Breaking News

REGIONAL Vivat Indonesia: Masalah TKI di NTT ibarat Mata Rantai yang Kompleks 01 Nov 2018 11:52

Article image
Pertemuan ‘Consultative Group Meeting On Anti Human Trafficking' di Labuan Bajo (Foto: kupang-tribunnews.com)
"Kita bersama-sama berusaha meniti jalan untuk keluar dari terowongan gelap tata kelola migrasi dan perdangangan manusia menuju penghormatan martabat dan perlindungan hak-hak asasi manusia," kata Pater Paul.

LABUAN BAJO, IndonesiaSatu.co-- "Kematian para TKI kita di tempat kerja di luar negeri hanyalah salah satu titik dari sebuah mata rantai yang panjang dan kompleks dari persoalan tata kelola migrasi dan perdagangan manusia di Indonesia dan NTT khususnya. Rata-rata sebulan ada sembilan TKI yang meninggal. Jumlah ini cenderung meningkat tiap tahun. Saat ini, sudah 90 orang TKI asal NTT yang bekerja di luar negeri dipulangkan dalam keadaan sudah meninggal dalam peti mayat.”

Demikian disampaikan Pater Paul Rahmat, SVD dari Vivat Indonesia dalam laporannya pada Pembukaan ‘Consultative Group Meeting On Anti Human Trafficking in Indonesia and Timor Leste’ yang diselenggarakan di Luwansa Beach Resort Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, sejak Rabu (31/10) hingga Jumat (2/11/18).

Pertemuan konsultasi tersebut dibuka oleh Wakil Gubernur NTT, Yosef Nae Soi didampingi Bupati Manggarai Barat, Agustinus Ch Dula, jajaran Forkopimda dan pimpinan SKPD Manggarai Barat.

Adapun peserta pertemuan sebanyak 46 orang dari Indonesia yang mewakili empat wilayah yakni NTT, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DKI Jakarta, serta peserta yang mewakili Timor Leste. Para peserta yang hadir mewakili berbagai lembaga, seperti LSM lokal dan nasional, lembaga internasional seperti IOM, ILO dan Mensen met een Missie (MM), lembaga berbasis agama, pemimpin-pemimpin agama, perwakilan pemerintah, pegiat hak asasi manusia, lembaga peneliti dan media, serta dua korban sekaligus penyintas perdagangan orang. Hadir pula di antara para peserta yakni 10 organisasi mitra yang didukung oleh Mensen met een Missie (MM) Belanda.

Pater Paul mengatakan bahwa pertemuan tiga hari tersebut menegaskan keyakinan dan harapan bahwa di ujung terowongan yang gelap perdagangan manusia, kita mampu melihat seberkas cahaya pengharapan.

"Kita bersama-sama berusaha meniti jalan untuk keluar dari terowongan gelap tata kelola migrasi dan perdangangan manusia menuju penghormatan martabat dan perlindungan hak-hak asasi manusia, termasuk hak untuk bekerja secara layak dan bermartabat, baik di dalam maupun di luar negeri," kata Pater Paul.

Pater Paul Rahmat mengharapkan agar melalui pertemuan konsultasi yang didukung oleh MM Belanda ini akan terbangun kerja sama yang lebih erat dan jejaring nasional yang menghubungkan keempat daerah tersebut dan daerah-daerah lainnya di Indonesia dan Timor Leste. Ia mengaku cukup terkesan dengan pernyataan-pernyataan publik Gubernur NTT yang mengedepankan kebijakan moratorium pengiriman TKI NTT ke luar negeri.

"Di awal pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT yang baru ini, sepertinya ada tanda-tanda yang membesarkan hati terkait penegakan disiplin aparatur dan tata kelola migrasi di NTT," kesan Pater Paul.

Sementara dalam sambutannya, Mr. Lennard Robous dari MM Belanda, menyampaikan terima kasih atas kehadiran para peserta, Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

“Pertemuan konsultasi ini berawal dari pertemuan dengan Pater Paul Rahmat dan Romo Maxi Regus di Belanda. Akhirnya, diadakan pertemuan konsultasi ini untuk membangun jejaring dengan berbagai stakeholder," cerita Lennar Robous dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan Heldy Selamat dari English Media Department, STKIP Santo Paulus Ruteng.

Adapun pertemuan yang mengambil tema: ‘Meniti Harapan pada Negeri Cincin Api’ tersebut bertujuan untuk menggali gagasan dan membangun jejaring serta berdiskusi mengenai akar masalah perdagangan orang dan mengidentifikasi strategi untuk mengatasi masalah human trafficking.

--- Guche Montero

Komentar