"Kita semua sama-sama urus negara ini dan tidak ada yang lebih hebat di negeri ini, tapi bantuan kemanusiaan itu harusnya pemerintah yang berikan kepada masyarakat, bukan DPRD," kata dia.

KALABAHI, IndonesiaSatu.co-- Sebuah video berdurasi 3 menit 9 detik yang berisi momen Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Amon Djobo meluapkan amarah terhadap Menteri Sosial, Tri Rismaharini, beredar di grup media sosial.

Seperti disaksikan dalam video tersebut, Bupati Amon marah terkait bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Kementerian tersebut yang menurutnya mesti dibagikan oleh pemkab Alor namun malah diurus oleh DPRD Alor.

Bupati Amon menuding, dengan menyerahkan kepada pihak DPRD Alor, Kementerian Sosial tidak menghargai pemerintah daerah Alor.

Amon pun lantas mengusir sejumlah staf Kementerian Sosial agar segera meninggalkan Kabupaten Alor. Ia menegaskan akan segera menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait hal itu.

Selain itu, Bupati Amon juga menantang para staf Kementerian Sosial untuk menanyakan langsung ke Presiden dan Gubernur NTT terkait siapa dirinya. Bupati Amon bahkan mengancam akan melempar kursi ke staf Kementerian Sosial yang duduk berhadapan dengannya.

Setelah memarahi para staf Kementerian Sosial, Amon kemudian berjalan meninggalkan mereka yang hanya terdiam.

Terkait hal itu, Bupati Alor Amon Djobo, seperti dilansir Kompas.com, Selasa (1/6/2021) membenarkan video itu.

Menurut Bupati Amon, dia memarahi staf Kementerian Sosial di rumah jabatan Bupati Alor.

"Itu video betul saya marah. Saya tidak ingat persis kapan, karena saya sibuk. Saya marah karena bantuan PHK dikasih melalui DPRD. Padahal, seharusnya pemerintah daerah yang bagi," kata Amon.

Amon menuturkan, bantuan PHK itu diberikan kepada salah satu partai politik dan dibagikan oleh Ketua DPRD Alor kepada warga di wilayahnya, pasca Badai Seroja menerjang wilayah itu pada awal bulan April 2021 lalu.

Dia pun menyayangkan bantuan itu sebenarnya sifatnya kemanusiaan tapi diberikan kepada partai politik.

Bupati Amon pun tidak peduli dengan beredrnya video tersebut, karena menurutnya yang dia sampaikan itu merupakan fakta yang terjadi di lapangan.

Dia mengatakan, siapa yang mengedarkan video itu dialah yang harus bertanggung jawab.

"Kita semua sama-sama urus negara ini dan tidak ada yang lebih hebat di negeri ini, tapi bantuan kemanusiaan itu harusnya pemerintah yang berikan kepada masyarakat, bukan DPRD," kata dia.

--- Guche Montero