Breaking News

NASIONAL Wapres JK: CPNS Harus Diimbangi Penguasaan Teknologi dan Skill Mumpuni 15 Nov 2018 23:05

Article image
Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional dan Evaluasi Program Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2018 (Foto: Kompas.com)
“Para CPNS yang nantinya diterima juga harus dilatih untuk terbiasa mengikuti perkembangan teknologi. Sebab, saat ini perkembangan teknologi sangat pesat sehingga perlu diimbangi dengan SDM yang mumpuni," ujar JK.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) ikut mengomentari hasil tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 saat memberi sambutan dalam acara Tempo Economic Outlook di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (15/11/18).

Wapres JK mengatakan bahwa sekitar 100.000 formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) belum terpenuhi karena hanya 8 persen peserta yang lolos tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dalam penerimaan Calon PNS 2018.

"Saya baru terima laporan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan-RB)( tentang hasil ujian masuk PNS. Tercatat, dari 4 juta calon yang melamar, yang sesuai SDM yang boleh ikut ujian hanya 1,8 juta orang. Dari total itu, hanya 8 persen yang bisa lulus. Itu kurang lebih 100.000 orang, padahal kita butuh 200.000," kata Kalla.

Menurut Kalla, hal ini menunjukkan skill pekerja di Indonesia masih bermasalah dan harus segera ditingkatkan.

“Para CPNS yang nantinya diterima juga harus dilatih untuk terbiasa mengikuti perkembangan teknologi. Sebab, saat ini perkembangan teknologi sangat pesat sehingga perlu diimbangi dengan SDM yang mumpuni. Artinya, bukan hanya pengembangan teknologi tetapi juga mendidik orang untuk bisa mengikuti perkembangan teknologi," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Syafruddin menegaskan bahwa tidak ada ujian ulang meski banyaknya peserta CPNS 2018 yang tidak lolos dalam tahap SKD.

"Diulang, tidak ada uangnya, tidak ada anggarannya," ujar Syafruddin.

Syafruddin menerangkan bahwa saat ini Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) sedang mencari solusi terkait permasalahan tersebut.

“Nantinya, akan ada peraturan menteri yang akan dibuat terkait solusi yang direkomendasikan oleh Panselnas. Hasil dari Panselnas nanti akan dijadikan permen. Tapi bukan kami yang menggodok," kata Syafruddin.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kemenpan RB memastikan akan membuat kebijakan baru untuk mengantisipasi banyaknya peserta CPNS 2018 yang tidak lolos dalam tahap SKD.

Sementara Deputi Bidang SDM aparatur Kemenpan-RB, Setiawan Wangsaatmaja mengatakan bahwa pihaknya tengah mengkaji dua opsi kebijakan.

“Opsi pertama yakni dengan menurunkan passing grade atau ambang batas kelulusan SKD. Sedangkan opsi kedua yakni dengan menerapkan sistem perangkingan dari jumlah total nilai tes wawasan kebangsaan (TWK), tes intelegensia umum (TIU), dan tes karakteristik pribadi (TKP),” jelas Setiawan.

--- Guche Montero

Komentar