Breaking News
  • BI Sudah Habiskan Rp 11 T untuk Kuatkan Rupiah
  • Gempa 7,8 SR Guncang Fiji
  • Kemensos: Bansos Saja Tak Cukup Tangani Kemiskinan
  • Resmi! Pendaftaran CPNS 2018 Dibuka 19 September
  • Wadahi Mahasiswa yang Suka Piknik, Kemenpar Resmikan GenPI UBM

HUKUM Wiranto: Pemerintah Serius Tangani Pelanggaran HAM Masa Lalu 07 Sep 2018 04:09

Article image
Menko Polhukam Wiranto. (Foto: Ist)
Sampai saat ini, pemerintah terus melakukan koordinasi antara Komisi Nasional HAM dengan Kejaksaan Agung tentang upaya penyelesaian baik secara yudisial maupun non yudisial.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Pemerintah sangat serius menangani pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu. Saat ini upaya-upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu terus dilakukan.

Penegasan ini disampakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto usai Rapat Koordinasi Bersama Badan Anggaran DPR RI, di Jakarta Rabu (5/9/2018) siang.

“Kita tetap serius menangani pelanggaran masa lalu, kita selesaikan, terus berlangsung kok ini,” kata Wiranto. 

Menko Polhukam meminta agar tidak ada salah sangka bahwa pemerintah ingin menunda-nunda penyelesaian. Namun yang terjadi adalah perlu rambu-rambu hukum dalam menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu tersebut.

Sampai saat ini, lanjut Menko Polhukam, pemerintah terus melakukan koordinasi antara Komisi Nasional HAM dengan Kejaksaan Agung tentang upaya penyelesaian baik secara yudisial maupun non yudisial.

“Jangan sampai ada salah sangka bahwa pemerintah ini ingin menunda-nunda itu, mempetieskan itu, tidak. Tapi betul-betul kita ingin masuk jalur hukum ini bagaimana, kalau tidak bisa, non yudisialnya bagaimana. Ini kan semuanya perlu satu penyelesaian yang baik,” papar Wiranto.

Selain itu, dikatakan bahwa pemerintah telah melakukan pemetaan terkait kasus pelanggaran HAM masa lalu. Dari pemetaan itu diketahui tidak banyak kasus yang dapat diselesaikan secara yudisial, hal ini dikarenakan sulitnya melakukan pemenuhan bukti-bukti.

“(Penyelesaian yudisial) tidak banyak justru, karena sampai sekarang macetnya di situ. Tatkala dipaksakan untuk masuk proses pro yudisial, itu justru kesulitannya banyak sekali, hambatan-hambatan karena kekurangan bukti. Berarti kalau sudah mandeg di sana, baru kita masuk wilayah non yudisial,” pungkas Wiranto. 

--- Redem Kono

Komentar