Breaking News

NASIONAL Valens Daki-Soo: Praktik Demokrasi Keterpilihan Bisa “Bunuh” Prinsip Keterwakilan dan Egalitarianisme 10 Feb 2019 12:45

Article image
Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang pelaksanaannya mengutamakan asas musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama (seluruh rakyat). (Foto: jalandamai.org)
Menurut Valens Daki-Soo, praktik demokrasi di Indonesia dewasa ini yang sangat liberal dengan mengutamakan keterpilihan, justru isa “membunuh” prinsip keterwakilan dan egalitarianisme.

ENDE, IndonesiaSatu.co -- Politisi dan juga pengamat masalah pertahanan dan keamanan, Valens Daki-Soo menegaskan, prinsip demokrasi Pancasila adalah ”keterwakilan” dengan mengedepankan egalitarianisme, bukan “keterpilihan”.

Valens yang saat ini menjadi caleg DPR RI nomor urut 2 dari PDI Perjuangan mengatakan ini kepada IndonesiaSatu.co ketika dimintai pendapatnya tentang praktik demokrasi keterpilihan saat ini yang sama sekali tidak mengakomodir suara minoritas.

Menurut Valens Daki-Soo, para bapak bangsa telah merumuskan konsep kerakyatan/demokrasi, sebagaimana jiwa dari sila ke-4 yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.

“Ini merupakan roh sistem demokrasi ala Indonesia, suatu cara berdemokrasi yang dijiwai kolektivisme, mengusung nilai kebersamaan-kekeluargaan,” jelas Valens. 

Dikatakan Valens, prinsip demokrasi Pancasila adalah ”keterwakilan” dengan mengedepankan egalitarianisme, bukan “keterpilihan”. Sebagai contoh empiris, seharusnya suku-suku di Papua, Dayak, Badui, Anak Dalam dan berbagai kelompok etnis/minoritas diwakili dengan cara “ditunjuk”, bukan dipilih – karena tidak mungkin mereka terwakili dengan cara pemilihan langsung melalui free fight ala sistem demokrasi liberal – agar kepentingan mereka dapat diperjuangkan di parlemen.

Dijelaskan Valens, keterwakilan juga merupakan perekat bagi masyarakat/bangsa yang serba majemuk seperti Indonesia. Sebagai perbandingan, Suku Eskimo dan Mohawk di Kanada yang sudah sangat minim jumlahnya, mendapat wakil di parlemen dengan cara ditunjuk.

“Sementara praktik demokrasi di Indonesia dewasa ini yang sangat liberal dengan mengutamakan keterpilihan, justru bisa “membunuh” prinsip keterwakilan dan egalitarianism,” tegas Valens.

Prinsip lainnya, kata Valens adalah mengedepankan ”musyawarah-mufakat”, dalam upaya memperoleh keputusan yang mengandung “hikmat kebijaksanaan/kearifan”, dengan berpijak pada kualitas ide/rasionalitas, bukan pada kuantitas suara.

Ide rasional dan cemerlang yang muncul dari kelompok minoritas, dapat menjadi keputusan bersama lewat mekanisme musyawarah-mufakat. Dengan demikian, sistem demokrasi Pancasila justru memancarkan “respek terhadap minoritas”, sebagai bagian tak terpisahkan dari kemajemukan bangsa yang bersifat kodrati. 

“Sebenarnya salah kaprah yang fatal jika demokrasi diidentikkan dengan voting karena hal itu hanyalah salah satu cara dalam berdemokrasi. Musyawarah mufakat dan penunjukan berdasarkan asas egalitarian pun merupakan cara berdemokrasi yang elegan, benar, etis, dan rasional, yang secara obyektif sangat tepat diterapkan dalam konteks keindonesiaan.”

Menurut Valens, sejak 1958 sistem demokrasi tersebut dikembangkan oleh beberapa negara di Eropa dengan sebutan “Consociational Democracy” (demokrasi konsensus). Negara-negara Skandinavia pun menerapkan sistem demokrasi seperti ini.

“Model demokrasi seperti ini juga telah lama mengakar dalam masyarakat Jepang yang mereka istilahkan sebagai “nemawashi”, dan tetap eksis serta diterapkan secara konsisten hingga kini, dalam sistem kenegaraan, kemasyarakatan, maupun korporasi,” pungkas Valens.

--- Simon Leya

Komentar