Breaking News
  • BI: penurunan suku bunga mendorong intermediasi perbankan
  • BI: penurunan suku bunga sudah perhitungkan FFR
  • Perusahaan China bidik sejumlah proyek infrastruktur di Indonesia
  • Petambak Lombok berpenghasilan Rp20 juta per bulan
  • Tiga BUMN kembangkan pelabuhan dukung Tol Laut

INTERNASIONAL Warga Prancis Tolak Status Ibu Negara bagi Istri Presiden Macron 07 Aug 2017 15:22

Article image
Istri presiden Prancis Brigitte Macron. (Foto: AP/spiegel.de)
Kubu oposisi di parlemen Prancis juga menolak rencana pemberian status khusus kepada Brigitte Macron di tengah krisis keuangan dan pemotongan anggaran dalam pemerintahan negara tersebut.

PARIS, IndonesiaSatu.co – Ratusan ribu warga Prancis menandatangani sebuah petisi untuk menolak pemberian status resmi ibu negara bagi istri Presiden Prancis Emmanuel Macron. Spiegel Online, Senin (7/8/2017), memberitakan, petisi yang diluncurkan pada dua pekan silam itu telah ditandatangani oleh sedikitnya 200 ribu orang. Pelukis Prancis Thierry Paul Valette, salah satu inisiator petisi tersebut,  menegaskan, penolakan status ibu negara bertujuan agar tidak ada dana publik yang disisihkan untuk Brigitte Macron.

"Saat ini ia (Brigitte Macron) memiliki dua atau tiga staf, serta dua sekretaris dan dua agen keamanan. Itu cukup," demikian salah satu pernyataan dalam petisi tersebut seperti disitir dari Spiegel Online (Senin,7/8/2017).

Sejak masa kampanye Presiden Macron telah mengumumkan niatnya untuk memberikan posisi khusus bagi istrinya dan berjanji untuk tidak menggunakan dana publik dalam pembiayaan bagi istrinya. Bersama partai baru En Marche, Macron tampil sebagai pemenang dalam pilpres Prancis 2017 dan menjadi presiden termuda sepanjang sejarah negara itu.

Para penggagas petisi tersebut juga menjelaskan bahwa aksi penolakan tersebut sama sekali bukan serangan terhadap pribadi Brigitte Macron dengan segala kapasitasnya sebagai pendamping presiden. Petisi tersebut hanyalah reaksi terhadap inisiatif pihak-pihak tertentu yang berniat memberikan status khusus bagi istri Presiden Macron dengan menggunakan anggaran negara secara berlebihan.

Petisi penolakan itu didukung pula oleh kubu oposisi di parlemen Prancis. Mereka menolak rencana pemberian status khusus kepada Brigitte Macron di tengah krisis keuangan dan pemotongan anggaran dalam pemerintahan Prancis. Selain mendukung petisi, parlemen juga akan menetapkan undang-undang baru yang secara khusus akan mencegah anggota parlemen mempekerjakan anggota keluarga sebagai asisten di parlemen dengan biaya negara.

--- Rikard Mosa Dhae