tersebut.

Saat ini, sebanyak 35-40 persen bahan baku utama pendukung pembangunan infrastruktur ditopang oleh semen dan baja. Dari jumlah itu, 60-70 persen bahan baku baja sudah berasal dari barang impor.

"Itu faktor utama pendukukung kebutuhan pembangunan infrastruktur. Sebanyak 60-70 persen baja sudah impor, jadi bahan baku semen diharapkan bisa swasembada domestik," ujar Ketua Apindo Danang Girindrawardana, Senin (27/3/2017).

Menurut Danang, saat ini dirasa sudah mendesak untuk merealisasikan tercapainya kemandirian produksi semen nasional sehingga mencukupi kebutuhan pembangunan infrastruktur.

Danang mengatakan, jika Pemerintah Indonesia gagal mendorong terciptanya kemandirian produksi semen nasional, maka akan terjadi gejolak harga di pasar sebab dikuasai pemain asing dan swasta.

Terjadinya gejolak harga semen itu akan berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur yang digagas Presiden Joko Widodo. Harga semen milik pemain asing dan swasta pasti menjadi lebih mahal dibandingkan produksi nasional.

"Kalau kita tidak swasembada semen, maka harga akan diserahkan ke mekanisme pasar. Harga jualnya lebih mahal daripada semen nasional. Sedangkan kalau pemerintah membeli dari semen BUMN itu murah harganya," tutur Danang.

Berdasarkan penilaian itu, Danang berpendapat, Presiden Joko Widodo tidak akan mengerdilkan peran BUMN semen. Dia merasa, Presiden Joko Widodo memiliki kepentingan tercukupinya stok semen nasional sebab harga terjangkau untuk memuluskan pembangunan infrastruktur.

"Jadi pemerintah berhak mengintervensi produksi semen nasional agar tidak terjadi gejolak harga yang tinggi. Kalau harga semen tinggi, Nawa Cita tidak akan berhasil karena harga yang sulit terjangkau," ucap Danang.

Hal itu juga yang melatari Danang beranggapan pentingnya kehadiran pabrik PT Semen Indonesia di Rembang (Semen Rembang), Jawa Tengah. Semen Rembang diharapkan mampu mendukung terjadinya swasembada semen karena terpenuhinya stok nasional.

"Kalau swasembada semen dan tercukupi, maka akan mudah mewujudkan semen satu harga di Indonesia, seperi harga BBM," beber Danang.

Menyangkut penolakan Presiden Joko Widodo yang enggan mencampuri hal pencabutan izin lingkungan dan penghentian Semen Rembang seperti tuntutan massa penolak pabrik, Danang berpendapat itu merupakan sikap yang wajar.

"Presiden Joko Widodo memahami betul bahwa kewenangan dan masalah yang bisa diselesaikan di tingkatan bawahnya, seperti Menteri dan pemerintah daerah, tidak harus dicampurinya " ujar Danang.

Baru-baru ini Presiden Joko Widodo menyatakan tidak akan ikut campur dalam persoalan pencabutan izin dan penghentian Semen Rembang yang dituntut sekelompok orang.

Presiden Joko Widodo menyebutkan hal itu merupakan kewenangan pemerintah daerah setempat dan meminta massa agar berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Hingga kini, aksi penolakan pabrik Semen Rembang masih terus berlangsung. Sekelompok orang mengecor kakinya sebagai bentuk penolakan mereka terhadap Semen Rembang.

--- Sandy Romualdus

Komentar