"Jadi kami menolak dengan keras label pariwisata halal masuk ke NTT," tegas Wagub.

KUPANG, IndonesiaSatu.co-- Wacana 'Wisata Halal' yang digagas Dirut Badan Otorita Pariwisata (BOP) Manggarai Barat, Shana Fatina menuai berbagai tanggapan dan kecaman. 

Setelah sebelumnya ditanggapi langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat yang menolak keras pelabelan 'Halal-Haram', kini giliran Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Josef Nae Soi yang melontarkan kecaman terhadap wacana tersebut.

Kepada awak media usai membuka Rapat Penguatan Kelembagaan BPBD tingkat Provinsi NTT di Hotel Neo Aston Kupang, Senin, (6/5/19), Wagub Josef kembali mengecam pelabelan 'halal-haram'  yang berpotensi merusak tatanan sosial budaya masyarakat di NTT.

“Sederhana sekali; kalau ada halal berarti ada haram. Jangan bikin dikotomi yang bukan-bukan di NTT. Kalau kita telah menerapkan Lakum Dinukum Waliyadin dan saling menghormati, itu sudah pasti. Kita di Indonesia ada toleransi,” kata Wagub Josef seperti dilansir gardaindonesia.id.

Wagub menekankan bahwa untuk tidak merusak tatanan toleransi maka harus dilihat pada toleransi dogmatis.

"Jelas bahwa keyakinan saya tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun, namun saat berada tatanan lain, maka lahirlah toleransi civilius. Jadi jangan merusaklah,” ujar Josef sambil didampingi oleh Kabiro Humas, Marius Ardu Djelamu.

Mantan Duta Besar ini menyatakan sikap tegas untuk menolak keras label pariwisata halal di NTT.

“Jadi kami menolak dengan keras label pariwisata halal masuk ke NTT. Dan dengan ketegasan sebagai pemimpin di daerah yang telah tercipta suasana kehidupan masyarakat yang serasi, seimbang dan selaras, patut dipertanyakan mengapa harus ada label halal dan haram?

Menurutnya, selama ini saudara-saudara Muslim, Kristen, Nasrani, Hindu dan Budha  tidak ada masalah. Justru sebaliknya, dengan adanya label halal dapat menyebabkan stres, stroke, dan stop.

Wagub juga menyampaikan bahwa dirinya bersama Gubernur NTT akan berada paling depan menyikapi hal ini.

“Kami ini orang pusat. Gubernur dan Wakil Gubernur NTT dilantik oleh Presiden sebagai wakil pemerintah pusat. Orang pusat datang di NTT harus melalui Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, kalau tidak kami usir,” tandasnya dengan nada tegas.

Sebelumnya, Sosialisasi Pengembangan Pariwisata Halal Labuan Bajo di Sylvi Resort, Labuan Bajo, Provinsi NTT, Selasa, (30/4/19) oleh Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Kemenpar, Dadang Rizki Ratman, yang mengatakan Indonesia telah ditetapkan sebagai destinasi wisata halal atau halal tourism terbaik dunia 2019 oleh standar Global Muslim Travel Index (GMTI).

Kemenangan Indonesia di GMTI 2019 dan besarnya pengaruh potensi wisata halal kemudian mulai melirik beberapa wilayah di Indonesia, wilayah tersebut antara lain Sumatera Utara, Malang, Gorontalo termasuk Labuan Bajo, NTT.

--- Guche Montero