Menteri Hukum Ravi Shankar Prasad di Delhi mengatakan kaum wanita sekarang telah memiliki keadilan tetapi kelompok Muslim menuduh pemerintah Hindu ikut campur dalam mengatur pemerintah.

NEW DEHLI, IndonesiaSatu.co – Bagi Muslimat India, hari ini adalah moment bersejarah buat mereka. Pasalnya, parlemen India telah mengesahkan undang-undang (UU) yang melarang seorang pria menceraikan istrinya.

Di sisi lain, kalangan Muslim menilai UU tersebut sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam masalah umat.

Adalah seorang tokoh Hindu, Narendra Modi yang mendorong diberlakukannya hukuman bagi para suami yang melakukan talak tiga kepada istrinya.

Dalam terminologi Arab, kata talak berarti cerai. Dengan mengucapkan talak tiga, seorang suami telah secara final menceraikan istrinya.

Pengesahan UU tersebut sebagaimana dikutip dari The Guardian (31/7/2019) kini tinggal menunggu tanda tangan presiden untuk dijadikan hukum formal.

Majelis rendah mendukung UU yang membuat siapapun yang dengan gampang menceraikan istrinya akan mendapat tuntutan hukum.

India adalah satu dari sedikit negara yang memberlakukan hukum talak. Hukum talak telah dinyatakan ‘tidak konstitusional’ oleh Mahkamah Agung dua tahun lalu.

“Ini adalah hari bersejarah, ketidakadilan yang diderita kaum wanita Muslim, Parlemen India telah menjadikannya adil,” kata Menteri Hukum Ravi Shankar Prasad di Delhi.

Beberapa kelompok Muslim India berpendapat talak tiga adalah sesuatu yang salah, tapi meyakini bahwa praktik tersebut harus ditinjau oleh para pemimpin umat daripada oleh pemerintah.

Asaduddin Owaisi, seorang anggota oposisi dari Partai All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen, mengatakan Partai Bharatiya Janata (Bharatiya Janata Party) untuk mereformasi umat dan mengganti targetnya kepada umat Muslim.

Tak pelak lagi, kritik pun mengalir kepada BJP yang dianggap bias melawan minoritas muslim. BJP menolak tuduhan tersebut.

--- Simon Leya